Netizen: “Jangan-Jangan Pengen Jabatan Buat….. Hmm ?:
NGAHURIPAN, bandungkita.id – Jagat media sosial di Bandung Barat kembali riuh oleh embusan angin pemekaran wilayah. Sebuah unggahan dari akun media sosial Bubun Bryan Justice memantik diskursus lama yang dikemas baru: wacana pendirian “Kota Lembang” di wilayah utara mencakup Cisarua, Parongpong, dan Lembangserta desakan otonomi “Kabupaten Cililin” di wilayah selatan.
Isu daerah otonom baru (DOB) yang dilempar dengan jargon “Harga Mati” ini sontak membelah opini publik antara kebutuhan riil geopolitik atau sekadar jualan politik musiman.
Dalam narasi visual yang beredar, tampak peta wilayah utara disandingkan dengan potret figur Agoeng Dharsono yang dilabeli sebagai “Inisiator Kota Lembang”.
Di sisi lain, unggahan tersebut secara agresif membenturkan sentimen ketimpangan infrastruktur di wilayah selatan KBB yang dianggap terabaikan oleh pusat pemerintahan di Ngamprah.
Namun, alih-alih mendapat dukungan bulat dari arus bawah, respons warganet justru didominasi oleh nada sinis, skeptisisme, dan trauma masa lalu. Maklum, rekam jejak kelam perjalanan Kabupaten Bandung Barat yang sempat diwarnai kasus korupsi kepala daerahnya menyisakan luka dan ketidakpercayaan yang mendalam di benak masyarakat.
“Benahi dulu niatnya untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi,” tulis akun Nanin Yustian di kolom komentar, mencerminkan kejenuhan publik terhadap janji-janji manis otonomi baru. Ia menambahkan, “Ga ada perubahan di mekarkan juga…malah bupatinya kena kasus korupsi terus.”
Sikap skeptis publik ini tentu bukan tanpa dasar. Nada serupa yang lebih menohok juga dilontarkan oleh akun Nasdem Cipageran yang membaca adanya agenda terselubung di balik gerakan digital ini. “Ujung ujung nya pengen nyalon wali kota, mengatas namakan pendiri kota, hehe,” sentilnya di kolom komentar.
Kritik tajam dari netizen bahkan menyasar pada konfigurasi politik lokal KBB saat ini, termasuk latar belakang profesi para pemimpinnya.
VIDEO PILIHAN
Akun Edwin Makanu menulis dengan analogi sarkastis, “Drummer jadi bupati .lir ibarat tukang macul dititah mawa pesawat terbang .kan ngaco…” sementara akun Sutarman Sutarma mempertanyakan, *”Kenapa yg ke pilih di kbb mayoritas bupatinya artis2.”
Di luar riuhnya sentimen politik personal, sebagian warganet mencoba melihat persoalan ini dari kacamata ekonomi-politik dan realitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jika wilayah utara benar-benar memisahkan diri, maka KBB sebagai daerah induk dipastikan bakal sempalan secara fiskal.
“Berat bagi KBB untuk melepas Cisarua, Parongpong, dan Lembang karena PAD andalan mereka dari sana….” tulis Iwan Kurniawan menganalisis.
Realitas ini dipertegas oleh komentar Rahayat Pasundan menggunakan bahasa teureuh Sunda, yang menyoroti adanya rasa ketidakadilan tata kelola akibat dominasi elektoral. “Justru salah kelola kusabab nu kawasa penguasa, nu boga dukungan mayoritas ti kidul, sementara urang Lembang, Cisarua Jeung Parongpong sorangan teu loba dilibatkan Jeung eleh wae…” ujarnya. Namun, ia juga melayangkan harapan pahit, “Putusan politik nu nyiyeun pabeulit lamun salah, tapi sabalikna putusan politik oge nu bisa menerkeun salila dipimpin ku jelema bener.”
VIDEO PILIHAN REDAKSI
Membaca fenomena ini melalui kacamata jurnalistik kritis, bermunculannya “inisiator” pemekaran di media sosial jamak terjadi menjelang momentum politik elektoral seperti Pilkada.
Isu pemekaran daerah selalu menjadi instrumen paling seksi dan efektif untuk mengonsolidasikan emosi massa atas dasar ikatan primordialitas wilayah (regionalisme).
Masyarakat Bandung Barat tampaknya kini jauh lebih cerdas, mawas diri, dan menolak mentah-mentah untuk sekadar dijadikan komoditas suara. Publik mulai paham bahwa memekarkan wilayah bukan jaminan otomatis kesejahteraan akan turun dari langit jika mentalitas para pemburu kuasanya masih menggunakan pola lama. Pemekaran wilayah memang konstitusional, namun jika niat awalnya sudah ditunggangi oleh syahwat kekuasaan pribadi, maka rakyatlah yang kembali harus membayar mahal harganya. (Red/BK)
Comment