by

Gaji Tak Dibayar 10 Bulan, Ini yang Dilakukan Dirut Baru RSUD Lembang KBB Agar Pelayanan Tetap Berjalan

BandungKita.id, LEMBANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lembang yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) diguncang kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama (Dirut) RSUD Lembang, dr Onni Habie dan Bendahara RSUD Lembang, Meta Susanti.

Tak tanggung-tanggung, kedua orang yang berposisi sebagai pucuk pimpinan di rumah sakit tersebut menggelapkan dana BPJS yang notabene merupakan dana layanan kesehatan masyarakat miskin sebesar Rp 5,9 miliar.

Lalu bagaimana kini nasib pelayanan di RSUD Lembang pasca mencuatnya kasus korupsi dana BPJS di rumah sakit di kawasan Bandung Utara tersebut?

BACA JUGA :

Direktur baru RSUD Lembang, dr Eisenhower Sitanggang mengatakan pelayanan RSUD Lembang tetap berjalan seperti biasa meski sebelumnya skandal korupsi di rumah sakit tersebut sempat mengganggu psikologis keluarga besar RSUD Lembang yang tidak menyangka terjadinya kasus tersebut.

“Enggak terganggu, kami berjalan seperti biasa. Pelayanan semuanya jalan,” kata Eisenhower kepada BandungKita.id, Kamis (13/12/2018).

Diakuinya, kasus penggelapan dana BPJS di RSUD Lembang itu berdampak sangat besar bagi RSUD Lembang terutama bagi para karyawan. Sebab, kata dia, gara-gara korupsi dana BPJS tersebut pihaknya masih menunggak pembayaran jasa medis bagi para karyawannya termasuk dokter, perawat dan karyawan lainnya.

Ia menyebutkan dalam satu bulan, klaim dana BPJS RSUD Lembang kepada BPJS termasuk lumayan besar. Dalam sebulan, RSUD Lembang mengklaim dana BPJS sebesar Rp 800 juta hingga Rp 900 juta, termasuk di dalamnya jasa medis.

“Betul hampir 10 bulan karyawan kami belum dibayar jasa pelayanan medisnya karena dananya bersumber dari dana BPJS itu. Karyawan kami ya sedih banget,” ungkap dia.

BACA JUGA :

Meski demikian, ia sekuat tenaga memberikan pengertian kepada seluruh karyawan RSUD Lembang agar tetap mau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan pasien. Eisen tidak ingin pelayanan di RSUD Lembang terhenti hanya gara-gara jasa medis yang belum dibayarkan.

“Sedih ya sedih. Tapi kami kasih pengertian bahwa ini sedang proses hukum. Ini uang negara yang diambil, bukan uang pribadi. Jadi ya harus menunggu proses dan inkrah. Mau gimana lagi, sedih ya sedih,” tuturnya.

Namun ia pun tidak dapat menjamin apakah jasa medis selama 10 bulan yang belum dibayarkan itu akan tetap dibayarkan kepada para karyawannya atau tidak.

Menjadi Dirut RSUD Lembang di tengah situasi saat ini, menurutnya, tidaklah mudah. Selain harus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan, Eisen juga harus terus memompa dan memotivasi para karyawan RSUD Lembang agar tetap semangat melayani masyarakat walau berbulan-bulan tak dibayar.

“Kami juga sudah lapor ke Dinkes ke Pemkab, tapi ya kita semua nunggu dulu proses hukum. Dan kabarnya ada kesanggupan dari yang bersangkutan (Dirut lama) untuk mengembalikan. Tapi kan prosesnya tidak singkat. Jadi kami harus bersabar dan ngasih pengertian ke karyawan,” ujar Eisen.

BACA JUGA :

Sebelumnya diberitakan BandungKita.id, berdasarkan hasil audit Inspektorat KBB, dr Onni Habie menyelewengkan dana BPJS sebesar Rp 2,1 miliar, sedangkan dana yang dikorupsi bendaharanya jauh lebih besar yakni senilai Rp 3,8 miliar.

Publik terutama masyarakat KBB sangat tercengang dengan kasus tersebut. Bagaimana tidak, dana yang dikorupsi selama dua tahun yakni 2017 dan 2018 baru diketahui Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB dan Pemkab Bandung barat pada November lalu.

Pengamat Anggaran dan Politik yang juga Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menduga kasus korupsi dana BPJS di RSUD Lembang kemungkinan besar dilakukan secara berjamaah alias melibatkan banyak pihak terkait.

Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) tidak mengetahuinya. Ia mengaku merasa aneh bila Kadinkes KBB tidak mengetahui terjadinya korupsi atau penyelewengan dana BPJS di RSUD yang notabene berada di bawah Dinkes KBB.

“Masa baru ketahuan setelah dua tahun (korupsi terjadi). Ngapain saja Kepala Dinas (Kesehatan). Logikanya kan di tahun 2017 pihak RSUD pasti setor pendapatan ke kas daerah. Nah itu kan pasti lapor Kadinkes dulu. Jadi tidak mungkin Kadinkes tidak tahu,” ujar Uchok kepada BandungKita.id belum lama ini. (ZEN/BandungKita.id)

Comment