BandungKita.id – Di tengah gencarnya pemerintahan Prabowo Subianto mendorong swasembada dan kedaulatan pangan melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025, proyek revitalisasi 11 titik irigasi tersier di Kecamatan Sindangkerta justru menyisakan tanda tanya besar. Dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, proyek ini tidak mencantumkan volume pekerjaan maupun transparansi anggaran.
Padahal, jaringan irigasi adalah fondasi utama dalam strategi ketahanan pangan nasional yang digadang-gadang akan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia dalam 4–5 tahun ke depan. Pemerintah pusat bahkan telah menetapkan percepatan pembangunan dan pemeliharaan irigasi sebagai prioritas nasional.
Namun di lapangan, realitasnya jauh dari ideal.
“Semen habis, kami nunggu terus,” keluh Erik, pekerja di titik Gandasoli. “Upah juga sering telat. Pernah nunggu sampai jam 1 malam, baru dibayar besoknya,” tambahnya.
Proposal proyek disebut berasal dari Gapoktan, bukan pemerintah desa. Tapi ketua Gapoktan sendiri mengaku tak tahu-menahu soal anggaran dan mekanisme kerja.
“Katanya swakelola, tapi BBWS sudah kirim orang. Biaya mah teu apal,” ujar Yusup Hidayatulloh, Ketua Gapoktan Desa Cikadu.
ARTIKEL PILIHAN
Bilal Alfariz Soroti Rencana Rotasi Pejabat KBB: “Transparansi Harus Sentuh Titik Kendali”
Minimnya informasi juga dirasakan aparatur desa. Sekretaris Desa Cikadu dan Kepala Desa Wangunsari sama-sama mengaku tidak tahu detail proyek yang berlangsung di wilayah mereka.
“Coba tanyakan ke Gapoktan saja,” ujar Dodi, Sekdes Cikadu. “Saya lagi sakit, coba hubungi sekdes,” tulis Dadang Hermawan, Kades Wangunsari.
Bahkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sindangkerta hanya tahu bahwa proyek dimulai oleh kelompok tani, tanpa rincian teknis.
Di Mana Letak Kedaulatan?
Jika revitalisasi irigasi adalah bagian dari agenda besar swasembada pangan, maka ketertutupan informasi, lemahnya koordinasi, dan ketidaktahuan para pemangku wilayah adalah sinyal buruk. Kedaulatan pangan bukan hanya soal produksi, tapi juga soal tata kelola yang transparan, partisipatif, dan berkeadilan.
Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa “tidak ada bangsa yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi pangannya sendiri”. Tapi bagaimana mungkin kita bicara kedaulatan, jika proyek irigasi tulang punggung pangan dikerjakan tanpa keterlibatan publik dan tanpa akuntabilitas? (Dagon/dhomz/Bandungkita.id)
Comment