oleh

Baru Jadi PNS, Guru di Garut Diduga Jadi Korban Pungutan Liar Oknum Dinas

BandungKita.id, GARUT – Baru menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hasil seleksi CPNS 2018 lalu, sejumlah guru di Garut diduga menjadi korban pungutan liar (pungli). Praktik pungli itu diduga dilakukan oleh oknum pejabat Koordinator Wilayah (Koorwil) Dinas Pendidikan di tingkat kecamatan.

Ketua Serikat Guru Indonesia (Segi) Kabupaten Garut, Apar Rustam Alfalah mengatakan, pihaknya menerima laporan guru-guru baru berstatus CPNS menjadi sasaran pungli yang dilakukan oknum pejabat di tingkat Koorwil di salah satu kecamatan di Garut Selatan. Pungutan tersebut, sifatnya tidak resmi dan di luar kegiatan dinas.

“Besaran pungutannya bisa sampai Rp 500 ribu per orang, semua guru CPNS yang baru diminta,” jelas Apar di Garut.

Menurut Apar, pungutan yang dilakukan oknum pejabat Koorwil tersebut, diduga merupakan praktik pungli karena bukan untuk kepentingan dinas. Pungutan tersebut, dikemas dalam berbagai bentuk kegiatan seperti untuk makan-makan pengurus dan staf Koorwil pada bulan Ramadan lalu.

“Laporannya, setelah lebaran ini mereka juga dimintai uang hingga Rp 500 ribu. Kita masih dalami untuk kepentingan apa uang tersebut,” jelas Apar.

BACA JUGA :

Polisi Tangkap Warga Garut Pengikut Sesen Komara

 

Viral, Ada Tempat Penitipan Suami di Garut

 

Apar mengaku, pihaknya akan segera melaporkan pungutan tersebut ke Dinas Pendidikan dan juga Bupati Garut. Saat ini, pihaknya tengah melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti yang memperkuat adanya pungutan tersebut.

Apar mengingatkan, guru bukanlah sapi perah yang jadi sasaran berbagai bentuk pungutan liar. Dirinya pun meminta para guru berani buka suara jika jadi sasaran dari kebijakan nakal oknum pejabat.

Sementara itu, Kepala Koordinator Wilayah (Koorwil) Kecamatan Cikelet, Rohendi yang dihubungi terpisah, membantah soal pungutan-pungutan tersebut.

Menurut Rohendi, pihaknya tidak pernah melakukan pungutan kepada guru baru CPNS di Kecamatan Cikelet. “Makan bersama, memang betul ada, tapi pungutannya tidak ada,” tegas Rohendi saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Rohendi menceritakan saat para CPNS mulai bekerja, pihaknya bermaksud mengadakan pengarahan dan perkenalan. Namun, acaranya terus tertunda karena CPNS masih banyak kegiatan lain.

BACA JUGA :

Geger! Ada Deklarasi Presiden Pusat Republik Indonesia di Garut

 

Hingga, ada salah seorang CPNS yang masih kerabat Rohendi, menanyakan soal rencana pengarahan tersebut dan menawarkan pengarahan dilakukan saat acara buka bersama yang akan dilaksanakan para CPNS.

Akhirnya, menurut Rohendi acara pengarahan pun dilaksanakan di acara buka puasa bersama dengan para CPNS. Koorwil, dalam acara tersebut hanya diundang bersilaturahmi dan memberi arahan bersama pengurus PGRI. “Di luar kegiatan Koorwil, iuran sesama anggota, di luar tanggung jawab (Koorwil),” tegas Rohendi.

Sementara, soal pungutan lain yang disebut dilakukan oleh oknum pejabat Koorwil setelah Lebaran, Rohendi pun membantahnya. “Barusan dapat info dan kaget, tidak ada sama sekali (pungutan), apalagi sampai Rp 500 ribu,” jelasnya.

Rohendi mengaku telah memintai keterangan kepada anak buahnya soal pungutan tersebut. Namun, anak buahnya pun membantah memintanya.

Menurut Rohendi, saat ini pihaknya memang tengah mengurus berkas tunjangan keluarga dari masing-masing CPNS. Pihaknya pun, baru menerima dua berkas pengajuan tunjangan dari dua CPNS dari total 20 guru CPNS baru yang ada di Kecamatan Cikelet.

Untuk pengurusan berkas ini, pihaknya sama sekali tidak memungut biaya. Namun, memang ada yang nitip sebesar Rp 50 ribu. “Tidak tahu untuk apa, yakin betul-betul tidak ada pungutan,” tegasnya. (M Nur el Badhi/BandungKita.id)

Editor : M Zezen Zainal M

Komentar