BANDUNG, bandungkita.id — Arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta jajarannya mempercepat program penghijauan nasional dengan jargon “No Forest, No Water, No Life” mendapat sorotan positif sekaligus catatan kritis dari kalangan pemerhati lingkungan Jawa Barat. Rencana pemerintah mengadopsi pendekatan permaculture (permakultur) serta membangun nursery (persemaian) di tingkat provinsi hingga kabupaten dinilai sebagai momentum penting pemulihan ekosistem.
Namun, efektivitas gagasan strategis tersebut sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menerjemahkannya ke dalam kebijakan konkret di lapangan agar tidak terjebak dalam formalitas proyek semata.
Praktisi dan pakar lingkungan Jawa Barat, Taufan Suranto, menilai rencana penerapan permakultur oleh pemerintah pusat memang membawa angin segar bagi dunia kepermakulturan di Indonesia. Langkah pembentukan nursery di kawasan daerah dan pegunungan menjadi titik krusial untuk mempercepat reboisasi lahan kritis.
“Angin segar ketika Presiden Prabowo menyampaikan rencana penerapan permaculture dan pembangunan nursery di tingkat provinsi dan kabupaten untuk mempercepat penanaman pohon di lahan-lahan terbuka dan kawasan pegunungan,” ujar Taufan, yang juga tercatat sebagai Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi DPKLTS Indonesia serta Tim Ahli Satgas Citarum Harum.
Taufan menekankan bahwa tantangan sesungguhnya terletak pada eksekusi kebijakan di tingkat teknis. Menurut eks Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat ini, permakultur tidak boleh direduksi sekadar sebagai metode bercocok tanam atau penghijauan fisik biasa.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan dan gerakan yang berkelanjutan. Permakultur jangan sampai dipahami semata sebagai teknik menanam, melainkan sebagai pendekatan dalam membangun ekosistem yang selaras antara manusia, tanah, air, tumbuhan, pangan, dan lingkungan,” kata Taufan.
Lebih lanjut, sosok yang pernah bertugas di Dewan Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat tersebut mendorong pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik secara luas sejak tahapan paling awal. Pengalaman para praktisi di lapangan dinilai kunci agar program tidak melenceng dari prinsip dasar ekologis.
“Penyusunan kebijakan dan program permakultur perlu melibatkan para praktisi dan aktivis permakultur sejak awal, mulai dari perencanaan, perancangan model, implementasi, penguatan kelembagaan, hingga monitoring dan evaluasi,” tegasnya.
Melalui pelibatan lintas elemen dan pemahaman ekologis yang utuh, kebijakan reboisasi nasional diharapkan berdaya guna jangka panjang bagi perlindungan daya dukung lingkungan, khususnya kawasan tangkapan air dan pegunungan di berbagai daerah.
“Dengan demikian, permakultur tidak berhenti sebagai program penghijauan, tetapi dapat berkembang menjadi sebuah pendekatan ekologis yang hidup, berbasis pengetahuan, partisipatif, dan sesuai dengan karakter setiap wilayah,” pungkas Taufan. (Dhomz/BandungKita.id)
Comment