BandungKita.id, GARUT – Hebohnya soal UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang menyingung Organisasi Masyarakat (Ormas) Nahdatul Ulama (NU) dan Banser akhrinya ditanggapi Kadisdik Garut.
Puluhan anggota Banser dan Ansor Garut langsung mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Rabu Petang (10/4/2019). Anggota Ansor dan Banser yang datang langsung diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan, Totong, diruanganya.
Ketua PAC Ansor Kecamatan Tarogong Kaler, R. Muhammad Sofiyulloh mengaku kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan.
Kedatanganya anggota Ansor dan Banser sendiri kata Sofiyulloh, untuk meminta klarifikasi kepada Dinas Pendidikan perihal soal USBN yang menjadi polemik.
“Mau klarifikasi ke Dinas Pendidikan, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” ucap Sofiyulloh.
Dampak dari soal USBN tersebut, kata dia, sangat besar termasuk pula dampak sosialnya. Pernyataan dalam soal tersebut dinilai sangat menyudutkan Banser dan NU.
“Soal itu (USBN) sangat merugikan dan meyudutkan kami, dan dianggap organisasi yang anarkis,” ucapnya.
Pihaknya juga menuntut agar seluruh berkas naskah ujian Bahasa Indonesia ditarik dan ujian Bahasa Indonesia kembali diulang.
“Kami menuntut ujiannya diulang untuk bahasa Indonesia, dan semua berkasnya ditarik,” ucapnya.
BACA JUGA:
Heboh! Soal UASBN di Garut Sudutkan Banser NU, Banser Desak Bupati Copot Kadisdik
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Totong, mengatakan bahwa pembuatan soal USBN tidak seluruhnya oleh Kabupaten Garut. Porsinya, kata Totong 80 persen dari Garut dan 20 persen dari pusat.
“Sehingga penulisan soal (yang porsinya 80 persen) itu dilakukan oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) yang diedit oleh bidang terkait,” katanya.
Totong juga sudah sering kali mewanti-wanti kepada tim penyusun untuk tidak menyinggung hal-hal yang sensitif.
“Kelihatanya ini dibuat dari Tim MGMP Garut, karena kalau Nasional sudah booming,” katanya.
Totong juga menyampaikan bahawa Ansor dan Banser juga menuntut untuk dicopotnya beberapa Kepala Seksi dan Kapala Bidang.
Hal ini Totong anggap wajar, karena soal yang dibuat oleh tim pembuat soal sangat menyinggung NU dan Ansor.
“Tuntuan itu (pencopotan kasi dan kabid) sangat wajar, saya pribadi sebagai warga Nahdilyin sangat kecewa dengan kejadian ini,” katanya.
Dengan kejadian ini kata Totong, akan mengusulkan kepada pimpinan beberapa pejabat terkait harus mempertanggungjawakan. Diantaranya ada Kabid SMP, Kasi Kurikulum dan MGMP yang memiliki kewenangan untuk hal itu.
“Kami sudah mengusulkan kepada Bapak Bupati agar ada punishment bagi pihak terkait, dan usulan pemberhentian,” katanya.
Totong juga akan menanyakan kepada MGMP apa saja motivasi dalam membuat soal tersebut.
Perihal ujian yang diulang dan berkas bahasa Indonesia yang ditarik pihaknya akan melakukan ujian susulan khusus untuk Bahasa Indonesia.
“Kami akan mengulang ujian Bahasa Indonesia, dan kami selaku pimpinan Dinas Pendidikan memohon maaf atas kejadian yang terjadi kali ini,” ucapnya. (M Nur el Badhi/Bandungkita.id)
Editor: Dian Aisyah
Comment