NGAMPRAH, BANDUNGKITA.ID — Jargon “Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja” yang digelorakan pada Hari Jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendadak runtuh menjadi barisan teks tanpa makna. Ketika Pemerintah Daerah sibuk bersolek dalam seremoni, sebuah gugatan ideologis membongkar kotak pandora: Amanah siapa yang sebenarnya sedang dijaga, dan raharja (kesejahteraan) milik siapa yang sedang dibangun?
Redaksi Bandungkita.id membedah anatomi ketimpangan KBB menuju dua dekade. Hasilnya mengerikan: KBB hari ini diduga kuat sedang terjebak dalam skema pembangunan neolib yang menempatkan rakyatnya sendiri sebagai penonton di tanah jajahan.
Kesenjangan Struktural: Kemapanan Korps vs Kemiskinan Akar Rumput
Gugatan pertama langsung menusuk ke jantung birokrasi. Suara kritis dari rahim para pendiri KBB membongkar paradoks kesejahteraan yang timpang. Ada jurang menganga antara nasib rakyat dengan para abdi negara.
Aparatur Sipil Negara (ASN) KBB—khususnya golongan II dan III—disebut-sebut berada pada posisi ekonomi yang jauh lebih mapan dan “terjamin” ketimbang masyarakat umum yang mereka layani. Saat APBD terseok-seok dihantam isu defisit, alokasi untuk belanja pegawai dan fasilitas birokrasi tetap mengalir kokoh, sementara program jaring pengaman ekonomi untuk petani di Selatan dan buruh di Utara sering kali terkena rasionalisasi.
Skandal Tata Ruang: Tiga Bendungan, Proyek Lake View, dan Pengusiran “Para Sang Hyang”
Jika kita melihat peta topografi KBB, ketimpangan investasi terlihat begitu vulgar. Wilayah perbukitan dan aliran air di Selatan sejak awal dirancang “berkorban” demi kepentingan eksternal. Tiga bendungan besar (Saguling, Cirata, Cisokan) dibangun di atas penderitaan ekologi warga lokal, awalnya sebagai sumber pembangkit listrik nasional.
Namun hari ini, fungsi sosial dan ekologi itu bergeser menjadi komoditas korporasi. Bantaran waduk yang murah kini diproyeksikan menjadi hunian elit berkonsep Lake View.
ARTIKEL PILIHAN
Gugatan Tata Ruang:
Perencanaan tata ruang KBB terkesan disetir oleh syahwat kapitalis. Kawasan-kawasan sakral yang secara historis merupakan tempat “Para Sang Hyang” (situs spiritual dan ekologi lokal) berada, kini terganjal pengembangan kawasan elit berskala internasional. Apakah tiga bendungan dan proyek Lake View ini amanah dari para pejuang pemekaran 2007? Ataukah ini amanah dari para oligarki properti?
Diskriminasi Skema Anggaran: Karpet Merah Padalarang vs Utang SMI untuk Selatan
Ketidakadilan paling telanjang tersaji dalam skema penganggaran infrastruktur. Redaksi mencatat adanya standar ganda yang dipraktikkan oleh negara dan pemerintah daerah:
| Lokasi Infrastruktur | Proyek & Akses | Sumber & Nilai Anggaran | Skema Pembiayaan |
|---|---|---|---|
| Kawasan Integrasi Hub (Padalarang) | Terminal Wos, Akses Langsung Kawasan Elit | Dana Khusus Negara + Suntikan Pemprov Rp 150 Miliar | Hibah / Anggaran Murni (Tanpa Beban Daerah) |
| Kawasan Pelosok (Bandung Barat Selatan) | Jalan Raya Ekonomi Rakyat | Pinjaman Daerah (PT SMI) Rp 300 Miliar Lebih | Utang yang Harus Dibayar oleh APBD/Rakyat KBB |
Mengapa untuk membangun akses konektivitas di pusat pusaran bisnis elit Padalarang, Pemprov dan Negara begitu royal menyuntikkan dana ratusan miliar secara cuma-cuma? Sementara, ketika rakyat Selatan meminta hak dasar berupa jalan yang layak, Pemkab harus menjerat leher APBD dengan skema pinjaman daerah PT SMI sebesar Rp 300 miliar lebih? Amanah siapa yang sedang diejawantahkan di sini?
VIDEO PILIHAN
Polusi Udara di Kawasan Elit: Ketika Tombol Panik Kapitalis Diikuti Negara
Indikasi bahwa kebijakan KBB dikendalikan oleh kenyamanan penghuni kawasan elit makin menguat pada kasus penghentian operasional sejumlah pabrik lokal. Pabrik-pabrik penghasil bahan baku pasta gigi, mebel, hingga ubin kelas dunia yang menyerap ribuan tenaga kerja lokal tiba-tiba dipaksa berhenti.
Alasannya normatif: baku mutu udara di atas ambang batas bahaya. Namun, investigasi mencium aroma lain. Polusi udara tersebut terbawa angin menuju kawasan perumahan elit bernuansa Para-Hyangan. Ketika para konglomerat di sana menekan “tombol panik” karena nilai investasi propertinya terancam, seketika itu pula negara hadir sebagai eksekutor yang represif terhadap industri lokal.
Kaharjaan (kesejahteraan) siapa yang sedang dilindungi? Kesejahteraan buruh lokal yang kehilangan mata pencaharian, atau kenyamanan paru-paru kaum borjuis yang tinggal di klaster-klaster mewah tersebut? Berapa banyak pejabat eselon 2 dan 3 KBB yang kini sudah ikut menikmati fasilitas dan tinggal di sana?
Sarimukti dan Konsensus Sirkus: Rakyat KBB Dianggap Bodoh?
Di sisi lain, masyarakat di sekitar TPA Sarimukti terus dinina-bobokan dengan kompensasi dampak negatif (KDN). Uang kompensasi itu nyata-nyata tidak mampu menahan laju kerusakan ekologi yang masif serta ancaman kesehatan kronis yang mengintai warga di 3 sampai 4 desa sekitar.
Tragedi ini diperparah dengan hilangnya aset-aset daerah satu per satu tanpa ada perlawanan berarti dari pemerintah. Kehilangan aset ini berjalan mulus melalui skema yang disebut redaksi sebagai “Sirkus Konsensus”—sebuah kompromi gelap di ruang tertutup yang penonton sekaligus pemainnya adalah oknum eksekutif, legislatif, dan yudikatif sendiri. Rakyat KBB diposisikan sebagai masyarakat jajahan: dianggap bodoh, tidak berdaulat, dan tidak berhak tahu atas kekayaan daerahnya yang digadaikan.
EPILOG REDAKSI
Jargon Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja hari ini resmi menjadi ironi terbesar abad ini di Bandung Barat. Jika polanya adalah memiskinkan Selatan demi menerangi Padalarang, mengusir ruang ekologi demi hunian Lake View, dan menggadaikan aset lewat konsensus sirkus, maka ini bukanlah otonomi daerah. Ini adalah Kolonialisme Gaya Baru.
Di usia ke-19 ini, rakyat Bandung Barat harus bangun dari tidur panjang. KBB didirikan dengan darah dan air mata pejuang untuk memuliakan warga lokal, bukan untuk menyediakan karpet merah bagi para elit yang ingin tidur nyenyak di kawasan Para-Hyangan. (Redaksi Bandungkita.id)
Comment