oleh

Tolak UU KPK, Mahasiswa Duduki Gedung DPRD Garut

BandungKita.id, GARUT – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kabupaten Garut menggelar aksi ujuk rasa menolak sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang dibuat DPR, di Bundaran Simpang Lima.

Koordinator aksi, Dadan Nurjaman mengatakan, sikap DPR dan pemerintah yang mengesahkan UU KPK dan membahas sejumlah RUU sangat merugikan. UU KPK yang baru disebut melemahkan kinerja KPK.

“Pembahasan UU KPK itu akan melemahkan tugas dan wewenang lembaga anti korupsi itu. Sikap yang ditunjukan DPR bukan sebuah solusi, melainkan mencederai masyarakat,” ucap Dadan, Rabu (25/9/2019).

Baca juga:

Lagi, Aksi Demonstrasi di Bandung Berujung Ricuh

 

Akibat tindakan itu, kepercayaan mahasiswa kepada anggota dewan pun semakin menipis. Apalagi dalam RUU tersebut terdapat sejumlah pasal kontroversial.

Satu per satu mahasiswa orasi dan menutup sebagian jalan di Bundaran Simpang Lima, Garut.

“Masa hewan peliharaan jika ke kebun orang pemiliknya didenda. Ini konyol namanya. Belum pasal-pasal lain yang sangat tidak penting dibahas,” ujarnya.

Para mahasiswa menggeruduk Gedung DPRD Garut untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Mereka meminta agar DPRD Garut menolak dan menandatangani nota kesepahaman aksi mahasiswa.

Aksi mahasiswa tersebut akan terus dilakukan hingga batas waktu yang tak ditentukan. Jika anggota dewan tak memenuhi semua tuntutan mahasiswa, maka Gedung DPRD akan terus dikuasai.

“Kami akan terus menduduki Gedung ini (DPRD) hingga tuntutan kami minta ketua dewan untuk datang ke sini. Jika tidak, aksi menduduki gedung dewan akan kami lakukan sampai kapan pun,” ucap Dadan.

Baca juga:

Massa Gembok Gerbang Gedung DPRD Jawa Barat

 

Meski sudah ada Wakil Ketua DPRD dari Frakai Gerindra Enan, namun pihaknya tetap meminta ketua DPRD Euis Ida untuk turun menemui mahasiswa.

Dadan menyampaikan bahwa semua anggota dewan harus hadir. Pihaknya menuntut DPRD Garut menandatangani nota kesepahaman.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa menyoroti persoalan sejumlah RUU dan revisi UU KPK. Selain itu, para mahasiswa juga menyerukan agar fenomena kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan segera ditangani.

“Aksi ini sebagai solidaritas atas aksi yang telah kawan-kawan mahasiswa di daerah lain lakukan. Kami juga akan terus mengawal agar RUU dan setumpul persoalan di dewan bisa dibenahi,” katanya.

Baca juga:

Waduh ! Petani Teh Pangalengan Dipaksa Tanam Kopi, Bupati Diminta Temui Pengunjuk Rasa

 

Jika anggota dewan tak memenuhi semua tuntutan mahasiswa, maka Gedung DPRD akan terus dikuasai.

“Kami akan terus menduduki Gedung ini (DPRD) hingga tuntutan kami minta ketua dewan untuk datang ke sini. Jika tidak, aksi menduduki gedung dewan akan kami lakukan sampai kapan pun,” ucapnya.

Meski sudah ada Wakil Ketua DPRD dari Frakai Gerindra Enan, namun pihaknya tetap meminta ketua DPRD Euis Ida untuk turun menemui mahasiswa.

Dadan menyampaikan bahwa semua anggota dewan harus hadir. Pihaknya menuntut DPRD Garut menandatangani nota kesepahaman.

Dalam tuntutannya, para mahasiswa menyoroti persoalan sejumlah RUU dan revisi UU KPK. Selain itu, para mahasiswa juga menyerukan agar fenomena kebakaran hutan dan lahan di Sumatra dan Kalimantan segera ditangani.***(M Nur el Badhi/Bandungkita.id)

Komentar