BandungKita.id, BANDUNG – Kementerian dalam Negeri (Kemendargri) Republik Indonesia mengevaluasi sejumlah program strategis Gubernur Jawa Barat. Kemendagri ingin usulan program yang berkaitan dengan pembangunaan di pemerintah tingkat II, dikerjakan langsung oleh pemerintah Provinsi.
“Ya jadi ada evuasi dari mana-mana, salah satunya dari Kemendagri terkait program startegis gubernur itu lebih baik dilakukan langsung oleh provinsi, walapun asetnya ada di kota tingkat dua, tapi kami masih menunggu surat-suratnya karena informasinya masih bersifat belum resmi,” ujar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Jumat (4/1/2018).
Menanggapi hal tersebut pihaknya merasa tidak keberatan, lantaran proses pembangunaann bisa dilakukan secara lebih terfokus. Hingga setelah pembangunan selesai, nantinya aset dikembalikan lagi ke pemerintahan tingkat II.
“Iyah kalau begitu kan mengontrolnya enak, kita yang melelang, kita juga yang melakukan monitoring dan sebagainya. Nanti dikembalikan lagi sebagai aset tingkat II setelah (pembangunaanya) selesai,” jelasnya.
Ditemui terpisah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan hal yang sama, menurutnya Kemendagri mengevaluasi terkait optimaliasasi belanja modal.
“Kami kemarin dievaluasi untuk memaksimalkan belanja modal, seperti rencana pembangunanan jalan layang yang akan dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung itu akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi karena itu dijalan provinsi misalnya,“ kata Ineu.
Namun begitu, Ineu tidak menyebut angka total yang di koreksi Kemendagri, hanya ada perubahan dari Belanja Tidak Langsung (BTL) ke Belanja Langsung (BL)
“Kalau struktur APBD kami tetap 37 triliun lebih, koreksinya hanya ada perpindahan dari BTL ke BL, seperti yang anggaran jalan layang itu kan tadinya kan ke Kota Bandung contohnya, ini dipindahkan ke Provinsi karena (Proyeknya) ada di jalan provinsi,”pungkas Ineu.***(TRH/BandungKita)
Comment