Warga KBB: “Saya Yakin Bupati Dibohongi”
BandungKita.id, Bandung Barat — Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) baru saja menerima penghargaan sebagai Mitra Kerja Terbaik dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas komitmennya dalam meningkatkan profesionalisme ASN. Namun, di balik seremoni dan piagam itu, hasil kuisioner internal yang dihimpun BandungKita.id justru mengungkapkan realitas yang jauh berbeda: mayoritas ASN KBB dari eselon II hingga IV tidak merasa sistem merit benar-benar dijalankan.
Dalam survei terbatas yang dilakukan BandungKita.id terhadap sejumlah ASN KBB secara anonim, 9 dari 10 responden menyatakan mengenal istilah sistem merit. Namun ketika ditanya lebih lanjut, mayoritas mengaku:
- Tidak memahami indikator yang digunakan dalam sistem merit.
- Tidak pernah mengikuti asesmen kompetensi.
- Tidak merasa sistem merit menjadi dasar promosi atau rotasi-mutasi.
“Saya baru tahu istilahnya, tapi belum mendalam. Di KBB, sistem ini belum terasa dijalankan. Yang dominan tetap kinerja dan kedekatan,” ujar seorang ASN eselon III.
ASN lain yang lebih memahami konsep meritokrasi pun mengakui bahwa praktiknya belum konsisten. “Secara konsep sudah mengarah, tapi dalam realitas masih ada kombinasi antara kinerja, senioritas, dan kedekatan,” katanya.
Seorang ASN muda bahkan mengaku polos, “Punten kang, abdi mah tacan apal pisan perkawis sistem merit. Panginten pami para subag umpeg mah paham…”
Sementara seorang pejabat perempuan yang pernah mencalonkan diri sebagai kepala dinas menyampaikan dalam percakapan pribadi:
“Saya sudah enam tahun di dinas itu, pangkat dan asesmen saya bagus. Tapi tetap tidak terpilih. Akhirnya saya percaya, sistem merit itu bisa saja disesuaikan dengan keinginan pemangku kebijakan.”
Dalam berita yang dirilis Kompas.com (3/11/2025), Pemkab Bandung Barat disebut meraih penghargaan dari BKN berdasarkan indeks NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) manajemen ASN se-Jawa Barat dan Banten. Wakil Bupati Asep Ismail menyebut penghargaan ini sebagai hasil kerja kolektif ASN dalam menjaga integritas dan profesionalisme.
“Penghargaan ini bukan titik akhir, tapi pemicu semangat untuk terus berbenah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap birokrasi,” ujar Asep dalam Apel Gabungan di Plaza Mekarsari.
Namun, hasil kuisioner BandungKita.id menunjukkan bahwa penghargaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan dampaknya oleh para ASN di lapangan.
Kritik tajam juga datang dari masyarakat. Rudi (61), warga Ngamprah yang dikenal sebagai aktivis Bandung Spirit era almarhum Acil Bimbo, menyampaikan:
“Ya itulah kelemahannya, karena BKPSDM patut diduga memainkan itu (penghargaan) untuk kepentingan mereka dan dalam rangka membodohi Bupati. Saya meyakini Bupati Jeje dan wakilnya dibohongi.” ungkapnya kesal saat mengetahui jawaban Asn.
“Sekarang siapa yang mengendalikan BKPSDM, itu yang akan menguasai KBB. Karena dengan merit system, BKPSDM bisa merekayasa orang-orang yang punya kepentingan untuk diurus meritnya supaya memenuhi kuota atau grade yang ingin dicapai. Karena mereka yang pegang kendali dan password-nya.” Ucapnya sembari membandingkan dengan daerah lain yang menormalisasi sistem recruitmentnya dengan sistem yang menurutnya telah disepakati tersebut.
“Jelasnya, kita akan lihat bagaimana sebuah daerah memiliki kepastian arah pembangunan yang indikatornya secara terbuka bisa dilihat melalui sistem ini, dari sisi kepercayaan publik dan dunia investasi ini bagus, jangan memoles luar dengan penghargaan sementara capaian kinerja dan pengelolaan keuangan carut marut, bisa diketawain kita” tutup mantan tenaga ahli Walikota Aa tarmana tersebut.
Pernyataan ini memperkuat temuan bahwa sistem merit di KBB belum menjadi mekanisme yang transparan dan akuntabel, melainkan berpotensi menjadi alat kekuasaan yang tertutup.
Catatan Redaksi:
Bandung Barat tidak kekurangan ASN yang kompeten. Yang kurang adalah keberanian untuk menegakkan sistem secara konsisten, transparan, dan adil. Jika sistem merit belum dipahami dan dijalankan secara menyeluruh oleh ASN sendiri, maka penghargaan itu berisiko menjadi kosmetik birokrasi.
Penghargaan dari BKN tentu patut diapresiasi. Namun, jika tidak dibarengi dengan perubahan nyata, maka ia hanya akan menjadi tirai yang menutupi realitas. Yang dibutuhkan bukan sekadar seremoni, melainkan keberanian untuk menegakkan sistem merit sebagai fondasi keadilan dan profesionalisme birokrasi.(dhomz/BandungKita.id)
Comment