BandungKita.id, INTERNASIONAL – Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah adanya usulan terkait referendum Papua dari negara-negara kawasan Pasifik pada Sidang Umum ke-74 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
“Tidak ada agenda itu. Mereka juga yang bicara sebelumnya sudah ada empat, tidak ada (usulan referendum) begitu. Kita juga tidak menganggapnya, itu bukan soal yang sangat besar untuk kita bicarakan di Sidang Umum PBB,” kata Wapres JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/9/2019).
Empat negara yang telah berbicara dalam forum internasional tersebut yaitu Fiji, Tuvalu, Kiribati dan Tonga. Keempat negara tersebut tidak ada yang menyinggung mengenai referendum Papua.
BACA JUGA :
Jokowi Janji Berikan Kesempatan 1000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN
JK mengatakan Sidang Umum ke-74 PBB ini lebih menekankan pada tema pengentasan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup dan kesehatan. Sehingga tidak ada negara yang mengangkat isu mengenai usulan referendum Papua.
“Sidang Umum ini sebagian besar berbicara tentang bagaimana mengurangi kemiskinan, environment, kesehatan. Terlalu banyak masalah di dunia untuk dibicarakan, jadi di negara-negara Pasifik tidak ada yang mengungkit,” tambahnya.
BACA JUGA :
Pemerintah Mulai Buka Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat
Wapres juga mengatakan PBB tidak mungkin mengabulkan lagi referendum Papua karena sebelumnya telah dilakukan pada 1969 melalui Resolusi Majelis Umum PBB, yang dikenal dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
“Jangan lupa, Papua itu hasil daripada Resolusi PBB. Justru Papua itu diketok disini (New York), jadi tidak mungkin PBB membatalkan itu. Itu penting untuk diketahui. Beda dengan Timor Timur, tidak diketok di PBB. Ini (Papua) diketok di sini, tahun 1961,” tegas JK.
BACA JUGA :
Pemerintah Akan Perbaiki Bangunan yang Rusak Akibat Demo Papua
Sebelumnya diberitakan tokoh perjuangan rakyat Papua, Benny Wenda, telah berada di New York untuk mendesak PBB dan negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik guna menyelidiki kondisi hak asasi manusia yang memburuk di Papua.
Selain itu beredar pula di media sosial bahwa PBB menolak usulan referendum Papua dari negara-negara Asia Pasifik, dengan disertai foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menangis haru. Faktanya, foto tersebut merupakan momen haru Menlu Retno ketika Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2018 lalu. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id).
Dilansir dari berbagai sumber
Comment