“Semen habis, kami nunggu terus,”
BandungKita.id – Program revitalisasi 11 titik irigasi tersier di Kecamatan Sindangkerta oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum memunculkan tanda tanya besar. Meski diklaim mendukung ketahanan pangan, proyek ini berjalan tanpa transparansi anggaran dan volume pekerjaan.
Pekerjaan tersebar di empat desa: Cikadu (3 titik), Wangunsari (4), Buninagara (1), dan Weninggalih (3). Namun, di lapangan, para pekerja mengeluhkan keterlambatan material dan upah yang tak kunjung dibayar.
“Semen habis, kami nunggu terus,” keluh Erik, pekerja di titik Gandasoli yang hampir rampung. “Upah juga sering telat. Pernah nunggu sampai jam 1 malam, baru dibayar besoknya,” tambahnya, diamini rekan-rekannya.
Di balik proyek ini, muncul fakta menarik: proposal diajukan oleh kelompok tani, bukan pemerintah desa.
ARTIKEL PILIHAN
Skandal PT BDS: Vendor Rugi Miliaran, Pelapor Ditahan, Kastam Menghilang
“Gapoktan nu ngajukeun,” aku Yusup Hidayatulloh, Ketua Gapoktan Desa Cikadu. Namun saat ditanya soal anggaran dan sistem kerja, Yusup mengaku tak tahu-menahu. “Katanya swakelola, tapi BBWS sudah kirim orang. Biaya mah teu apal.”
Minimnya informasi juga dirasakan oleh aparatur desa. Sekretaris Desa Cikadu, Dodi, mengaku enggan berkomentar karena takut salah.
“Coba tanyakan ke Gapoktan saja,” ujarnya singkat.
Hal serupa disampaikan Kepala Desa Wangunsari, Dadang Hermawan, yang memilih diam karena sedang sakit.
“Hubungi sekdes saja,” tulisnya lewat WhatsApp.
Bahkan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sindangkerta pun hanya tahu bahwa proyek dimulai oleh kelompok tani, tanpa rincian teknis.
Minimnya transparansi, lemahnya koordinasi, dan ketidaktahuan aparatur desa soal proyek publik ini menimbulkan pertanyaan serius: siapa yang bertanggung jawab, dan ke mana arah pengelolaan anggaran revitalisasi irigasi ini?
..Bersambung… (Dadang Gondrong/BandungKita.id)
Comment