SOREANG, BANDUNGKITA.ID — Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang menjadi titik awal krusial bagi sebuah hajatan besar yang digelar sepuluh tahun sekali. Pada Selasa (16/6/2026), Bupati Bandung, Dadang Supriatna, resmi menjadi responden pertama yang diwawancarai oleh petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rangka Pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Bagi publik Kabupaten Bandung, momentum ini bukan sekadar urusan jawab-menjawab kuisioner di atas kertas. SE2026 adalah cermin besar. Sensus yang terakhir kali digelar pada 2016 lalu ini akan membongkar potret utuh, objektif, dan riil mengenai ke mana arah urat nadi perekonomian daerah bergerak selama satu dekade terakhir.
Bupati yang akrab disapa Kang DS ini menegaskan bahwa akurasi data SE2026 sangat vital sebagai basis big data penguatan program pembangunan dan penganggaran.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada petugas sensus. Data yang akurat sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan berbagai program pembangunan yang berpihak kepada masyarakat,” ujar Dadang Supriatna.
Namun, di balik seruan normatif tersebut, redaksi Bandungkita.id memandang data makro BPS dan laporan realisasi anggaran daerah harus diuji secara kritis. Bagaimana sebenarnya rapor indeks ekonomi Kabupaten Bandung selama 10 tahun terakhir? Serta, sejauh mana efektivitas gelontoran dana hibah dan anggaran ekonomi selama Kang DS menjabat?
Fluktuasi Satu Dekade: Rapor Indeks Ekonomi Kabupaten Bandung (2016–2026)
Membaca dinamika ekonomi Kabupaten Bandung dalam sepuluh tahun terakhir meletakkannya pada grafik yang fluktuatif, terutama akibat hantaman pandemi Covid-19 dan fase pemulihan setelahnya. Berdasarkan basis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) BPS, berikut adalah potret makro indeks pertumbuhan ekonomi daerah:
- Periode Emas Pra-Pandemi (2016–2019): Ekonomi Kabupaten Bandung bergerak stabil di kisaran 4,8% hingga 5,3%. Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian menjadi motor utama penyerap tenaga kerja.
- Titik Nadir Pandemi (2020): Selaras dengan krisis global, pertumbuhan ekonomi daerah terjerembap ke zona negatif akibat pembatasan mobilitas, memukul telak sektor pariwisata Lembang, Soreang, dan industri tekstil.
- Fase Pemulihan & Era “Bedas” (2021–2025): Pasca-pandemi dan di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna, ekonomi merangkak naik secara signifikan, sempat menyentuh angka 5,32% pada fase pemulihan. Hingga triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi disokong kuat oleh kebangkitan sektor pariwisata, transportasi, dan masuknya arus investasi baru.
- Tantangan Fiskal (2026): Memasuki tahun 2026, stabilitas ekonomi daerah diuji berat oleh dinamika kebijakan nasional berupa pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga hampir Rp1 triliun, yang memaksa APBD Kabupaten Bandung menyusut dari target Rp7,3 triliun menjadi kisaran Rp6,2 triliun.
Membongkar Anggaran Ekonomi Era Kang DS: Antara Angka Janji dan Catatan BPK
Guna memacu daya beli warga dan mengikis dominasi jeratan “bank emok” (rentenir ilegal), Pemkab Bandung di bawah Kang DS meluncurkan sejumlah program unggulan berskala masif. Redaksi Bandungkita.id menelusuri data keuangan daerah dan menyandingkannya dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK:
1. Program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan
Pemkab Bandung tercatat telah menggelontorkan anggaran hingga Rp70 miliar untuk stimulus modal usaha kecil. Anggaran ini didepositokan dan disalurkan melalui lembaga keuangan daerah, yakni PT BPR Kerta Raharja (Perseroda) dan Bank BJB.
- Fakta Lapangan: Setiap pelaku usaha mikro mendapatkan jatah awal Rp2 juta, yang diproyeksikan naik bertahap hingga Rp5 juta dan ditargetkan menyentuh Rp10 juta per orang pada tahun anggaran 2025/2026 demi memperluas skala usaha.
- Catatan Kritis & LHP BPK: Berdasarkan evaluasi kepatuhan dan LHP BPK terhadap pengelolaan dana bergulir pada tahun-tahun awal peluncuran, koordinasi administratif, verifikasi faktual penerima manfaat, dan ketepatan sasaran sempat menjadi sorotan. BPK secara konsisten mengingatkan pentingnya mitigasi risiko kredit macet (Non-Performing Loan) agar dana publik yang dititipkan di BPR Kerta Raharja tidak menguap tanpa impak ekonomi yang terukur.
2. Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan Desa Masif
Komitmen ekonomi dari pinggiran ditunjukkan dengan lonjakan fantastis alokasi Dana Bantuan Keuangan Desa. Pada perencanaan anggaran, Pemkab bahkan menyiapkan angka mencengangkan melampaui Rp1,04 triliun yang didistribusikan ke 270 desa dan 10 kelurahan. Anggaran ini ditujukan untuk:
- Stimulus ekonomi berbasis desa (BUMDes).
- Infrastruktur penunjang akses pasar tani.
- Jaring pengaman sosial berupa insentif dan jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan) bagi puluhan ribu pekerja rentan, ketua RT/RW, hingga kader PKK/Posyandu.
- Alokasi anggaran tahunan sebesar Rp109 miliar khusus untuk insentif Guru Ngaji guna menjaga daya beli sektor informal keagamaan.
Dengan adanya penyusutan APBD sebesar Rp1,1 triliun pada tahun berjalan 2026 akibat rasionalisasi fiskal pusat, Pemkab Bandung dituntut melakukan efisiensi ketat. Program ekonomi yang menyangkut hajat hidup masyarakat kecil wajib diamankan dari pencoretan, namun tata kelola administrasinya harus diperketat agar tidak melahirkan temuan berulang dalam LHP BPK terkait akuntabilitas belanja hibah dan bantuan sosial.
Sensus Ekonomi 2026 yang diawali dari kediaman dinas Bupati ini harus menjadi momentum pembuktian. Apakah klaim pertumbuhan ekonomi dan miliaran rupiah dana bergulir yang dikucurkan benar-benar mengubah struktur kesejahteraan di akar rumput, ataukah hanya berputar di atas kertas laporan seremonial? Publik Kabupaten Bandung berhak tahu, dan data objektif SE2026 nanti yang akan menjawabnya.
Bersambung….
Bagian 2 (Fokus: Kontraksi Ekonomi, Paradoks CNBC, Pinjol, dan Bank Emok)
(Tim Investigasi/BangKit)
Untuk melihat analisis lebih mendalam mengenai bagaimana pengelolaan fiskal daerah dan sektor unggulan pariwisata serta investasi berkontribusi langsung pada pemulihan pascapandemi di bawah kepemimpinan daerah, Anda dapat menyimak wawancara eksklusif dalam video Dadang Supriatna & Sektor Unggulan Ekonomi Kabupaten Bandung. Video ini memberikan konteks langsung mengenai strategi ekonomi makro Kabupaten Bandung yang menjadi landasan kebijakan sebelum dilaksanakannya Sensus Ekonomi 2026.
Comment