Pencitraan KONI Bogor Runtuh! Slogan “Soliditas Berprestasi” Ternyata Palsu, Hak Staf Diabaikan?

Kab.Bogor, OlahragaKita121650 Views

BOGOR, Bandungkita.id — Olahraga kita hari ini, tampaknya, sering kali lebih sibuk bersolek di depan cermin pencitraan ketimbang merawat moralitas di ruang ganti. Tengok saja apa yang sedang dipertontonkan di balik dinding-dinding megah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bogor saat ini.

Baru-baru ini, saluran resmi Pemerintah Kabupaten Bogor lewat rilis Setda menggemakan narasi yang begitu anggun dan berwibawa: “Nakhoda Baru KONI Kabupaten Bogor Soliditas Organisasi Nyata Berprestasi”.

Di ruang publik, di koran-koran lokal, dan di linimasa media sosial, wajah kepengurusan baru yang dinakhodai Arif Rochmawan dan dikukuhkan langsung oleh Bupati Rudy Susmanto dipoles begitu manis, penuh gempita optimisme.

Namun, jika kita berani menyibak sedikit saja tirai pembungkus dari jargon “soliditas nyata” tersebut, ada aroma anyir ketidakadilan yang coba disembunyikan rapat-rapat.

Prahara politik pasca-mosi tidak percaya yang sempat digulirkan hingga bermuara pada lengsernya ketua lama ternyata tidak benar-benar membawa kesembuhan.

VIDEO PILIHAN

Alih-alih melahirkan rekonsiliasi yang melintasi sekat ego, transisi kekuasaan ini justru menyisakan bara friksi yang tidak harmonis, yang kini memakan korban orang-orang kecil yang tak berdosa.

Hanya berselang dua hari setelah riuh tepuk tangan pelantikan pengurus baru sebuah gerbong yang disokong penuh oleh kekuasaan bupati sebuah keputusan sedingin es keluar dari meja sekretariat di dekat Kompleks Stadion Pakansari, Cibinong.

Tepat pada 06 Mei 2026, selembar surat pemberhentian resmi dilayangkan kepada staf. Surat itu ditandatangani dengan lugas oleh Sekretaris Umum, Sugiarto, SE., MM.

Alasan yang tertulis di atas kertas itu tampak sangat birokratis, dingin, dan klise: “Kebijakan efisiensi dan pengurangan pegawai.”

BACA JUGA

Namun, benarkah ini soal isi dompet lembaga yang mengempis? Ataukah slogan “Soliditas Organisasi” yang dipamerkan ke publik itu hanyalah sebuah eufemisme, sebuah topeng yang dipakai untuk melegitimasi syahwat politik bernama pembersihan sisa-sisa rezim lama?

Kontras Tajam: Syahwat Kuasa dan Dendam yang Tertinggal
Informasi yang diendus oleh Bandungkita.id dari lingkaran dalam sekretariat membisikkan sebuah cerita yang jauh lebih pekat dari sekadar tata kelola administrasi.

Surat di awal Mei itu rupanya bukan satu-satunya. Ia adalah satu dari lima ‘vonis’ serupa yang dijatuhkan secara serentak, mendadak, dan sepihak kepada para staf sekretariat.

BACA JUGA

Kata “soliditas” yang diagungkan dalam pemberitaan eksternal mendadak runtuh menjadi ironi yang menggelikan. Hubungan internal di tubuh KONI Kabupaten Bogor pasca-mosi tidak percaya yang diakomodir KONI Jabar kemarin kini berada dalam titik paling menegangkan.

Di lorong-lorong kantor, aroma kecurigaan menyeruak. Siapa yang dianggap kawan, dan siapa yang dicap sebagai ‘orangnya’ Dedi Bachtiar mantan ketua yang tergusur menjadi garis batas yang mematikan karier.

Kelima staf yang didepak ini kabarnya bukan karena mereka tidak becus bekerja. Tidak ada rekam jejak maladministrasi, tidak ada lembar dosa indisipliner. Dosa mereka, tampaknya, murni karena mereka direkrut di era kepemimpinan terdahulu.

Seorang sumber internal yang mengetahui persis jalannya eksekusi politik ini bersuara kepada Bandungkita.id dengan nada yang tak bisa menyembunyikan kegetiran:

“Ini murni pembersihan sepihak. Mereka (pengurus baru) menggunakan argumen efisiensi hanya sebagai topeng untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap sebagai rekrutan Dedi Bachtiar. Tidak ada kesalahan profesional sama sekali, ini murni urusan politik internal. Caranya sangat tidak bermartabat, dilakukan mendadak dua hari setelah pelantikan pengurus baru yang didukung Bupati RS,” ungkapnya, Minggu (31/5/2026) malam.

Ketika ruang hidup pekerja kecil dikorbankan demi menuntaskan dendam faksi politik, kita sedang melihat bagaimana sebuah lembaga publik dikelola dengan mentalitas feodal. Di sini, profesionalisme dan keringat kerja kalah telak oleh kalkulasi loyalitas buta.

VIDEO PILIHAN

Janji Manis yang Menguap: Jeritan Hak di Tengah Pesta

Ada satu paragraf yang tertulis rapi dalam surat pemberhentian tanpa nomor tersebut. Sebuah kalimat yang terdengar begitu bertanggung jawab dan penuh empati: “Kami memastikan bahwa anda akan menerima semua hak yang belum terselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Sebuah janji yang indah di telinga. Namun, di atas tanah realitas, janji itu menguap begitu saja. Hingga akhir Mei ini, ketika para pengurus baru mungkin sedang sibuk menyusun program kerja bernilai miliaran rupiah dan menikmati fasilitas jabatan, sisa gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) para staf yang dipecat itu justru tertahan tanpa kepastian.

VIDEO PILIHAN

Bagaimana mungkin, di tengah gempita perayaan kepengurusan baru yang mengklaim diri “Nyata Berprestasi”, hak mutlak pekerja yang seharusnya sakral justru dikebiri? Janji tertulis itu akhirnya runtuh, menjelma sekadar barisan kata mati di atas kertas yang lapuk. Kemanusiaan rupanya dihargai lebih murah ketimbang syahwat konsolidasi kekuasaan.

Menagih Sportivitas di Lingkaran Pakansari

Kini, ketegangan hebat masih menggelayuti sudut-sudut kantor KONI Kabupaten Bogor. Situasi mencekam ini memicu kecemasan massal di kalangan staf yang tersisa. Mereka kini bekerja dalam bayang-bayang ketakutan, menerka-nerka kapan giliran mereka akan ‘diefisiensikan’ oleh mesin kekuasaan yang baru.

Olahraga ditumbuhkan dari rahim sportivitas, kejujuran, dan rasa hormat yang tinggi. Namun, apa yang terjadi di tubuh KONI Kabupaten Bogor saat ini justru memperlihatkan ironi yang paling telanjang. Ketika hak para pekerja diabaikan demi memuaskan ego faksi, kita sedang menyaksikan runtuhnya etika publik di lembaga yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai ksatria.

Sampai naskah ini diturunkan, Bandungkita.id masih terus berupaya melayangkan konfirmasi kepada pihak kepengurusan baru di bawah kendali gerbong Bupati RS dan Sekretaris Umum Sugiarto. Publik, dan terutama lima pekerja yang terzalimi, tidak butuh panggung pencitraan atau deretan rilis seremonial yang mengklaim keharmonisan organisasi. Mereka hanya butuh satu hal: hak mereka dibayar lunas. (Red/Bandungkita.id)

Comment