by

Walikota Cimahi Mengeluh Sulit Wujudkan Hasil Musrenbang, Ini Penyebabnya

BandungKita.id, CIMAHI – Pemerintah Kota Cimahi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 di Cimahi Technopark, Rabu, (13/3/2019).

Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna mengatakan untuk menjalankan seluruh program yang disepakati, anggaran yang dimiliki Pemkot Cimahi dinilai masih kurang.

“Bagaimana mewujudkan yang sudah direncanakan. APBD kami kan tidak mencukupi untuk itu semua,” keluh Ajay.

Namun demikian, Ajay mengatakan, pihaknya sudah mengajukan anggaran saat Kopdar bersama Gubernur Jabar di Parongpong Lembang beberapa waktu lalu. “Keinginan tidak seiring dengan uang yang dimiliki, maka dari itu kami memohon bantuan ke provinsi atau ke pihak lain,” kata Ajay.

Meskipun begitu, Ajay mengatakan pihaknya optimistis mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat yang telah disepakati bersama.

“Dengan karakteristik kota yang memiliki sumber daya manusia berlimpah, Kota Cimahi pada tahun ketiga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keunggulan SDM melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat menghasilkan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan perekonomian Kota Cimahi,” ujarnya.

BACA JUGA :

Anggaran Perbaikan Jalan Martanegara Cimahi Rp 1,3 Miliar

 

Sekelompok Anak Muda Asal Cimahi Sulap Bambu Jadi Jam Tangan Berkelas Dunia

 

Dia berharap, usulan yang sudah disepakati dapat diakomodir dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2020. “Semoga kegiatan yang kita laksanakan dapat menghasilkan kesepakatan usulan program dan kegiatan yang saling bersinergis dan selaras dengan program dan kegiatan di tingkat pusat dan daerah yang pada akhirnya dapat membawa manfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan di Kota Cimahi,” tuturnya.

Dari musyawarah yang digelar dan disepakati beberapa kegiatan diantaranya di bidang fisik. Seperti pengadaan air bersih, pengadaan sarana prasarana, pengelolaan sampah, perbaikan drainase permukiman, pengolahan persampahan, perbaikan jalan dan drainase jalan.

Sedangkan kegiatan prioritas bidang pemerintahan, diantaranya peningkatan bantuan operasional dan insentif RW, RT, Linmas, guru ngaji dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Serta standarisasi formulir dan blanko kependudukan, peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, Pengendalian keamanan lingkungan dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum juga penertiban PKL dan bangunan liar.

Di bidang sosial budaya, kegiatan prioritasnya meliputi, penyuluhan bahaya narkoba dan HIV Aids, pelayanan Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan BPJS, peningkatan kesehatan masyarakat, peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan, perlindungan sosial (anak yatim, anak terlantar, lansia kurang mampu)

Sementara di bidang ekonomi, disepakati kegiatan yang diprioritaskan antara lain, peningkatan kualitas dan kuantitas beras raskin, operasi pasar sembako dan gas 3kg. Juga peningkatan kesempatan kerja (Job Fair), penyiapan tenaga kerja siap pakai dan pelatihan kewirausahaan. (Bagus Fallensky/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment