CIBINONG, Bogor – Wajah pelayanan publik di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, menuai kritik pedas dari masyarakat. Alih-alih mendapatkan kemudahan, warga yang hendak mengurus administrasi kependudukan justru merasa dipersulit oleh hal-hal sepele yang menunjukkan ketidaksiapan petugas dalam melayani.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah pengalaman seorang pemohon KTP yang prosesnya terhambat hanya karena persoalan tisu basah. Hal yang dianggap remeh ini menjadi potret besar betapa buruknya standar kesiapan pelayanan di kantor kecamatan tersebut.
VIDEO PILIHAN
Wahyu (42) mengantarkan istrinya untuk mengurus ktp istrinya yang baru pindah dari bandung, mengaku jengkel melihat orang sibuk mencari tukang tisu setelah mamasuki ruang perekaman ktp.
Ayah dari dua orang anak ini mengakunlebih kaget pada saat giliran istrinya pun disuruh membeli tisyu sepwrti warga lain.
“Istri saya tiba tiba minta saya belikan tisu dan saya harus keluar kantor hanya untuk mencari penjual tisu basah karena alasan agar proses perekaman atau pelayanan KTP bisa berlanjut” ungkapnya melalui pesan selular kepada wartawan.
Menurutnya Warga yang berada di kursi tunggupun berguman saat itu.
“Bukan untuk dibikin repot oleh hal sepele yang seharusnya sudah menjadi standar kesiapan kantor,” ujar salah satu warga dalam keterangannya.
Kondisi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: Apakah kebutuhan operasional sekecil itu memang tidak dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor? Atau jangan-jangan, anggaran tersebut ada namun tidak direalisasikan secara nyata di lapangan.
Menanggapi keluhan tersebut, seorang narasumber lain yang memahami tata kelola birokrasi menduga adanya kelalaian serius dari pejabat yang bertanggung jawab di bidang pelayanan dasar tersebut.
ARTIKEL PILIHAN
Ia menilai, ketidaksiapan fasilitas dasar merupakan indikasi adanya pola kerja aparatur yang “asal jalan” dan minim empati.
“Kerusakan birokrasi tidak selalu dimulai dari angka miliaran. Seringkali berangkat dari mental kecil yang tidak punya rasa malu saat pelayanan amburadul. Kalau hal kecil saja bisa diabaikan atau diduga ‘dikentit’, wajar jika publik kehilangan kepercayaan pada tata kelola yang lebih besar,” tegas narasumber tersebut.
Buruknya layanan di tingkat kecamatan ini dianggap telah mencoreng citra Pemerintah Kabupaten Bogor secara keseluruhan. Jabatan publik seharusnya menjadi amanah untuk melayani, bukan tempat untuk merasa berkuasa atau justru mempersulit warga.
Atas dasar itulah, muncul desakan kuat agar:
1.Bupati Bogor melalui BKPSDM segera melakukan evaluasi serius terhadap pejabat terkait.
2.Dilakukan pembinaan mental pelayanan bagi aparatur di tingkat kecamatan.
3.Audit pengawasan anggaran operasional** pelayanan publik untuk memastikan hak masyarakat tidak terpotong.
3.Penertiban aparatur yang dianggap tidak layak menduduki posisi strategis di bidang pelayanan.
“Masyarakat tidak butuh pejabat yang hanya hadir secara struktural. Masyarakat butuh pejabat yang punya integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap warga,” pungkas keterangan warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya melakukan klarifikasi kepada pihak Kecamatan Cibinong terkait keluhan dan dugaan kelalaian pelayanan tersebut.(Dhomz/BandungKita.id)
Comment