Bandungkita.id, KBB – Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran nasional Koperasi Merah Putih yang akan berdiri di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia. Program strategis ini mencakup lebih dari 80.000 koperasi desa, termasuk di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang menyatakan siap menjalankan dan mengawal implementasinya secara penuh.
Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menegaskan bahwa seluruh 165 desa di KBB telah memiliki koperasi dengan legalitas badan hukum lengkap. Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyukseskan arahan Presiden.
“Bandung Barat sudah siap mengikuti seluruh alur yang ditentukan pusat. Satgas yang dipimpin Pak Sekda bersama para pemangku kepentingan akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi,” ujar Asep seusai mengikuti arahan Presiden Prabowo secara virtual di Ballroom Pemkab Bandung Barat, Senin (21/7/2025).
Asep menekankan bahwa koperasi bukan sekadar wadah usaha bagi para pengurus, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena itu, ia mengingatkan agar Koperasi Merah Putih tidak dijadikan sarana mencari keuntungan sepihak oleh oknum tertentu.Untuk memastikan tata kelola berjalan baik, Pemkab Bandung Barat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi. Satgas ini ditugaskan melakukan pembinaan serta pengawasan intensif terhadap operasional koperasi.
“Kita sudah bentuk Satgas termasuk melibatkan dinas dan aparat penegak hukum. Pengawasan akan dilakukan ketat untuk mencegah kecurangan di Koperasi Merah Putih,” tegas Asep.
Terkait isu beras oplosan yang sempat mencuat secara nasional, Asep menyampaikan bahwa Pemkab Bandung Barat telah menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan rutin di pasar-pasar.
“Beras dari Koperasi Merah Putih akan didistribusikan langsung oleh Bulog, jadi pengawasannya terjamin. Kasus oplosan sejauh ini banyak berasal dari pihak swasta,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, Sri Dustirawati, mengungkapkan bahwa KBB menjadi salah satu daerah tercepat di Jawa Barat dalam menyelesaikan legalitas koperasi desa. Seluruh desa kini telah memiliki koperasi berbadan hukum.
Namun, ia menegaskan bahwa legalitas bukan satu-satunya fokus. Peningkatan kompetensi menjadi langkah penting untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi, mulai dari pengurus hingga pengawas.
“Sebesar apa pun potensi desa, kalau pengurus koperasinya tidak punya kompetensi, hasilnya tidak akan maksimal. Karena itu, kami akan memprioritaskan pelatihan terlebih dahulu,” kata Sri.
Sebagai upaya memperkuat koperasi desa, Pemkab Bandung Barat juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah BUMN, seperti PT Pos Indonesia untuk unit logistik dan PT Pupuk Indonesia untuk pengembangan koperasi berbasis pertanian.Program Koperasi Merah Putih diproyeksikan mampu memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok seperti sembako dan LPG. Dengan pasokan langsung dari pusat tanpa perantara, harga diharapkan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, koperasi akan menjadi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang. Mereka dapat menjadi anggota dan memperoleh akses permodalan, pasar, serta berbagai dukungan lain dari ekosistem koperasi.
“Beberapa UMKM sudah bergabung, dan kita akan dorong lebih banyak lagi agar masuk koperasi supaya akses permodalan dan pasar mereka semakin luas,” pungkas Sri.
Comment