oleh

Telaah Konsep Kebersihan Sungai “Kapursirih Herang” yang Dicetuskan Dedi Mulyadi

BandungKita.id, PURWAKARTA – Menyusul tercemarnya sungai Cilamaya, Tokoh Sunda Dedi Mulyadi mencetuskan konsep Kapursirih Herang.

Konsep ini diambil lantaran Cilamaya melintasi 3 wilayah sekaligus. Karawang, Purwakarta, dan Subang Bersih yang disingkat menjadi ‘Kapursirih’, sementara kata ‘Herang’ dalam bahasa sunda artinya jernih.

Dedi mengatakan, pihaknya akan memulai gagasan Kapursirih itu dimulai dari pengelolaan limbah dan sampah, baik limbah industri maupun rumah tangga.

“Pertama, sampah rumah tangga harus diurai dari rumah,” kata Dedi dalam rilis resmi yang diterima BandungKita.id, Rabu (16/10/2019).

 

BACA JUGA :

Waduh! Lintasi Tiga Kabupaten, Sungai Cilamaya Tercemar Limbah Pabrik Mengandung Sianida 

 

 

Untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga misalnya, di perumahan dilakukan dengan membuat Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal, yaitu IPAL untuk 400 rumah tangga dan limbah yang dihasilkan kembali jernih saat mengalir ke sungai.

Untuk membuat IPAL Komunal tersebut, dibutuhkan biaya sekitar Rp 350 Juta. Meski menurutnya, biaya tersebut cukup murah, manfaat positifnya bisa dirasakan masyarakat luas.

Dengan langkah ini Dedi pun menargetkan sungai-sungai minimal di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi, daerah pemilihan tempat ia melenggang ke DPR, bersih dan jernih. “Kita mulai dari daerah ini dulu, karena jangka panjang, misalnya 10 tahun ini baru selesai. Tapi harus dimulai dari sekarang,” katanya.

 

Tokoh Sunda Dedi Mulyadi, saat meninjau sungai tercemar. (Tito Rohmatulloh/BandungKita.id)

 

Pihaknya juga menegaskan kawasan industri juga perlu dibangun IPAL komunal. Ini juga sebagai solusi pencemaran dari limbah-limbah pabrik.

“Tahap awal dilakukan di Purwakarta, termasuk IPAL komunal yaitu uji lab, kemudian pembuatan IPAL Sungai Cilamaya. Selanjutnya membuat IPAL komunal dari lingkup bawah. Minimal tahun depan 10 desa memilikinya,” kata Dedi.

Bahkan pihaknya berencana mengusulkan regulasi soal IPAL komunal tersebut menjadi undang-undang. Misalnya, setiap pembangunan kawasan properti wajib membuat IPAL komunal, yang mengelola aliran air dari limbah rumah tangga.

“Sekarang kan belum ada regulasinya. Ini yang akan saya bawa ke DPR nanti. Saya sampaikan melalui fraksi agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” katanya.

 

BACA JUGA :

Sungai Cileungsi dan Cilamaya Kian Tercemar, Pemprov Jabar Ambil Alih : Akan Tindak Industri Nakal

 

 

Contohnya, kata Dedi jika seorang pengusaha membangun perumahan dengan 400 rumah harus membuat IPAL yang mengelola limbah rumah tangga. Sehingga saat sampai ke sungai, limbah cair rumah tangga tersebut kembali jernih.

“Sekarang kan orang buang limbahnya masing-masing,” katanya.

Dia pun dalam waktu dekat akan bertemu Bupati Bekasi untuk membahas hal serupa. Sebab, Kabupaten Bekasi juga memiliki masalah dengan aspek persampahan dan sungai.

Dedi mengaku ingin menyuarakan permasalahan persampahan tersebut. Ia ingin mendorong Jokowi sebagai kepala pemerintahan yang memiliki basis kemaritiman. Dalam hal ini menurutnya, harus dimulai dari pengelolaan sungai yang bersih.

“Kalau pemerintah pusat memiliki program Citarum Harum, maka daerah ingin mendorong Cilamaya Herang,” ungkapnya. (Tito Rohmatulloh/BandungKita.id)

 

Editor : Azmy Yanuar Muttaqien

Komentar