BandungKita. BANDUNG – Program berbagi tumpangan berbasis mobil atau Car Pooling Grab to Work (CGW) di Kota Bandung menuai protes. Walau baru sekadar uji coba, namun banyak pihak menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang.
Meski niat Pemkot Bandung yang ingin mengurai kemacetan melalui kebijakan tersebut, namun sejumlah pihak menyayangkan adanya kesan tidak transparan yang dilakukan Pemkot Bandung, atas kerja samanya dengan salah satu perusahaan jasa angkutan daring.
Tak hanya itu, protes keras juga dilayangkan Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Bandung yang tidak dilibatkan dalam menjalankan program tersebut. Terbaru, sejumlah pengemudi dari perushaan angkutan daring lainya berdemonstrasi menolak program CGW.
Baca juga: Pemkot Bandung Wajibkan ASN Pakai Grab, Kopamas: Pemerintah Tidak Pro Rakyat
Menurut anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Folmer Silalahi, mengatakan program CGW masih dalam fase uji coba yang mula-mula diterpakan bagi ASN Dishub Kota Bandung. Seiring dengan masa uji coba tersebut, Folmer meminta Dishub Kota Bandung agar jeli melihat respon yang muncul atas program tersebut.
“Terkait adanya keingingan dari angkot saya rasa itu hal yang positif, perlu direspon dishub kedepan. mumpung sifatnya masih uji coba, Intinya angkot saat ini masih jadi bagian dari tulang punggung sistem transportasi publik Kota Bandung selain Trans Metro Bandung (TMB), bus sekolah dan rencana moda transportasi lainya seperti LRT, Metro Capsul, dan Cable Car,”Kata Folmer saat dihubungi, Sabtu (16/3/2019).
Folmer melihat program CGW cukup baik, lantaran betujuan mengurai kemacetan. Namun di sisi lain, perbaiakan moda transportasi yang ada seperti angkot jangan sampai dilupakan.
“Dishub juga harus lakukan perbaikan dari moda transportasi yang ada sekarang, terkait angkot misalnya, apa persoalannya ? reruting (pembaharuan rute) dan repooling (pembaharuan pul) yang sampai sakarang belum tuntas,” tegasnya.
Tak hanya angkot, kata Folmer. TMB juga perlu diperhatikan. Pasalnya hingga saat ini rencana pembukaan koridor baru belum juga direalisasikan. Terutama untuk didaerah pemukiman yang tidak dilintasi TMB.
“jadinya mau tidak mau banyak warga yang naik kendaraan pribadi, taksi daring, atau taksi konvensional,” ujarnya.
Folmer berharap, Pemkot Bandung bisa menimbang serta memilih prioritas apa yang perlu dikerjakan. Sehingga upaya mengatasi kemacetan dikota Bandung tidak melulu menuai kontroversi bagi masyarakat.
“Tentu CGW ini kan nanti dievaluasi, semoga pemkot bandung bisa melibatkan banyak pihak, bisa berkolaborasi , sehingga cita-cita Kota Bandung tanpa macet, bisa terwujud,” Pungkasnya. (Tito Rohmatulloh/BandungKita)
Editor: Dian Aisyah
Comment