Rentan Digunakan Kepentingan Politik Dinasti Obar Sobarna
BandungKita.id, KAB BANDUNG – Belum lama ini Pemkab Bandung dalam pers realeasenya mengatakan, semenjak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial tahap pertama pada 22 April 2020, hingga saat ini Pemkab Bandung telah mendistribusikan bantuan sembako ke-31 kecamatan.
Dari titik kecamatan kemudian bantuan disalurkan ke tiap desa/kelurahan, sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
Bahkan Pemkab Bandung mengaku telah mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Steatment tersebut diungkapkan Bupati Bandung, Dadang Naser di Rumah Dinasnya, Kamis (21/5/2020).
Tokoh pendiri Forum Konstituen Kabupaten Bandung, Edi Guswanto, angkat bicara terkait apresiasi yang disebutkan Bupati Bandung tersebut. Edi, sapaan akrabnya, turut merasa bangga atas penghargaan tersebut.
“Terkait masalah apresiasi dari Korwil V KPK (Jawa Barat), saya sebagai warga Kabupaten Bandung turut merasa bangga,” ungkapnya.
Namun demikian, Edi merasa proses transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dikelola Gugus Tugas Covid Pemda Kab.Bandung belum sepenuhnya dijalankan.
“Dana yang Rp 11 miliar dan Rp 123 miliar itu telah dan mau dipake untuk apa saja? Dan berapa jumlah rupiahnya? Sebaiknya dibuka ke ruang publik lewat DPRD Kabupaten Bandung, sehingga eksekutif dan legislatif bisa lebih kompak bahu membahu dalam menanggulangi penyebaran Covid-19,” ungkap Edi kepada Bandungkitaid melalui pesan WhatsApp Kamis (28/05/2020).
BACA JUGA :
Bahkan, pemilik akun Facebook Edi Egaz ini, menyebut pemerintah (Kabupaten Bandung) telah abai melakukan proses transparansi sehingga memancing reaksi sebagian Anggota Dewan Kabupaten Bandung untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus).
“Nah yang sekarang dilakukan oleh eksekutif tidak ada keterbukaan tentang detail penggunaan dana-dana tersebut, sehingga memicu munculnya ide dari sebagian anggota dewan untuk membentuk Pansus Covid-19,” jelasnya.
Lebih jauh dia pun menduga anggaran Covid-19 rentan dipolitisir untuk kepentingan Pilkada 2020 oleh rezim saat ini.
“Kabupaten Bandung saat ini mau menghadapi Pilkada, jadi jangan sampai dana-dana tersebut dalam penyalurannya ditunggangi kepentingan politik pihak tertentu (seperti) keluarga penguasa saat ini,” ungkap Edi.
Baca Juga:
Seperti diketahui, saat ini istri Bupati Bandung Kurnia Dadang Naser berencana maju mencalonkan sebagai bakal calon bupati menggantikan suaminya. Kurnia yang merupakan istri Bupati Dadang Naser, tak lain adalah anak Bupati Bandung sebelumnya, Obar Sobarna.
Tidak hanya soal penyaluran, Edi menyebut soal gelapnya informasi terkait bantuan pihak ketiga atau bantuan dari masyarakat yang diterima Pemda Kabupaten Bandung.
“Penerimaan dari pihak ketiga sampai sejauh ini dewan pun tidak tahu berapa jumlahnya,” kata dia.
Dengan tidak adanya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran ini, jelas ini jadi satu potensi terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Sebagai mana aturan menyebut soal tata kelola keuangan tentang pencatatan penerimaan yang harus tercatat dalam kas daerah.
“Silakan cek langsung ke anggota dewan. Saya pernah ngobrol dan mempertanyakan hal ini ke anggota dewan, biar lebih akurat,” kata dia.
Baca Juga:
Edi pun mempetanyakan eksistensi Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung yang membatalkan keinginan sebahagian anggota dewan untuk membentuk Pansus.
Sebab menurutnya, transparansi penggunaan anggaran APBD, penerimaan dari pihak ketiga dan penyaluran bantuan penangulangan Covid-19, perlu dikawal melalui Pansus DPRD.
“Dan hal ini (kurangnya Keterbukaan) adalah salah satu penyebab munculnya gagasan dibentuknya Pansus Covid-19 di Kabupaten Bandung. Tapi kenapa DPRD membatalkan usulan sebagian anggota dewan untuk membentuk Pansus?” kata Edi.
Edi pun menunjukkan bukti soal dugaan bantuan penanggulangan Covid-19 ini telah dipolitisir terdapat pada beberapa media informasi berupa baligo sosialisasi yang disebar oleh pihak pemda Kabupaten Bandung.
“Pada baligo besar tentang sosialisasi penanggulangan Covid-19, kenapa yang terpampang foto Bupati dan istrinya? Kenapa tidak dengan Wakil Bupati atau ketua harian gugus tugas?” ungkapnya.
Baca Juga:
Mengenai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Edi menyebut Gugus Tugas Covid-19 menjalankanya tidak dengan sepenuh hati bahkan cenderung longgar dan hanya latah mengikuti tren kebijakan daerah lain.
“PSBB parsial yang sedang dilaksanakan saat ini tampaknya hanya langkah latah dan formalitas saja dari Pemkab atau Tim Gugus Tugas. Buktinya penjagaannya begitu longgar dan tidak mampu menekan sebaran Covid-19 atau jumlah warga terpapar Covid-19. Contohnya seperti yang terjadi di Margahayu, atau aktivitas warga yang tidak menurun dan cenderung abai terhadap protokol kesehatan,” tutur Edi Egaz.
Sebagai warga Kabupaten Bandung, pria yang dikenal lantang menuliskan situasi sosial dan politik dalam media sosial facebook ini pun berharap pengelolaan anggaran Covid-19 yang diketuai oleh Bupati Dadang Naser selaku Ketua Gugus Tugas agar segera dibuka ke masyarakat.
“Saya berharap Pemkab lewat Gugus Tugas Covid-19 bisa lebih terbuka informasinya, baik tentang anggaran maupun tentang progres dan kondisi terkini terkait penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Bandung,” beber Edi.
Terpisah, Sekretaris Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Bandung, Bambang Tri Pamungkas mengakui jika mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bandung pun tak mengetahui penggunaan dan laporan pendistribusian anggaran dan bantuan Covid-19.
“Kita juga enggak tahu berapa anggaran yang sudah dipakai. Enggak tahu berapa yang terima bantuan. Tapi kita sepakat ini harus diawasi betul-betul agar jangan sampai ditumpangi kepentingan politik,” ujar Bambang Tri. (Dona Hermawan/ BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
