BandungKita.id, Ngamprah – Pengamat politik angkat bicara mengenai video viral Bupati Bandung Barat Aa Umbara yang diduga menggiring para guru honorer untuk memilih adik dan anaknya di Pileg 2019. Aa Umbara dinilai melakukan pelanggaran serius, karena menggunakan fasilitas negara dan menggunakan wewenang kepala daerah untuk penggiringan salah satu calon.
Pengamat Politik dan Pemerintahan Universitas Padjajaran, Muradi menilai ada ketidaknetralan yang dilakukan Bupati Bandung Barat.
”Ketidaknetralan yang dilakukan dia (Bupati Aa Umbara) ada tiga. Pertama dia menggunakan fasilitas negara, kedua dia mengarahkan, ketiga melakukan pembiaran,” ungkapnya kepada BandungKita.id, Kamis, (27/12/2018).
Baca juga: Aa Umbara – Hengky: Isu Hubungan Retak, Pejabat Korup dan Dugaan Kampanye Terselubung
Jika terbukti ketiga itu dilakukan, kata dia, Bawaslu harus memproses penindakan secara serius, mengingat Aa Umbara menjabat sebagai Kepala Daerah yang mestinya menjaga nilai netralitas dalam pemilu.
“Karena mau tidak mau dia mewakili entitas kepala daerah yang harus bisa menjaga marwah netralitas. Bawaslu mestinya segera proses lalu diujimaterikan. Jika terbukti, harus ada sanksi yang lebih tegas. Toh sebelumnya sudah pernah dilaporkan juga ke Bawaslu,” tandasnya.
Baca juga: Warga Nilai 100 Hari Kerja Bupati Bandung Barat Gagal, Ini Alasannya
Melihat bukti video, dia menyarankan Bawaslu tidak perlu lagi mengkaji melainkan harus ke tahap selanjutnya.
“Kalo sudah ada bukti videonya ngapain dikaji. Tinggal didalami doang kok. Dikaji itu kalo kurang bukti. Orang buktinya ada tinggal diproses dipanggil. Kecuali videonya jarak jauh atau blur. Itu kan udah jelas. Lokasi di ruangan dia, dia pake seragam dinas, pembicaraanya juga terdengar jelas,” kata Muradi.
Sebelumnya, Umbara dilaporkan Muhamad Rauf ke Bawaslu atas dugaan pidana pemilu lantaran dirinya mengarahkan guru honorer yang hadir di ruangannya untuk memilih calon tertentu.
“Saya tidak ingin demokrasi kita dicederai dengan adanya intervensi kepada guru honorer oleh pejabat tinggi di Bandung Barat,” ujar Rauf saat ditemui tempo lalu di Bawaslu.***(BGS/BandungKita)
Comment