BandungKita.id, KBB – Kemelut pembiayaan akademisi 50 mahasiswa asal KBB program beasiswa UIN Bandung terus bergulir, kini mahasiswa yang bertahan tinggal 27 orang melanjutkan proses belajar dengan dibayangi tunggakan pembayaran semester oleh UIN.
Akhirnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat melalui Bagian kesejahteraan Masyarakat, telah mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh 27 mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiah (PGMI) Universitas Islam Negeri (UIN) Bandung yang berasal dari wilayah KBB tersebut.
Video Pilihan:
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda KBB, Hasanuddin, memiliki pandangan bahwa ke-27 mahasiswa tersebut tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) nomor 63 tahun 2017 tentang pemberian beasiswa kuliah bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.
“Bukan pada persoalan status prestasi dan soal mampu atau tidak, tapi dari proses recruitmen yang dilakukan, pada saat itu kebetulan saya tidak tahu, dan kabarnya kan sampai diselesaikan oleh anggaran Baznas” ujarnya melaului saluran telephone Rabu,7/2/2024.
Hasanudin mengaku telah melakukan kunjungan ke UIN Bandung, setelahnya terus berkonsultasi dengan Pj.Bupati KBB, Arsan latief, dan langsung mendapatkan arahan.
Baca Juga:
Ketika Para Santri Belajar Akting Bersama Free Film Production UIN Bandung
Tim Investigasi Anti Pelecehan Seksual UIN Bandung Lamban, Mahasiswa Kembali Gelar Aksi
“Untuk mencari solusi terkait masalah yang dihadapi oleh mahasiswa asal KBB tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah melalui bantuan sosial (bansos), mengingat jalur beasiswa tidak memenuhi syarat,” tuturnya.
“Padahal tiap tahun, Anggaran untuk beasiswa ini ada, tapi karena sebelumnya tidak sesuai dengan aturan, pejabat KBB termasuk atasan tidak sanggup untuk melaksanakannya” tambahnya
Lebih lanjut, Hasanuddin telah berkoordinasi dengan pihak UIN Bandung untuk memenuhi administrasi bansos bagi puluhan mahasiswa tersebut. Namun, terungkap bahwa mahasiswa-mahasiswa tersebut memiliki tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama lima semester, yang itu berarti sampai dengan akhir beasiswa yang jika dijumlahkan sebanyak 8 semester
“Jumlah tunggakan yang harus dilunasi ke-27 mahasiswa tersebut Hasan menyebut, sebesar Rp 332, 910 juta selama 5 semester dengan total persiswa sebesar Rp 2,4 juta lebih,” ucapnya
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Bandung Barat berencana untuk mengalokasikan dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) guna membantu melunasi tunggakan UKT mahasiswa tersebut.
“Ini dianggap sebagai langkah yang mendesak untuk menyelamatkan masa depan para mahasiswa, mengingat mereka berasal dari keluarga kurang mampu,” Tutur Hasan.
Dirinya berharap langkah yang diambil oleh Pj Bupati dapat segera mengakhiri kesulitan yang dihadapi oleh para mahasiswa tersebut. Rencananya, pembayaran tunggakan UKT akan segera dilakukan dalam waktu dekat agar tidak mengganggu kelancaran proses akademis para mahasiswa.
Sebelumnya, dilansir Detik, 50 mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Sunan Gunung Djati Bandung penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemda KBB) kini ada di ujung tanduk.
Ke 50 mahasiswa asal Bandung Barat itu sudah setahun dicutikan oleh pihak kampus. Alasannya yakni mereka masih menunggak pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejak beberapa semester belakangan.
“Belum jelas juga bagaimana kesepakatan penyelesaian beasiswa antara UIN dan Pemda KBB. Lalu SK dari Pemda untuk mahasiswa, arsip berkas penerimaan yang tidak jelas keberadaannya ada di pihak mana, pembiayaan beasiswa dari pihak Pemda KBB juga masih digantung,” ucap Nasrulloh.
Video Pilihan:
Sementara itu Ketua Umum Kembara Deni Permana mengatakan pihaknya sudah beberapa kali menerima permintaan audiensi dari penerima beasiswa dengan Pemda KBB. Namun hingga kini permintaan tersebut belum bisa direalisasikan.
“Keinginan audiensi dari penerima beasiswa khususnya dengan Pak Plt Bupati Hengky Kurniawan, sampai saat ini hasilnya nihil atau tidak ada respon sama sekali,” ujar Deni.
Dari hal itu pihaknya menilai jika Pemda KBB seolah ingin membiarkan nasib 50 mahasiswa penerima beasiswa begitu saja lantaran tidak bisa diajak untuk duduk bersama khususnya dengan mahasiswa PGMI.
“Kami juga menyayangkan tidak ada kejelasan waktu yang diberikan bahkan sampai memasuki semester baru. Lalu adanya ancaman pemecatan jika adanya demonstrasi dari mahasiswa karena dianggap mencemarkan nama baik kampus,” ucap Deni.(*)
Comment