TATA kelola pembangunan kota merupakan salah satu wujud dari hasil penyusunan yang melibatkan berbagai stakeholder. Di dalamnya terdapat pemerintah sebagai pemegang kebijakan/regulasi perkotaan, baik kebijakan anggaran pembangunan, maupun kebijakan untuk mengatur (regulator). Pihak swasta sebagai pelaku kegiatan perekonomian, serta masyarakat sebagai penghuni kota.
Berbagai unsur tersebut memberi peran dalam pembangunan perkotaan dan menyumbang rona perkotaan yang berbeda-beda tiap daerah. Rona Perkotaan tersebut, pada akhirnya menjadi salah satu pembentuk identitas/wajah/citra kota.
Dari ketiga unsur tersebut, tulisan ini mencoba membahas peran kepala daerah sebagai pemimpin daerah dalam menata kota, terutama membentuk wajah suatu kota.
Teori mengenai pembentuk kota sudah banyak diutarakan oleh berbagai ahli perkotaan, secara umum para umum para ahli mengelompokan dalam tiga teori pembentukan kota, yaitu: teori Figure/Ground, teori Lingkage, dan teori Place.
Identitas/wajah/citra Kota secara garis besar memang menjadi salah satu bagian dari teori Place, sehingga sedikit banyak akan mengkaitkan citra kota dengan teori tersebut. Walaupun demikian, tulisan ini akan lebih membahas ke persepsi masyarakat secara umum. Sehingga mungkin tulisan ini tidak terlalu teoritis-akademis.
Masyarakat akhir-akhir ini cukup perhatian dengan wajah kota, sejak beberapa kepala daerah menjadikan kota sebagai salah satu dagangan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakannya. Sebut saja beberapa pimpinan daerah yang cukup berhasil mendagangkan hasil kerja pembangunan wajah kota antara lain, Ridwal Kamil (Wali Kota Bandung), Bu Risma (Wali Kota Surabaya) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RTPA).
Bahkan ada beberapa calon kepala daerah yang menggunakan pembangunan perkotaan sebagai jargonnya, misalya ada jargon yang bunyinya “Kampung diurus Kota Ditata”.
Melihat hal itu, fenomena keberhasilan mempercantik wajah kota menjadi salah satu persepsi masyarakat bahwa kepala daerah terpilih sangat menentukan bagaimana wajah kota. Padahal kita tahu bahwa mempercantik wajah kota, hanya sebagian kecil tugas kepala daerah. Sebagaian besarnya, justru bertugas mensejahterakan masyarakat.
Tak pelak berkat keberhasilan menata kota, popularitas kepala daerah menjadi terangkat. Apalagi elemen pembentuk kota yang dibangun menyangkut kepentingan umum, misalnya, ruang terbuka publik berupa taman-taman aktif, seperti di Kota Bandung dan Surabaya.
Ada hal yang menarik mengenai background kepala daerah pada era sekarang ini. Kalau dulu Zaman Orde Baru, latar belakang kepala daerah lebih didominasi oleh Birokrat yang berasal dari TNI atau administratur pemerintah. Pada Era sekarang, justru sebaliknya. berbagai jenis background kepala daerah hasil pemilihan langsung bisa mengisi jabatan tersebut. Mulai dari Praktisi, Akademisi, Bisnisman, Pedangan, maupun Birokrat. Latar belakang pendidikan pun berbagai macam juga, ada Arsitek (Ridwal kamil, Bu Risma), Ahli Perencana Wilayah, Sarjana Ekonomi dan berbagai latar belakang pendidikan lainnya.
Berbagai macam background kapala Daerah tersebut sangat mempengaruhi perkembangan wajah kota, baik dari aspekpPerencanaan (design), penganggaran, dan pelaksanaan. Seorang arsitek akan sangat memperhatikan mulai dari design sampai ke detail-detail menyangkut perencanaan dan elemen pembentuk kota. Seorang Bisnisman akan mencari berbagai macam alternatif pembiayaan/pengganggaran pembangunan (seperti DKI yang membangun RTPA tanpa APBD), atau lain-lain backround Kepala Daerah akan berperan sesuai dengan backround dirinya.
Muncul pertanyaan. Apakah kepala daerah yang tidak mempunyai backround yang berkaitan dengan pembangunan wajah kota akan tertinggal pembangunan wajah kotanya? Jawabannya tentu saja tidak. Apapun latar belakang seorang kepala daerah mestinya pembangunan wajah kota jadi hal penting, selama ada niat dan perhatian yang serius.
Cara paling afektif adalah kepala daerah memerankan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengawal pembangunan wajah Kota. Mulai dari ide, perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan. Ada juga beberapa kepala daerah yang sudah memfungsikan tim ahli bangunan gedung (TABG), terdiri dari ahli-ahli pembangunan gedung dan perencana kota, dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan pembangunan wajah kota.
Bahkan sekelas Ridwan Kamil pun yang sudah cukup mumpuni sebagai Urban Design, membentuk Bandung Planning Gallery sebagai alat agar perencanaan dan konsep pembangunan Kota Bandung dapat dipahami oleh semua kalangan lapisan masyarakat.
Dalam struktur OPD atau SKPD sekarang ini, pembangunan kota agak sedikit lebih tertinggal dari pada SKPD dahulu. Sekarang pembangunan perkotaan dititipkan dalam OPD Dinas PUPR dan Dinas Perumahan Permukiman. Padahal, jika dibandingkan dengan dahulu, ada dinas/bidang tersendiri yang menangani perkotaan, yaitu Dinas Tata Kota atau Bidang Tata Kota. Sehingga pembangunan perkotaan akan lebih terpadu dan terorganisir dengan baik.
Untuk Kota-kota yang sudah cukup berkembang memang diperlukan management kota tersendiri tidak di urusi oleh OPD/SKPD. Perumahan-perumahan besar yang ada di perkotaan juga menerapkan sistem pengelolaan melalui Town Management, pola-pola seperti itu, bisa diterapkan oleh Pemerintah Daerah dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa berupa BUMD ataupun badan pengelola lainnya.
Selain kemampuan menggerakkan OPD, kepala daerah juga dituntut untuk bisa menggerakan masyarakat dan pihak swasta agar pembangunan kota yang dilaksanakan dapat didukung. Masyarakat dan pihak swasta dituntut agar pembangunan yang dilaksanakan oleh mereka sesuai dengan rencana kota yang sudah dibuat oleh pemerintah, atau bahkan masyarakat dan swasta meng-inisiasi pembangunan yang mempercantik wajah kota.
Sekarang ini banyak inisiatif pembangunan wajah kota yang dilakukan oleh komunitas-komunitas non pemerintah, seperti pembangunan Kampung Warna di malang, Kampung Tematik di Kota Bandung dan masih banyak lagi.
Demikian sekilas tulisan mengenai kepala daerah dan Arsitektur Kota. Mudah-mudahan Pembangunan wajah Kota menjadi isu yang diperjuangkan oleh Calon Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pilkada., yang tentunya ketika Kepala daerah tersebut menang bisa diwujudkan melalui program nyata.
Oleh: Yoga Rukma Gandara, ST., MT (Penulis adalah praktisi dan pakar tata kota)
Comment