oleh

LIPUTAN KHUSUS (Bagian 2) : Penggiringan Suara Untuk Rian dan Usep, Karang Taruna Serta Dialektika Ala Ujang Rohman

BandungKita.id, NGAMPRAH – Pada berita sebelumnya dibahas mengenai gencarnya penyaluran bantuan hibah dan bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Pemkab Bandung Barat kepada masyarakat maupun kelompok masyarakat.

Berdasarkan data dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2019 yang dimiliki BandungKita.id, Pemkab Bandung Barat mengalokasikan belanja hibah sebesar Rp 141,9 miliar lebih atau hampir sekitar 5 persen dari total APBD KBB.

Selain menggelontorkan dana hibah yang jumlahnya fantastis tersebut, Pemkab KBB di bawah rezim Bupati Aa Umbara-Hengky Kurniawan juga menggelontorkan dana bantuan sosial (bansos) dari APBD 2019 sebesar Rp 13,5 miliar.

 

Info Grafis besaran hibah dan bansos Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2019 (BandungKita.id)

 

Menariknya, sebagian besar bantuan hibah dan bansos tersebut digelontorkan di awal pemerintahan Bupati Aa Umbara yang juga berbarengan dengan tahun politik. Tak heran, banyak pihak mencurigai penyaluran hibah dan bansos ini bermuatan politis karena dilakukan hanya beberapa pekan menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) pada 17 April mendatang.

Penyaluran hibah dan bansos itu harus dilakukan secara transparan agar tidak muncul kecurigaan penyelewengan dan tidak ditunggangi hanya untuk memuaskan libido politik kelompok tertentu.

Terbaru, Pemkab Bandung Barat melalui anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan KBB akan menyalurkan bantuan hibah alat mesin pertanian berupa traktor atau mesin pengolah tanah sebanyak 1.000 unit pada Kamis (21/3/2019) besok. Disebutkan, penerima mesin pertanian itu adalah sebanyak 1.000 kelompok tani di Bandung Barat.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Ida Nurhamida membantah program bantuan alat mesin pertanian tersebut bermuatan politis. Menurut Ida, penyaluran alat mesin pertanian tersebut murni semata-mata untuk membantu para petani meningkatkan kapasitas produksi mereka.

“Ini hanya bentuk keberpihakan Pak Bupati kepada para petani karena pertanian memiliki peran strategis dan rangka swasembada beras berkelanjutan. Apalagi Pak Bupati juga merasa sebagai anak petani. Jadi beliau ada keberpihakan lebih,” kata Ida saat ditemui BandungKita.id di ruangannya, Senin (18/3/2019).

BACA JUGA :

LIPUTAN KHUSUS (Bagian-1): Aliran Hibah dan Bansos KBB, Libido Politik Penguasa Serta Kepentingan Dua Anak Emas

 

Woow! Pemkab Bandung Barat ‘Hadiahkan’ 3 Mobil Untuk Komisioner Bawaslu KBB : Terkait Kasus Video Dugaan Kampanye Bupati Aa Umbara?

 

Disinggung waktu penyaluran alat mesin pertanian itu yang berdekatan dengan waktu pencoblosan yang hanya tinggal beberapa minggu, Ida berdalih, pengadaan alat mesin pertanian itu memang dipercepat karena mengejar momentum Hari Krida Pertanian yang biasa digelar pada 21 Maret.

“Nanti tanggal 21 Maret itu adalah Hari Krida Pertanian. Hari bersyukurnya para petani. Jadi betapa bahagianya petani di hari itu dan dapat hadiah dari Pak Bupati. Bagaimana pun jasa petani sangat besar. Karena Pak Bupati sangat mengapresiasi para petani sebagai pahlawan ketahanan pangan,” beber Ida.

Namun menurut laman wikipedia, Hari Krida Pertanian diperingati setiap tanggal 21 Juni, bukan tanggal 21 Maret seperti kata Ida. Hari Krida Pertanian merupakan hari penghargaan kepada orang, keluarga dan kelompok masyarakat yang dinilai berjasa dan berprestasi dalam pembangunan sektor pertanian.

Selain itu, Ida juga membantah pihaknya menyalurkan alat mesin pertanian itu untuk menggiring dan mempengaruhi suara petani di pileg dan pilpres demi memuaskan libido politik ‘sang raja’.

 

Traktor Quick Impala yang akan dihibahkan kepada kelompok tani (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

“Tidak ada kaitannya (dengan pileg dan pilpres). Ini hanya dalam rangka menyambut musim tanam pada Maret dan Oktober. Diberikan kepada petani agar mereka bisa tanam. Agar bisa langsung kepakai,” jelasnya.

Selain bantuan hibah kepada para petani, pada tahun ini Pemkab Bandung Barat juga menyalurkan bantuan hibah kepada sejumlah kelompok atau organisasi tertentu. Satu diantaranya adalah bantuan hibah untuk organisasi Karang Taruna KBB.

Tak tanggung-tanggung, Pemkab Bandung Barat menggelontorkan bantuan hibah keuangan dalam empat mata anggaran berbeda. Jika ditotalkan bantuan hibah yang diterima Karang Taruna KBB pada tahun ini mencapai sebesar Rp 800 juta.

Rinciannya yaitu belanja hibah untuk pengadaan sarana kesekretariatan Karang Taruna sebesar Rp 100 juta, belanja hibah untuk mebeuler Karang Taruna sebesar Rp 100 juta, belanja hibah bantuan kegiatan Karang Taruna sebesar Rp 300 juta dan terakhir belanja hibah Karang Taruna KBB sebesar Rp 300 juta.

 

Besaran hibah dan bansos KBB Tahun 2019 (foto:istimewa BandungKita.id)

 

Organisasi yang memiliki ribuan anggota hingga ke tingkat desa ini belakangan diketahui merupakan organisasi yang diberi SK oleh Bupati Bandung Barat. Selanjutnya Karang Taruna melalui Ketuanya Ujang Rohman, secara terbuka menyatakan dukungan bahkan membentuk tim sukses untuk memenangkan anak dan adik Bupati KBB, Rian Firmansyah dan Usep Sukarna sebagai anggota legislatif.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 77 HUK/2010 tentang pedoman dasar Karang Taruna disebutkan bahwa Organisasi Karang Taruna dan Pengurus Karang Taruna diharuskan netral dan tidak terlibat politik praktis dengan mendukung calon anggota legislatif atau calon tertentu.

Selain itu, Ketua dan Sekretaris Karang Taruna KBB, Ujang Rohman dan Dadan Sadan yang menandatangani surat pembentukan tim pemenangan Rian dan Usep, keduanya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara tegas di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dilarang melakukan politik praktis dengan mendukung calon presiden dan wakil presiden, calon kepala daerah serta calon anggota legislatif.

Terpisah, Ketua Karang Taruna KBB, Ujang Rohman mengakui dirinya memang menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota Karang Taruna di KBB untuk mendukung dan memenangkan anak Bupati KBB Rian Firmansyah dan adik Bupati KBB Usep Sukarna pada pileg 17 April mendatang.

Ujro, sapaan akrab Ujang Rohman, secara terang-terangan ingin “menyetir” suara pemuda untuk  “sang putra mahkota” Rian dan Usep. Ia beralasan Rian dan usep merupakan kader Karang Taruna Bandung Barat sehingga sangat wajar jika didukung oleh pengurus dan anggota Karang Taruna.

“Namun saya bukan hanya mendukung Rian dan Usep. Saya juga instruksikan kepada seluruh anggota Karang Taruna untuk mendukung semua kader dan anggota Karang Taruna yang juga ikut maju di pileg. Banyak kok yang maju juga tapi mereka maju untuk DPRD KBB. Kami dukung semua, apa pun partai dia,” tutur Ujro saat ditemui BandungKita.id di kawasan Kota Baru Parahyangan Padalarang.

Namun pernyataan Ujro tersebut bertolak belakang dengan surat yang ditandatanganinya bersama Sekretaris Karang Taruna KBB, Dadan Sadan.

Dalam surat Karang Taruna KBB itu, Ujro mengundang seluruh ketua Karang Taruna se-KBB untuk hadir dalam rapat yang salah satu agendanya yakni pembentukan tim pemenangan Usep Sukarna-Rian Firmansyah. Tidak disebutkan pembentukan tim pemenangan untuk caleg lainnya.

Ketua Karang Taruna Kabupaten Bandung Barat (KBB), Ujang Rohman (foto:istimewa)

 

Ujro juga mengakui Karang Taruna KBB pada tahun ini memang menerima bantuan hibah dari Bupati KBB. Namun, kata dia, dana hibah yang diterimanya hanya sebesar Rp 300 juta. Ia membantah menerima bantuan hibah lebih dari jumlah tersebut.

Ujro juga berdalih tidak menggunakan dana hibah itu untuk kepentingan memenangkan Rian dan Usep.

“Betul kami dapat hibah. Tapi kami cuma dapat bantuan sebesar Rp 300 juta. Untuk Sekretariat juga habis. Kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan anggaran sebesar itu,” kata Ujro.

Disinggung BandungKita.id apakah dirinya tidak khawatir Karang Taruna malah akan pecah dan terkotak-kotak karena organisasi kepemudaan itu terjun ke ranah politik praktis dan diarahkan untuk memenangkan calon tertentu, mengingat anggota Karang Taruna yang heterogen dan dipastikan memiliki preferensi atau pilihan politik berbeda-beda, Ujro mengaku tidak khawatir.

“Ini hanya imbauan dan ajakan. Saya tidak pernah mengeluarkan ancaman, misalnya kalau tidak pilih Usep dan Rian, maka akan dipecat. Tidak seperti itu. Karena secara pribadi saya memiliki kewajiban untuk membesarkan kader-kader Karang Taruna,” kata dia.

Dengan basis massa yang jelas dan besar karena memiliki struktur kepengurusan hingga tingkat desa, diakui Ujro, suara pemuda dalam wadah Karang Taruna akan sangat signifikan bila diarahkan ke salah satu calon terutama yang merupakan kader Karang Taruna.

“Jadi jika organisasi ingin besar, maka harus mendorong kader-kader kita yang hari ini berjuang di wilayah politik agar mereka jadi. Kita dulukan keluarga kita daripada memilih calon dari luar,” ujarnya.

Ujro juga membantah apa yang dilakukannya telah melanggar AD/ART organisasi Karang Taruna dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan instruksi pendukungan terhadap sejumlah caleg yang berasal dari Karang Taruna, kata dia, merupakan bagian dari salah satu tupoksi Karang Taruna yaitu melakukan kaderisasi kepemimpinan.

Kaderisasi itu, kata dia, maknanya sangat luas, tidak hanya di dalam organisasi.

 

Lambang Karang Taruna (net)

 

Ia mengaku tidak mempermasalahkan bila ada pengurus dan anggota Karang Taruna yang tidak mau mengikuti instruksi yang diberikannya. Ujro menyebut dirinya tidak menutup mata, memang tidak semua anggotanya setuju dengan langkahnya menggunakan Karang Taruna untuk menggalang dukungan bagi Usep dan Rian.

Ujro pun menyadari banyak pula pihak luar yang memandang apa yang dilakukan Karang Taruna sudah melebihi tupoksinya. Seperti halnya yang diungkapkan seorang netizen yang juga pemerhati masalah sosial, Ugan Sugandi.

Ugan mengkritik Karang Taruna KBB yang disebutnya “dilacurkan” demi mempertahankan jabatan kepengurusan dengan cara menyukseskan adik dan anak Bupati KBB menjadi caleg.

“Tidak dipungkiri pro dan kontra itu ada. Tapi saya memandang yang kontra itu, mereka belum ngerti,” tandas Ujro berdialektika.

Disamping menjadikan petani dan pemuda sebagai sasaran penerima hibah, Pemkab Bandung Barat di bawah komando Bupati Aa Umbara juga “menggarap” kelompok peternak sebagai sasaran hibah dan bansos berikutnya.

Berdasarkan penelusuran BandungKita.id, sebanyak 5.000 ekor domba berserta bantuan dana untuk pembuatan kandangnya sedang disiapkan Dinas Peternakan KBB untuk dihibahkan kepada para peternak dan kelompok peternak di Bandung Barat.

Meskipun anggarannya sudah disiapkan, anehnya Dinas Peternakan KBB justru mengaku belum siap mendistribusikan hibah domba tersebut. Pasalnya, data calon penerimanya pun belum jelas.

Lalu berapa sih anggaran untuk pengadaan hewan ternak berupa domba tersebut? Bagaimana mekanisme pengadaannya? Siapa saja calon penerimanya? Kenapa harus ada hibah domba segala macam? Untuk apa tujuan hibah domba tersebut? Tunggu Liputan Khusus Bagian 3 selanjutnya. (M Zezen Zainal M/BandungKita.id)

 

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar