BANDUNG, Bandungkita.id —
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung mulai intensif menggelar rapat maraton bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung. Agenda utama kali ini adalah membedah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun anggaran 2027.
Langkah cepat ini diambil demi memastikan siklus penganggaran berjalan tepat waktu, sekaligus mengevaluasi serapan anggaran tahun berjalan. Namun, di balik meja perundingan, DPRD memberikan catatan kritis yang cukup tebal kepada jajaran eksekutif.
DPRD Kota Bandung menegaskan bahwa struktur anggaran 2027 wajib mencerminkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat bawah. Sektor pendidikan, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat kewilayahan (Puskesmas), serta stimulus ekonomi pasca-inflasi menjadi harga mati yang tidak boleh dipangkas.
Pendidikan: Pemerataan fasilitas sekolah demi menyukseskan sistem zonasi yang berkeadilan.
Kesehatan: Peningkatan fasilitas rawat inap dan ketersediaan obat di fasilitas kesehatan strata pertama.
Infrastruktur Lingkungan: Alokasi khusus untuk perbaikan drainase mikro di kawasan padat penduduk.
Pihak legislatif mengingatkan Pemkot Bandung agar tidak boros dalam mengalokasikan anggaran untuk program-program seremonial yang minim urgensi. Pengawasan ketat ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung benar-benar berfungsi sebagai stimulus kesejahteraan warga, bukan sekadar habis untuk belanja rutin birokrasi.
Comment