DNC : Sikap Represif Pemerintah Jadi Penyebab Konflik di Masyarakat Makin Memanas
BandungKita.id, BANDUNG – Fenomena ‘terbelahnya’ masyarakat pasca digelarnya Pilpres 2019 makin terasa. Hal tersebut diungkapkan Direktur Lembaga Kajian Dinamic Nasionalis Community (DNC) Ganjar Darussalam.
Menurut Ganjar, fenomena terbelahnya masyarakat tersebut cukup dikhawatirkan berdampak lebih buruk bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Ganjar mengatakan, banyak pihak menilai pasca Pilpres, panasnya persaingan politik dapat diredam. Namun yang terjadi justru sebaliknya.
“Pasca tepat satu bulan pelaksanaan pemilu tanggal 17 Mei kemarin kita gelar diskusi dan salah satu pembahasanya adalah terkait bagaimana meredam perseteruan khususnya di grass root, sangat umum terasa,” kata Ganjar kepada BandungKita.id di sela-sela Diskusi Publik “Merajut Kembali Silaturahim dan Persatuan Pasca Pemilu 2019.
Contoh misalnya, masyarakat dengan latar belakang profesi apapun bisa saling tuding bahwa pasangan presiden yang satu dinilai buruk. Dan menurut kubu masyarakat lainnya juga sama-sama menjelekkan calon presiden yang lain.
“Mahasiswa khususnya yang tergabung dalam DNC ini, bisa masuk ke pemerintah dan masyarakat dari ilmu yang kita dapatkan. Setidaknya bisa menyampaikan kepada masyarakt bahawa ada kok golongan masyarakat yang tidak memihak kubu 01 maupun 02,” lanjut Ganjar.
BACA JUGA :
Soal Rencana Pembentukan Tim Pengkaji Ucapan Tokoh, BPN : Pemerintah Melebihi Zaman Orde Baru
BPN Nilai Kecurangan Pemilu 2019 Sudah Terstruktur, Masif dan Sistematik
Jokowi Utus Luhut Panjaitan untuk Bertemu Prabowo, Apa yang Dibahas?
Artinya, menyalurkan hak politik perlu disalurkan dalam bentuk mencoblos. Adapun perseteruan, putusnya silaturahmi di tengah masyrakat lantaran beda pilihan hingga menimbulkan konflik, kata Ganjar, itu yang harus dihindari.
“Misal gerakan people power dilarang, itu keliru karena selama sesuai konstitusi itu boleh-boleh saja menyampaikan pendapat. Namun jika people power dilakukan sebagai bentuk ketidakpuasan hasil pemilu itu juga salah, mestinya sampaikan secara prosedural saja,” ujarnya.
Ganjar mencontohkan, sejauh ini, masyarakat hanya terjebak pada deklarasi menolak people power dan mendukung KPU atau deklarasi mendukung people power dan menolak hasil penghitungan KPU.
“Sayangnya tidak ada yang mendeklarasikan damai, mendeklarasikan posisi tengah untuk merangkul semua golongan dan kita berbicara atas dasar persatuan Indonesia. Itu belum ada, mungkin itu jadi rencana kita minimal di Bandung. Deklarasi untuk persatuan Indonesia,” tegas mahasiswa UPI tersebut.
Selain itu, yang tak luput dari catatan Ganjar adalah sikap pemerintah saat ini agar tidak mudah terpancing dan panik bila mengatasi suatu persoalan, terutama kaitannya dengan sikap-sikap masyarakat yang dinilai oposan.
“Dengan represifnya pemerintah, sebetulnya itu jadi salah satu penyebab konflik terus memanas di tengah-tengah masyarakat. Mestinya itu bisa dihindari,” ujar mahasiswa fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tersebut. (Tito Rohmatulloh/BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
Comment