Bandungkita.id, KBB – Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bandung mulai melakukan pendataan aset berupa kendaraan dinas dilingkung Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (2/2/2023). Hal itu sebagai upaya untuk memudahkan proses pelaporan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
Menurut Kepala Bagian Umum KBB, Kemal Adhiyaksa, pendataan tersebut dilakukan sekaligus untuk mengetahui kondisi serta kelaikan kendaraan yang digunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Setda KBB. Terdapat 10 bagian instansi yang dilakukan pendataan kendaraan yakni Bagian Hukun, Bagian Organisasi, Bagian Prokopim, Bagian Umum, Bagian Perkeu, Bagian Tapem, Bagian Perekonomian, Bagian Adbang, Bagian Barang dan Jasa, serta Bagian Kesra.
“Jadi memang acara hari ini adalah untuk mengupdate data terkait dengan kondisi kendaraan di lingkup Setda (KBB). Dari yang kita lihat memang belum maksimal pendataan kali ini, walaupun surat sudah kita layangkan di dua hari kemarin, tetapi memang kendaraan yang hadir untuk pelaksanaan pengecekan ini belum bisa maksimal,” ujar Kemal kepada Bandungkita.id, Kamis (2/2/2023).
Kemal menuturkan, pendataan kendaraan tersebut sesuai dengan arahan dari Bupati KBB Hengky Kurniawan serta sebagai upaya untuk menciptakan transparansi birokrasi terutama pada Bagian Umum kepada masyarakat terkait kendaraan dinas yang digunakan oleh para ASN dilingkup Setda KBB.
“Ini sesuai dengan arahan Bapak Bupati yang kemarin sudah Entry Meeting di BPK Perwakilan Provonsi Jawa Barat. Tentu kita sangat mendukung agar semua transparan dan berjalan dengan lancar,” kata Kemal.
Proses pengecekan pun meliputi kelengkapan surat, nomor rangka, nomor mesin serta kondisi fisik. Pada hari pertama pedataan tersebut, terdapat 22 unit kendaraan roda dua dari 97 unit, serta 12 unit roda empat dari 63 unit.
“Secara total memang kondisinya semuanya baik, tetapi memang ada beberapa kendala seperti pajak, ada beberapa kendaraan yang sepertinya harus diperpanjang,” bebernya.
Selain itu, Kemal mengaku proses pendataan akan dilakukan hingga dua pekan kedepan seiring dengan pemeriksaan dari BPK. Bagian Umum pun bahkan akan mendatangi setiap bagian untuk mempercepat proses pendataan.
“Ada beberapa strategi, yang pasti apabila memang cukup kesulitan, kami akan jemput bola ke setiap bagian. Intinya kami akan mengecek dan menanyakan langsung kepada para pemakainya,” sambung Kemal.
Ia menegaskan, kegiatan pendataan tersebut sebagai upaya untuk mengamankan aset milik Pemda KBB serta guna memudahkan BPK saat melakukan pemeriksaan ke bagian Setda KBB. Terlebih Kemal pun menginginkan para ASN untuk tertib pada aturan terutama selama menggunakan kendaraan dinas.
“Dalam artian intinya kita ingin membantu BPK agar BPK ketika masuk ke Setda terkait pendataan aset ini jadi memudahkan BPK,” cetus Kemal.
Sementara itu, Kemal pun mengajak para ASN yang belum melaporkan terkait kendaraan dinas untuk segera memberikan informasi ke Bagian Umum. Kemal pun memahami jika terdapat ASN yang bekerja secara mobile sehingga sulit untuk melaporkan langsung membawa kendaraan dinasnya.
“Kami meminta partisipasi dari para pemegang kendaraan untuk lebih aktif, minimal mengabarkan kepada kami terkait kondisi kendaraannya. Walaupun saat ini kendaraan tersebut sedang bertugas mungkin secara operasional masih berjalan dipakai, tapi minimal informasi tersampaikan kepada kami supaya memudahkan pendataan,” ungkap Kemal.
Sementara itu, pendataan kendaraan dinas tersebut disambut baik oleh para pegawai dilingkup Setda KBB. Pendataan tersebut pun diharapkan dilakukan setiap tahun untuk memastikan keberadaan dan kondisi kendaraan yang digunakan oleh para ASN.
“Saya menyarankan untuk rutin dilakukan pendataan seperti ini, karena ada takutnya kalau kendaraan itu masa jabatannya sudah habis, takutnya kan ada peleburan, nah di sekolahin juga. Jadi baiknya setahun sekali untuk mendata terus kendaraan,” ucap Deri Irawan, pegawai di salah satu bagian di Setda KBB.
