oleh

Pembongkaran Bangunan di Lahan Milik PT KAI Dihentikan Sementara, Ini yang Dilakukan Warga Terdampak

BandungKita.id, GARUT – Proses pembongkaran rumah dan bangunan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di wilayah Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut dihentikan sementara. Namun warga tetap bersiap pindah ke tempat baru.

Ketua RW 12, Misja mengatakan, pembongkaran akan kembali dilakukan setelah pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

“Sebagian rumah ada yang sudah dibongkar. Tapi menjelang Pemilu pembongkaran diberhentikan. Nah nanti setelah Pileg dan Pilpres pembongkaran akan kembali dilakukan oleh warga sendiri,” kata Misja yang juga pemilik warung nasi di kawasan Loji Stasiun Kereta Api, Garut Kota kepada BandungKita.id, Kamis (28/3/2019).

Kondisi di bekas rumah dan bangunan di Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Kamis (28/3/2019). (M Nur el Badhi/BandungKita.id)

 

Menurutnya, dari 153 Kepala Keluarga (KK) di RW 12 Kelurahan Pakuwon, hanya 8 KK yang rumahnya tidak dibongkar. Sebab mereka memiliki sertifikat milik sendiri.

Adapun pembayaran ganti rugi dari PT KAI kepada masyarakat sudah tuntas dibayarkan melalui rekening masing masing.

“Nilainya bervariatif, paling kecil Rp 4-5 jutaan, dan yang paling besar Rp 30 hingga 50 jutaan. Sekarang warga sibuk mencari rumah baru. Ada yang mengambil perumahan, ada yang ngontrak, ada yang kembali ke keluarganya. Kalau saya dan keluarga mengambil perumahan. Tapi kalau jualan untuk sementara di sini dulu,” kata Misja.

BACA JUGA ;

Hujan Deras, Jalan Protokol Garut Tergenang Banjir

 

Heboh! Pendamping PKH di Garut Sebar Kalender Jokowi, Mengaku Diperintahkan Dirjen Kemensos

 

 

Misja mengatakan, uang yang diterima dari PT KAI sebenarnya bukan untuk ganti rugi, melainkan untuk ongkos bongkar rumah masing-masing warga. Ia menjelaskan, dalam ketentuannya setelah seminggu uang diterima melalui rekening bank, rumah atau bangunan harus dibongkar oleh masing-masing warga.

“Bumi sareng bangunan mah kedah dibongkar ku masing-masing weh, janten artos eta teh sanes ganti rugi tapi kanggo ongkos ngabongkar,” kata Misja dalam bahasa Sunda.

Terkait adanya 8 KK yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM), Misja tidak mengetahuinya secara rinci.

“Memang di peta lokasi PT KAI delapan rumah milik warga itu tidak nampak, disananya putih. Mungkin sejak zaman Belandanya sudah begitu,” katanya.

Sementara itu, sejumlah warga yang berada di bantaran rel kerata api meminta, pembongkaran bangunan rumah dilakukan setelah lebaran idul fitri.

Dengan penundaan itu mereka berharap, agar waktu kepindahan lebih leluasa. “Ya ari kahoyong mah pembongkaran teh engke weh tos lebaran, supados jongjon sareng terahir lebaran di lembur ieu,” kata Undang (58) warga kelurahan Sukamentri. (M Nur el Badhi/BandungKita.id)

 

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar