BandungKita.id, CIMAHI – Hingga tutup tahun 2018, Pemerintah Kota Cimahi hanya mampu menyerap anggaran sebesar 85,85 persen dari target 100 persen yang dicanangkan pada awal tahun.
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cimahi pada tahun 2018 sebesar Rp 1,452 triliun, yang terserap hanya sebesar Rp 1,296 triliun.
Sementara dari data yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pada tahun 2018, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang ada diperkirakan sekitar Rp 156 miliar.
Kepala BPKAD Kota Cimahi, Achmad Nuryana mengatakan, jumlah SILPA yang tercatat saat ini masih dapat berubah. Sebab, belum semua SKPD melaporkan hasil akhir dari anggaran yang terpakai.
“Sekarang (SILPA) ada di angka Rp156,824 miliar, sebelumnya diperkirakan itu kita ada SILPA sekitar Rp200 miliar. Jadi pencapaiannya cukup bagus,” katanya saat ditemui BandungKita.id di Pemkot Cimahi, Jumat (4/1/2019).
Dia menjelaskan, saat ini pihaknya belum dapat menginventarisir untuk dinas mana yang paling tinggi atau yang paling rendah dalam melakukan penyerapan. Sebab, sebetulnya bagian administrasi pembangunan (Adbang) yang akan melakukan monitoring evaluasi (Monev) terlebih dahulu.
Pasalnya, untuk mengetahui secara pasti berapa anggaran yang terserap harus ada pengecekan terlebih dahulu dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
BACA JUGA :
Terpisah, Pengamat Politik, Pemerintahan dan Anggaran dari Monitorring Community Jawa Barat, Kandar Karnawan mengatakan serapan APBD 2018 Pemkot Cimahi yang hanya sekitar 85 persen menyebut serapan anggaran sebesar itu terbilang rendah. Hal itu, kata Kandar, menandakan lemahnya Pemkot Cimahi dalam perencanaan dan ekseskusi program.
“Serapan APBD Cimahi yang hanya 85 persen menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan kinerja Walikota Cimahi. Walikota Ajay tidak mampu menjadi dirijen bagi jalannya pembangunan yang baik bagi warga Kota Cimahi,” kata Kandar kepada BandungKita.id, Jumat (4/1/2018).
Dijelaskan Kandar, rendahnya serapan ABPD Cimahi tak bisa dilepaskan dari peran dan kepemimpinan Ajay S Priatna sebagai Walikota. Ia menilai Ajay seperti tak memiliki arah dan konsep pembangunan yang jelas sehingga target-target pembangunan yang bersifat rutinitas pun tak tercapai.
Selama masa kepemimpinan Ajay dan Ngatiyana, kata dia, tak terlihat ada perubahan berarti di Kota Cimahi. Warga Cimahi, menurut Kandar, masih menikmati hasil pembangunan peninggalan Walikota Itoc Tohija dan Atty Suharti.
BACA JUGA :
“Ini menandakan kinerja Ajay sebagai Walikota tidak baik alias gagal sejauh ini. Yang sudah direncanakan banyak yang gagal karena terkendala waktu dan tender serta konflik kepentingan,” ujar pria yang akrab disapa Aan ini.
Berdasarkan analisis dan informasi yang diterimanya, kata dia, rendahnya serapan APBD Pemkot Cimahi ini disebabkan buruknya kinerja SKPD. Sebab, SKPD banyak dirongrong oleh orang-orang yang diduga kelompok dekat penguasa yang menggiring proyek-proyek SKPD ke kelompok mereka.
“Yang lebih mengerikan, ada informasi yang menyebutkan bahwa banyak proyek digiring oleh penguasa untuk diarahkan ke kelompoknya. Hal ini pun berpengaruh terhadap kinerja SKPD dan ULP,” ungkap Aan.
Aan menambahkan rendahnya serapan APBD Cimahi 2018 merupakan suatu kerugian besar bagi warga Kota Cimahi. Sebab,w arga Cimahi tidak merasakan pembangunan yang optimal. Ia berharap Walikota maupun DPRD Cimahi dapat bersama-sama melakukan evaluasi menyeluruh dan meningkatkan kinerja mereka demi masyarakat dan Kota Cimahi.
“Bayangkan uang ratusan miliar yang gagal lelang dan jadi Silpa itu mungkin akan sangat bermanfaat bagi warga Cimahi. Masih banyak warga miskin. Masih banyak yang kebanjiran. Tapi walikota tak mampu mengatasi itu. Hal ini jangan sampai terulang di tahun-tahun berikutnya. Kasihan warga Cimahi, jangan sampai jadi korban,” tutur Aan. (ZEN/WSN/BandungKita.id)
Comment