SOREANG, BANDUNGKITA.ID – Ancaman bencana ekologis ganda, mulai dari hantu banjir yang tak kunjung usai hingga bom waktu darurat sampah, memaksa seluruh elemen pembuat kebijakan di Kabupaten Bandung duduk bersama dalam satu meja darurat.
Bertempat di Gedung Moch Toha, Kompleks Pemkab Bandung, Soreang pada Selasa (9/6/2026), Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakhussus) yang diinisiasi oleh Bupati Bandung, Dr. H.M. Dadang Supriatna. Langkah ini diambil guna merumuskan strategi jangka pendek dan panjang terkait penanganan banjir, antisipasi kemarau panjang, serta sengkarut limbah dan persampahan di wilayah Kabupaten Bandung.
Rakhussus ini menjadi panggung kolaborasi krusial, mempertemukan jajaran legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, unsur TNI/Polri (Forkopimda), hingga puluhan pemangku kepentingan strategis. Tampak hadir dalam lampiran undangan tersebut di antaranya Kapolresta Bandung, Dandim 0624/Kabupaten Bandung, Kepala BBWS Citarum, para Dansektor Satgas Citarum Harum (Sektor 1, 2, 3, dan 9), hingga barisan direksi korporasi energi nasional seperti PT Pertamina Geothermal Energi, Star Energi, Geodipa, Indonesia Power, serta pegiat lingkungan dari Bank Sampah Bersinar (BSB).
Sebagai representasi suara rakyat, kehadiran Ketua DPRD dalam rakor ini mempertegas fungsi pengawasan legislatif terhadap realisasi anggaran dan eksekusi proyek fisik penanggulangan bencana di lapangan. Kabupaten Bandung sendiri baru saja dihantam cuaca ekstrem beberapa waktu lalu. Berdasarkan laporan Kompas.com, luapan Sungai Citarum sempat meluas dan merendam kawasan padat seperti Dayeuhkolot, yang menyebabkan lebih dari 21 ribu warga terdampak.
Isu krusial yang turut dibahas adalah percepatan normalisasi Sungai Cisunggalah di Kecamatan Solokanjeruk yang kerap memicu banjir berulang.
Mengutip program pentahelix untuk menjinakkan Sungai Cisunggalah yang di usulkan Bupati Bangdung Dadang Supriatna saat ini tengah dikebut memanfaatkan momentum awal musim kemarau.
Merespons gerak cepat jajaran eksekutif, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, menyampaikan pandangannya sekaligus mengapresiasi komitmen kuat dari kepala daerah.
“Kami di legislatif memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inisiasi cepat Bapak Bupati dalam mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan hari ini. Langkah mitigasi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah hadir di tengah kecemasan warga. Rakyat hari ini merindukan kepastian dan aksi konkret, dan apa yang terus ditunjukkan oleh Pak Bupati di lapangan wajib kita dukung penuh secara politik anggaran, agar normalisasi hulu sungai dan pembangunan infrastruktur banjir bisa selesai tepat waktu,” ujar Renie.
Ancaman Kemarau Panjang dan Sengkarut Sampah
Selain mitigasi banjir, forum ini secara tajam menyoroti langkah antisipasi menghadapi kemarau panjang yang berpotensi memicu krisis air bersih dan penurunan produktivitas pertanian. Sinergi dengan BBWS Citarum dan perusahan geothermal di kawasan hulu (Pangalengan dan Ibun) menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas debit air bumi dan ketahanan pangan daerah.
Di sisi lain, bom waktu persoalan sampah regional kian mendekati titik kritis.
Kabupaten Bandung saat ini tengah berkejaran dengan waktu dengan situasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Bandung Barat diprediksi hanya mampu bertahan menampung sampah maksimal 3-4 bulan lagi, atau akan penuh total pada Oktober 2026 akibat volume sampah se-Bandung Raya yang menembus 1.700 ton per hari.
Menghadapi tantangan berat di sektor lingkungan ini, Renie menekankan pentingnya harmoni koordinasi kerja untuk mengeksekusi solusi-solusi taktis yang mulai digulirkan.
“Tantangan lingkungan seperti darurat sampah regional ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Kebijakan mitigasi dan edukasi hulu yang sedang dipacu oleh pemerintah daerah, termasuk pelibatan Bank Sampah Bersinar, harus kita kawal bersama-sama. DPRD siap berdiri seiring sejalan dengan eksekutif untuk memastikan setiap regulasi pendukung berjalan selaras, sehingga penanganan sampah dari tingkat desa hingga perkotaan menjadi gerakan nyata yang solid dan berkelanjutan,” tutur srikandi parlemen Kabupaten Bandung tersebut.
Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Bandung bersama jajaran Forkopimda dalam Rakhussus hari ini mengirimkan pesan kuat bahwa penanganan lingkungan tidak bisa lagi ego-sektoral.
Di tengah ancaman banjir Dayeuhkolot dan tempat lain yang sewaktu-waktu bisa kembali merendam urat nadi ekonomi dan juga bayang-bayang TPA Sarimukti yang segera penuh, ketegasan pengawasan dari gedung parlemen Soreang ditantang untuk memastikan setiap butir kesepakatan hari ini menjelma menjadi aksi nyata di lapangan. (**)
Comment