Tak Cuma Tampung Kritik, Ini Langkah Tak Terduga DPRD Kabupaten Bandung Saat Temui Pegiat dan Korban Banjir Hari Ini!
SOREANG, — Langkah taktis dan respons cepat ditunjukkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dalam mengurai benang kusut masalah banjir di Kampung Cijagra, Kecamatan Bojongsoang. Tidak sekadar menampung keluhan, DPRD melalui Komisi C mengundang sekaligus menghadirkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dari Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar pada Selasa (9/6/2026).
Langkah menghadirkan dinas-dinas terkait ini merupakan wujud nyata pemenuhan permohonan masyarakat yang didorong penuh oleh unsur pimpinan DPRD, sebagai langkah konkret memediasi para pegiat dan warga terdampak langsung dengan para pengambil kebijakan eksekutif.
Berdasarkan pantauan, sejumlah pejabat teras yang memegang otoritas teknis penataan lingkungan dan infrastruktur tampak hadir secara lengkap.
Di antaranya adalah Sekretaris Dinas Pertanian (Sekdis Distan) Yayan A., Kabid TR Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Oki Suyatno, Kabid TL Agung K., Kabid TP Syafei Argandi, serta Kabid KPKL Erna M. Tak hanya itu, RDP ini juga mengawal kehadiran analis dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), JF Pengelola SDA Ade Usman, hingga para Kepala UPT Wilayah II, III, IV, dan V.
Mediasi Segitiga: Parlemen, Warga, dan Eksekutor Kebijakan
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa, S.Ag., menegaskan bahwa kehadiran OPD teknis ini sengaja dikunci oleh dewan agar setiap tuntutan warga mengenai normalisasi aliran air, tata kelola limbah, dampak lingkungan, hingga infrastruktur penahan banjir di kawasan Bojongsoang bisa langsung dijawab dengan skema solusi riil dan komitmen penganggaran.
“Kami di DPRD bertindak sebagai jembatan sekaligus pengawal. Sengaja kami hadirkan lengkap jajaran DPUTR, DLH, hingga Dinas Pertanian bersama para Kepala UPT wilayah, agar hari ini warga Cijagra mendapatkan kejelasan teknis, bukan sekadar janji politis. Isu krisis lingkungan ini harus diselesaikan dari hulu hingga hilir,” tegas Tarya di tengah jalannya persidangan formal.
Dalam pertemuan segitiga tersebut, perwakilan koalisi masyarakat sipil dan warga Cijagra dapat langsung mengonfrontasikan data lapangan mereka dengan rencana kerja tata ruang dan pengelolaan sumber daya air yang dipaparkan oleh pihak DPUTR dan DLH.
Komitmen Fungsi ‘Indung’ yang Mengawal hingga Tuntas
Dihubungi secara terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan apresiasinya atas jalannya RDP yang berlangsung dengan kepala dingin, tertib, namun tetap kritis dan tajam tersebut. Menurutnya, pemenuhan kehadiran OPD teknis ini adalah komitmen lembaga untuk mengayomi (indung) sekaligus mengedukasi publik.
“Inilah esensi musyawarah yang taat tata tertib. Ketika masyarakat mengkritik, kami menjawabnya dengan membuka ruang, mendudukkan masalah bersama ahlinya, dan melahirkan solusi yang bisa dieksekusi secara hukum dan anggaran. Kami pastikan Komisi C akan terus mengawal komitmen para kabid dan OPD yang hadir hari ini demi keselamatan warga Cijagra,” pungkas Renie.
Rapat dengar pendapat yang berjalan interaktif ini menghasilkan sejumlah poin kesepakatan teknis jangka pendek dan jangka panjang yang langsung dicatat dalam berita acara dewan, menandai babak baru penanganan banjir Cijagra yang lebih transparan dan partisipatif. (***)
Comment