SOREANG, BANDUNGKITA.ID — Aksi massa yang mendesak pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung memicu reaksi keras dari Komite Peduli Jawa Barat (KPJB). Ketua KPJB, Lili Muslihat, secara blak-blakan menyoroti bobroknya tata kelola program nasional tersebut di tingkat lokal, bahkan menyebut adanya indikasi keterlibatan oknum legislatif hingga penegak hukum.
BACA JUGA
Menurut Lili, masyarakat atau siswa selaku penerima manfaat saat ini berada dalam posisi buntu jika ingin mengadukan karut-marut pelaksanaan program MBG.
“Masyarakat mau bicara ke siapa? Datang ke DPR? DPR juga pemain, artinya mereka juga punya ‘dapur’ di sana. Anggap saja masyarakat mau mengadu ke kejaksaan, tentara, kepolisian, atau ke desa, semua terlibat. Tidak ada yang terlepas,” ujarnya saat ditemui Redaksi Bandungkita.id.
BACA JUGA
Dukung Program Prabowo, Tolak Tata Kelola Korup
Kendati melayangkan kritik tajam terhadap ekosistem pengawasan di daerah, Lili menegaskan bahwa KPJB secara kelembagaan tetap mendukung penuh program MBG yang di gagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Poin krusial yang ditolak oleh KPJB bukanlah eksistensi programnya, melainkan teknis pelaksanaan yang dinilai rawan menjadi bancakan politik dan korupsi.
“Tentang program, saya menyatakan komite mendukung program Prabowo. Tapi sekarang yang kita persoalkan adalah tata kelolanya. Tolong diperbaiki, dirubah total,” tegasnya.
Merespons aksi unjuk rasa kelompok masyarakat lain yang mendukung program MBG tadi pagi, Pak Haji menilai KPJB tidak perlu ikut-ikutan turun ke jalan melakukan aksi serupa.
KPJB memilih jalur diplomasi formal dan keterbukaan informasi dengan langsung melayangkan surat resmi ke dinas terkait serta menyuarakannya lewat media massa.
Solusi Radikal: Potong Kompas, Diuangkan Langsung ke Rekening Sekolah
Sebagai langkah konkret memutus mata rantai intervensi politik dan potensi pemotongan anggaran oleh para “pemain dapur” di tingkat daerah maupun birokrasi, KPJB melemparkan usulan radikal kepada pemerintah pusat.
KPJB mendesak agar sistem distribusi logistik atau pengadaan barang dalam program MBG dirombak total. Modusnya tidak lagi melalui proyek pengadaan yang melibatkan pihak ketiga atau dikelola oleh jejaring elite politik formal.
“Daripada (anggarannya) lewat dewan yang ujung-ujungnya terlibat, lebih baik diuangkan saja. Masuk langsung ke rekening kepala sekolah,” usul Ketua KPJB.
Dengan skema “potong kompas” ini, KPJB menilai pengelolaan anggaran akan jauh lebih transparan, akuntabel, dan langsung menyentuh kebutuhan riil siswa di sekolah tanpa harus terpotong oleh syahwat politik anggaran di tingkat daerah.
Redaksi Bandungkita.id saat ini sedang berupaya meminta klarifikasi dari pihak pimpinan DPRD Kabupaten Bandung terkait tudingan miring mengenai keterlibatan para legislator dalam program MBG ini. (Dhomz/BangKit)
Comment