BandungKita.id, NASIONAL – Juru Bicara BPN, Said Didu menyebut kecurangan pada pemilu 2019 dinilai sudah terstruktur, masif dan sistematik.
“Setiap kali masyarakat akan melaporkan terjadinya kecurangan misalnya TPS, selalu saja dinilai sebagai hoak, atau berita bohong, padahal kenyataan memang demikian. Kalau sudah begini terus, ini sudah masuk dalam ancaman terberat bagi demokrasi,” katanya di acara Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, di Kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (21/04).
Mantan sekretaris menteri BUMN ini menambahkan, kecurangan yang terstruktur sudah mulai terlihat sebelum terselenggaranya Pemilu terkait permasalahan pemilih yang jumlahnya 17 juta DPT. Bahkan Gubernur, Bupati, Lurah sampe RT/RW ikut terlibat dalam pemilu yang seharusnya mereka netral.
BACA JUGA:
Suara Capres 01 Bertambah 500, Capres 02 Berkurang 200 Suara di Baleendah Kabupaten Bandung : KPU Salah Input Data Lagi?
Tampilkan Real Count Prabowo-Sandi Menang, Bawaslu dan Kominfo Blokir Situs Lembaga Pemantau Pemilu Jurdil2019 : Ada Apa?
“Aparat juga terlibat, banyak video-video kita dapatkan aparat terlibat. BUMN juga melalui komisaris dan direksi nyata-nyata terlibat tapi sepertinya mereka dibiarkan,” ia menjelaskan.
Said menilai kecurangan terstruktur terjadi misalnya pelibatan birokrasi negara sedangkan yang bersifat sistimik berupa pola kecurangan yang sama.
Adapun kecurangan yang bersifat massif, karena dilakukan dibeberapa tempat yang tampaknya serentak termasuk kejadian-kejadian di luar negeri.
“UU menyatakan kalau sudah terstruktur, sistemik, massif, maka pemilu bisa di ulang. Orang yang berkuasa itu cenderung berbuat curang, TSM. Ini laksana orang seperti duduk dibara api yang terbakar,” katanya. (Dian Aisyah/Bandungkita.id)
Sumber: Gatra
Comment