oleh

Berstatus ASN, Ketua Karang Taruna KBB Ujang Rohman dan Sekretarisnya Dilaporkan ke Bawaslu : Ini Penyebabnya

Diduga Melakukan Pelanggaran Pemilu dengan Mendukung Caleg Tertentu

BandungKita.id, NGAMPRAH – Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ujang Rohman dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) KBB. Ujang Rohman yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga melakukan kegiatan politik praktis dengan mendukung dan mengintruksikan anggotanya untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Nasdem, Rian Firmansyah dan Usep Sukarna.

Ujang Rohman dilaporkan oleh Forum Pemantau Pemilu 2019 Kabupaten Bandung Barat. Selain melaporkan Ujang Rohman, Forum Pemantau Pemilu KBB juga melaporkan Sekretaris Karang Taruna, Dadan Sadan. Sama seperti Ujang Rohman, Dadan Sadan juga berstatus sebagai ASN.

Informasi yang dihimpun BandungKita.id, Ujang Rohman dan Dadan Sadan dilaporkan ke Bawaslu setelah kedua pucuk pimpinan Karang Taruna KBB itu menandatangani surat undangan dengan Nomor 427/29/KT.KBB/2019 tertanggal 16 Maret 2019 perihal undangan kepada pengurus dan Karang Taruna yang salah satu agendanya yaitu pembentukan tim pemenangan Usep Sukarna dan Rian Firmansyah.

Berdasarkan surat pelaporan yang diterima BandungKita.id, pelapor kasus tersebut yakni Forum Pemantau Pemilu KBB melalui Ketuanya Ugan Sugandi menjelaskan setiap individu pengurus dan anggota Karang Taruna di seluruh Indonesia memiliki hak politik untuk menentukan sikap dan pilihannya.

Namun, kata dia, organisasi Karang Taruna sesuai dengan AD/ART harus bersifat netral. Selain itu, di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dijelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dan pemuda harus netral dan tidak berafiliasi ke paslon atau caleg manapun apalagi sampai menyatakan dukungan.

 

Surat yang melaporkan Ketua Karang Taruna KBB, Ujang Rohman (foto:istimewa)

 

“Mengacu pada aturan itu dan surat Karang Taruna perihal pembentukan tim pemenangan caleg tertentu, kami menduga telah terjadi pelanggaran pemilu karena pengurus Karang Taruna telah melakukan politik praktis melalui dukungan terhadap caleg,” kata Ugan Sugandi dalam surat pelaporan yang diterima BandungKita.id.

Menurut dia, sudah jelas Karang Taruna harus netral sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna. Dengan dasar aturan tersebut, ia mengatakan setiap pengurus Karang Taruna harus mematuhi pedoman dasar Karang Taruna tersebut.

Terlebih, tugas pokok dan fungsi Karang Taruna adalah bersama-sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota serta masyarakat lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, berkiprah ikut membantu melakukan pembinaan dalam masalah dan kesejahteraan sosial di masyarakat, melakukan kewirausahaan pemuda dan menyelanggarakan pembinaan generasi muda.

“Selain itu aturan secara jelas menyebut atribut Karang taruna dilarang digunakan untuk berpolitik atau berafiliasi terhadap politik praktis,” beber Ugan.

BACA JUGA :

LIPUTAN KHUSUS (Bagian 2) : Penggiringan Suara Untuk Rian dan Usep, Karang Taruna Serta Dialektika Ala Ujang Rohman

 

LIPUTAN KHUSUS (Bagian 3) : Pengawasan Hibah dan Bansos, 5.000 Domba Bupati Serta Upaya Menggenggam Tiga Kelompok Strategis

 

Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen ASN dan Surat Menteri PANRB Nomor:B/71/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pemilu sudah dijelaskan bahwa ASN atau PNS dilarang berpolitik praktis dengan mendukung salah satu paslon dalam pilpres dan pilkada serta mendukung caleg.

“Nah dalam hal ini, Ujang Rohman sebagai Ketua Karang Taruna dan Sekretarisnya yang menandatangani surat undangan pembentukan tim pemenangan serta secara terbuka mendukung caleg Rian dan Usep, mereka berdua merupakan ASN yang secara jelas dan tegas dalam berbagai aturan dan perundang-undangan dilarang melakukan politik praktis,” jelas dia.

Forum Pemantau Pemilu KBB secara tegas minta Bawaslu untuk segera mengambil tindakan terhadap Ketua dan Sekretaris Karang Taruna, Ujang Rohman dan Dadan Sadan yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran pemilu karena keduanya berstatus sebagai ASN.

Sebelumnya kepada BandungKita.id, Ketua Karang Taruna KBB Ujang Rohman, secara terbuka menyatakan dukungan bahkan memfasilitasi untuk membentuk tim sukses untuk memenangkan anak dan adik Bupati KBB, Rian Firmansyah dan Usep Sukarna sebagai anggota legislatif.

Ujang Rohman mengakui dirinya memang menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna di KBB untuk mendukung dan memenangkan anak Bupati KBB Rian Firmansyah dan adik Bupati KBB Usep Sukarna pada pileg 17 April mendatang.

Ujro, sapaan akrab Ujang Rohman, secara terang-terangan ingin suara pemuda KBB untuk “sang putra mahkota” Rian dan Usep. Ia beralasan Rian dan usep merupakan kader Karang Taruna Bandung Barat sehingga sangat wajar jika didukung oleh pengurus dan anggota Karang Taruna.

“Namun saya bukan hanya mendukung Rian dan Usep. Saya juga instruksikan kepada seluruh anggota Karang Taruna untuk mendukung semua kader dan anggota Karang Taruna yang juga ikut maju di pileg. Banyak kok yang maju juga tapi mereka maju untuk DPRD KBB. Kami dukung semua, apa pun partai dia,” tutur Ujro saat ditemui BandungKita.id di kawasan Kota Baru Parahyangan Padalarang.

Namun pernyataan Ujro tersebut bertolak belakang dengan surat yang ditandatanganinya bersama Sekretaris Karang Taruna KBB, Dadan Sadan.

Surat Karang Taruna KBB yang ditandatangani Ketuanya Ujang Rohman dan Sekretaris Karang Taruna, Dadan Sadan salah satu agendanya yakni membentuk tim pemenangan caleg Nasdem, Rian Firmansyah dan Usep Sukarna (foto:istimewa)

 

Dalam surat Karang Taruna KBB itu, Ujro mengundang seluruh ketua Karang Taruna se-KBB untuk hadir dalam rapat yang salah satu agendanya yakni pembentukan tim pemenangan Usep Sukarna-Rian Firmansyah. Tidak disebutkan pembentukan tim pemenangan untuk caleg lainnya.

“Ini hanya imbauan dan ajakan. Saya tidak pernah mengeluarkan ancaman, misalnya kalau tidak pilih Usep dan Rian, maka akan dipecat. Tidak seperti itu. Karena secara pribadi saya memiliki kewajiban untuk membesarkan kader-kader Karang Taruna,” kata dia.

BACA JUGA :

 

LIPUTAN KHUSUS (Bagian-1): Aliran Hibah dan Bansos KBB, Libido Politik Penguasa Serta Kepentingan Dua Anak Emas

 

 

LIPUTAN KHUSUS (Bagian 2) : Penggiringan Suara Untuk Rian dan Usep, Karang Taruna Serta Dialektika Ala Ujang Rohman

 

 

Dengan basis massa yang jelas dan besar karena memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat desa, diakui Ujro, suara pemuda dalam wadah Karang Taruna akan sangat signifikan bila diarahkan ke salah satu calon terutama yang merupakan kader Karang Taruna.

“Jadi jika organisasi ingin besar, maka harus mendorong kader-kader kita yang hari ini berjuang di wilayah politik agar mereka jadi. Kita dulukan keluarga (anggota Karang Taruna) kita daripada memilih calon dari luar,” ujarnya.

Ujro juga membantah apa yang dilakukannya telah melanggar AD/ART organisasi Karang Taruna dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan instruksi pendukungan terhadap sejumlah caleg yang berasal dari Karang Taruna, kata dia, merupakan bagian dari salah satu tupoksi Karang Taruna yaitu melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Kaderisasi itu, menurut Ujro, maknanya sangat luas, tidak hanya di dalam organisasi.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ujang Rohman (foto:istimewa)

 

Ia mengaku tidak mempermasalahkan bila ada pengurus dan anggota Karang Taruna yang tidak mau mengikuti instruksi yang diberikannya. Ujro menyebut dirinya tidak menutup mata, memang tidak semua anggotanya setuju dengan langkahnya menggunakan Karang Taruna untuk menggalang dukungan bagi Usep dan Rian.

“Tidak dipungkiri pro dan kontra itu ada. Tapi saya memandang yang kontra itu, mereka belum ngerti,” tandas Ujro.

Terpisah, Komisioner Bawaslu KBB Bidang Penindakan, Ai Wildani Sri Aidah mengaku sudah mendengar mengenai pelaporan Ketua Karang Taruna dan Sekretarisnya tersebut. Bahkan Ai mengaku sudah melihat surat Karang Taruna dan surat pelaporan dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

“Informasi awal tentang adanya Surat Karang Taruna dan surat pelaporan itu sudah saya tahu. Sudah ada informasi. Hanya saja, surat resmi pelaporannya belum saya terima,” kata Ai saat dihubungi BandungKita.id melalui ponselnya.

BACA JUGA :

LIPUTAN KHUSUS (Bagian 4) : Bawaslu Pun Kebagian ‘Kue’ Hibah Pemkab Bandung Barat, Masihkah Bisa Menjaga Netralitas di Pileg dan Pilpres?

 

 

Ai mengaku sudah mengecek surat masuk ke bagian sekretariat Bawaslu. Namun, kata dia, belum ada bukti tanda terima surat yang melaporkan Ketua dan Sekretaris Karang Taruna KBB tersebut.

“Coba saja dikroscek lagi ke Sekretariat (Bawaslu). Kemarin belum ada laporan resmi dugaan pelanggaran pemilu ini,” tambah Ai.

Kalau pun surat pelaporan itu sudah masuk, sambung Ai, surat pelaporan tersebut belum dapat diproses oleh Bawaslu mengingat ada beberapa syarat yang belum terpenuhi. Jika persyaratan administrasi pelaporan belum terpenuhi, Bawaslu tak dapat menindaklanjuti laporan tersebut.

Komisioner Bawaslu KBB, Ai Wildani Sri Aidah (foto:net)

 

“Jadi harus jelas siapa pelapornya. Juga harus disertai foto kopi identitas. Yang lapor harus perorangan, tidak bisa organisasi kecuali organisasi yang memang sudah terakreditasi. Caleg dan parpol bisa saja sebagai pelapor. Pelapornya juga harus datang langsung dengan membawa bukti dan saksi untuk proses klarifikasi,” tutur Ai.

Bukti yang bisa disertakan oleh pelapor, kata Ai, dapat berupa apa saja yang termasuk bukti dan saksi fakta. Misalkan surat Karang Taruna dan juga bukti pemberitaan.

“Kalau tidak bawa bukti dan saksi fakta akan lemah pembuktiannya. Kami juga sedang menunggu, kalau benar ada laporan dugaan pelanggaran pemilu. Silakan dilaporkan, kami tunggu,” ungkapnya. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar