Merit Sistem di KBB: Antara Janji Reformasi dan Ancaman Reproduksi Kekuasaan
Kegagalan masa lalu, manipulasi sistem, dan kegelisahan ASN seharusnya mendorong Jeje Ritchie Ismail hadir di tengah, bukan terjebak di pinggir
BANDUNGKITA.ID, BANDUNG BARAT – Menjelang dua dekade usia Kabupaten Bandung Barat (KBB), harapan akan lahirnya birokrasi yang profesional dan meritokratis kembali diuji. Proses rotasi, mutasi, dan promosi jabatan yang tengah berlangsung justru memunculkan kegelisahan baru di kalangan ASN. Bukan karena takut bersaing, tetapi karena trauma akan sistem yang kerap dikendalikan oleh segelintir aktor, bukan oleh prinsip.
Hasil penelusuran redaksi terhadap wawancara sejumlah ASN eselon II hingga IV menunjukkan bahwa sistem merit yang seharusnya menjadi tulang punggung reformasi birokrasi, justru dirasakan sebagai alat yang bisa direkayasa. Sosialisasi yang minim, akses sistem yang tertutup, dan dominasi teknokratik BKPSDM menjadi sorotan utama.
“Siapa yang pegang kendali dan password sistem, dia yang bisa mengatur siapa yang naik dan siapa yang tidak. Ini bukan merit, ini manipulasi,” ungkap salah satu ASN.
Sistem Merit yang Dikunci, Bukan Dibuka
Beberapa ASN menyebut bahwa sistem penilaian kinerja dan potensi ASN seolah dikendalikan oleh satu lembaga, tanpa ruang partisipasi aktif dari para pegawai yang menjadi subjeknya. Sosialisasi terbatas, minimnya transparansi indikator, serta ketidaktahuan banyak ASN tentang cara input data dan pemanfaatan sistem, memperkuat kesan bahwa merit system hanya menjadi alat teknokratis, bukan alat pemberdayaan.
“Kalau sistemnya dikendalikan sepihak, bagaimana ASN bisa berkembang? Yang tahu potensi ASN ya dirinya sendiri dan atasan langsungnya, bukan hanya operator sistem,” ujar seorang pejabat eselon III.
Inkonsistensi Kompetensi: “Sekda Dulu Belum Ikut Pim II”
Salah satu ASN senior menyoroti inkonsistensi dalam pemenuhan syarat kompetensi jabatan. Ia mencontohkan bahwa beberapa pejabat tinggi pernah diangkat ke posisi strategis sebelum mengikuti Diklat Pim II, yang seharusnya menjadi prasyarat formal.
“Waktu itu publik bertanya-tanya, masa iya pejabat setingkat sekda belum ikut Pim II? Sekarang memang sudah ikut, tapi jejak itu tetap jadi pertanyaan. Bahkan sekarang pun masih banyak eselon II yang belum ikut Pim II. Apakah ini yang disebut merit system?” ujarnya.
Bilal Alfariz: Sistem Tak Boleh Jadi Alat Kekuasaan
Pengamat kebijakan publik Bilal Alfariz menilai bahwa KBB harus belajar dari kegagalan masa lalu. Sistem merit bukan sekadar aplikasi atau asesmen, tapi soal desain kelembagaan yang adil dan terbuka.
“Kalau sistem dikendalikan sepihak, maka yang terjadi bukan meritokrasi, tapi teknokrasi yang bias. ASN yang punya kapasitas justru tersingkir karena tidak punya akses atau tidak masuk dalam orbit kekuasaan,” tegasnya.
Bilal menambahkan, sistem merit seharusnya menjadi alat untuk memperkuat sumber daya manusia, bukan mempersempit ruang gerak mereka. Jika tidak, maka kepercayaan ASN akan terus tergerus, dan iklim kerja akan stagnan dalam ketidakpastian.
Jeje Ritchie Ismail: Hadir di Tengah, Bukan di Pinggir
Dalam situasi seperti ini, Bupati Jeje Ritchie Ismail tidak bisa hanya menjadi penonton. Ia harus hadir di tengah psikologis ASN, bukan sekadar sebagai pengesah keputusan, tetapi sebagai pemimpin yang memahami luka lama, potensi tersembunyi, dan konflik struktural yang diwariskan dari masa lalu.
Peristiwa mal-administrasi pasca rotasi-mutasi di era sebelumnya baik di masa Umbara Sutisna, Hengky Kurniawan, hingga Ade Zakir meninggalkan jejak ketidakpercayaan yang dalam. Dari pengangkatan Plt yang tak kunjung definitif, promosi yang sarat transaksional, hingga jabatan strategis yang diisi tanpa proses terbuka, semua itu telah meruntuhkan moral ASN dan menciptakan iklim kerja yang penuh kecurigaan.
Padahal, KBB tengah berada di jalur strategis pembangunan nasional. Proyek-proyek infrastruktur, kawasan industri, dan potensi investasi menuntut birokrasi yang solid, cepat, dan kredibel. Ketidakpastian dalam tubuh ASN bukan hanya mengganggu pelayanan publik, tapi juga menciptakan noise yang berbahaya bagi kepercayaan investor.
Antisipasi Politik Benturan: Jangan Biarkan Reformasi Dibelokkan
Jeje Ritchie Ismail harus mengantisipasi kemungkinan dirinya dibenturkan dengan tim yang saat ini membersamainya. Sebab, di tengah proses reformasi, selalu ada kelompok yang merasa terancam jika sistem menjadi objektif. Mereka akan berupaya mempertahankan status quo dengan membajak narasi merit system demi kepentingan kelompok.
Oleh karena itu, Jeje perlu membangun bounding yang kuat dengan psikologis ASN membuka ruang dialog, mengaudit sistem merit yang berjalan, dan memastikan bahwa para pembantunya dipilih bukan karena kedekatan, tapi karena kompetensi dan integritas.
“Suka atau tidak, reformasi birokrasi harus dimulai dari keberanian memilih orang yang tepat, bukan orang yang dekat,” tegas Bilal.
Dua Dekade KBB: Momentum Menata Ulang
Menjelang usia 20 tahun, KBB dihadapkan pada pilihan historis: terus mengulang pola lama yang disfungsional, atau berani menata ulang sistem dengan keberanian politik dan moral. Reformasi birokrasi bukan sekadar soal jabatan, tapi soal arah masa depan daerah.
Jika Jeje Ritchie Ismail ingin dikenang sebagai pemimpin transformatif, maka inilah saatnya. Hadir di tengah, bukan di pinggir. Memutus mata rantai manipulasi, bukan membiarkannya tumbuh. Dan membangun sistem yang membuat ASN percaya, bukan curiga.
Comment