CIBINONG, Bogor – Kinerja birokrasi di Kabupaten Bogor kembali menjadi sasaran kritik pedas. Kali ini, pelayanan publik di Kantor Kecamatan Cibinong kedapatan “gagap” melayani hal paling dasar. Bayangkan saja, seorang pemohon KTP terpaksa harus pontang-panting keluar kantor hanya untuk mencari tisu basah agar proses perekaman data bisa berlanjut.
Insiden yang terkesan remeh ini justru menuai ragam komentar warga, krisis empati dan buruknya kesiapan sarana jadi pergunjingan warga saat keluar kantor kecamatan Cibinong, Persoalan ini memicu pertanyaan satir di tengah publik, jika untuk urusan tisu saja masyarakat harus “dikerjain”, bagaimana dengan pengelolaan anggaran besar lainnya?
ARTIKEL PILIHAN
Setelah sempat viral gara-gara tisu basah hendak membuat KTP, pihak Kecamatan Cibinong akhirnya melayangkan klarifikasi resmi kepada redaksi BandungKita.id
Dalam keterangannya, pihak Camat Cibinong, Drs. H. Acep Sajidin, M.Si, mengakui adanya ketidaknyamanan tersebut dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
Pihak kecamatan beralasan bahwa tisu basah merupakan perlengkapan pendukung yang bersifat situasional untuk menjaga akurasi alat perekaman. Namun, mereka tidak menampik bahwa ke depan, ketersediaan perlengkapan tersebut harus dijamin agar tidak lagi membebani kantong masyarakat.
ARTIKEL PILIHAN
“Kami akan melakukan evaluasi internal terkait mekanisme distribusi perlengkapan pelayanan agar kebutuhan sederhana namun penting tetap tersedia secara berkelanjutan,” tulisnya melalui pesan whatsapp kepada Bandungkita.id kamis, 10/04/2026.
Meski pihak kecamatan menjanjikan perbaikan, publik kadung menilai bahwa masalah utamanya bukan pada stok tisu, melainkan pada mentalitas aparatur yang “asal jalan”.
Publik menilai layanan tersebut seharusnya menjadi ruang pengabdian, justru sering kali dirasakan masyarakat sebagai tempat birokrat menunjukkan kuasa meski lewat cara-cara yang mempersulit.
Menanggapi hal itu, Kecamatan Cibinong menyatakan komitmennya untuk melakukan penguatan integritas.
“Apabila terdapat indikasi kelalaian, kami akan melakukan pembinaan internal serta penguatan standar pelayanan agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” lanjut keterangan tersebut.
VIDEO PILIHAN
Redaksi BandungKita.id mencatat, tuntutan warga kini bergeser pada desakan agar Bupati Bogor melalui BKPSDM tidak tinggal diam. Evaluasi jabatan terhadap pejabat yang lalai menjaga citra pelayanan publik dianggap menjadi harga mati.
Masyarakat tidak butuh pejabat yang hanya hadir secara struktural, namun butuh mereka yang punya integritas dan rasa malu saat pelayanan dibuat amburadul. Janji untuk melakukan “pembinaan mental pelayanan” dan “pengawasan anggaran operasional” yang dilontarkan pihak kecamatan akan terus dikawal oleh publik.
Sebab, kerusakan birokrasi sering kali tidak dimulai dari korupsi miliaran rupiah, melainkan dari mentalitas kecil yang tidak peka terhadap kesusahan warga di depan meja pelayanan.
(Joe/BandungKita.id)
Comment