Pengguna Hak Suara Masih Rendah, KPU Gelar Simulasi Pencoblosan di Desa Cimurah Garut

BandungKita.id, GARUT – Seorang pria asal Bandung yang akan memilih saat pemungutan suara Pemilu, emosi karena hanya menerima tiga surat suara. Padahal, ada lima surat suara yang tersedia.

Tak hanya pria tersebut, seorang warga asal Papua juga membuat petugas KPPS kelimpungan. Pasalnya ia hanya menerima satu surat suara saat memilih di TPS 13, Desa Cimurah, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.

Ia beradu pendapat karena bersikukuh ingin mencoblos lima surat suara. Padahal berdasarkan aturan, pemilih dari luar provinsi, hanya bisa mencoblos surat suara calon presiden.

Petugas keamanan pun diturunkan untuk mengamankan pemilih yang emosi. Usai pemungutan ditutup, pemilih yang tak terima malah berunjuk rasa. Mereka menuntut untuk bisa memilih karena memiliki hak.

BACA JUGA :

Heboh! Pendamping PKH di Garut Sebar Kalender Jokowi, Mengaku Diperintahkan Dirjen Kemensos

 

 

Polisi dan TNI pun mengerahkan personil untuk mengamankan situasi. Meski sempat terjadi aksi saling dorong, petugas berhasil meredakan situasi.

Kejadian tersebut merupakan simulasi yang digelar KPU dan Polres Garut. Simulasi tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala yang bisa terjadi saat proses pemungutan.

“Simulasi ini dilakukan untuk identifikasi kejadian apa saja yang bisa terjadi. Kami dan aparat keamanan bisa mengetahui kekurangannya dan bisa diperbaiki,” ucap Ketua KPU Garut, Junaidin Basri usai acara simulasi pemungutan dan penghitungan suara, Selasa (26/3/2019).

Lokasi Desa Cimurah dipilih karena dianggap partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak suaranya masih rendah. Dengan simulasi, diharapkan mendapat perhatian dan warga antusias untuk memilih.

“Wilayah pedesaan memang masih dianggap rendah partisipasinya. Kami harap acara ini bisa meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Menurutnya ada beberapa lokasi yang menjadi opsi untuk dijadikan tempat simulasi. “Yang dipilih Desa dengan tingat partisipasinya rendah,” ucapnya.

Simulasi ini juga kata Junaedin merupakan simulasi yang riil. Dari awal penyebaran undangan, datang ke TPS, penghitungan suara hingga simulasi penanganan keusuhan yang tidak direncanakan.

“Kita buat ini sesuai mungkin seperti yang terjadi di TPS, hingga direncanakan adanya keributan yang terjadi di TPS,” ucapnya. Juga dihadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawsalu) sebagai badan pengawas yang independen. (M Nur el Badhi/Bandungkita.id)

Editor: Dian Aisyah

Comment