BandungKita.id, KBB – Sejumlah tenaga kerja kontrak (TKK) atau tenaga honorer di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Bandung Barat menggeruduk ruang atasannya, Senin (24/2/2020) siang. Kedatangan mereka bermaksud mempertanyakan gaji mereka yang sudah lebih dari delapan bulan tidak dibayarkan.
Terdapat sejumlah ruangan yang didatangi para TKK yakni ruang Kepala Dinas PUPR dan ruangan Sekretaris Dinas PUPR KBB. Sayangnya, sang kepala dinas Anugerah tidak menemui para TKK karena tidak berada di ruang kerjanya.
Salah seorang TKK Dinas PUPR KBB yang enggan disebutkan namanya mengatakan ia dan rekan-rekannya sengaja mendatangi ruang kerja atasan mereka untuk mempertanyakan hak mereka berupa gaji yang hingga kini belum mereka terima. Ada yang delapan bulan belum digaji, setahun dan ada pula yang hingga hampir dua tahun tak menerima gaji.
“Kami sudah jenuh terus-terusan enggak digaji. Saya dua tahun, ada pula yang setahun, delapan bulan juga ada,” kata TKK tersebut saat ditemui BandungKita.id di Kantor Dinas PUPR KBB, Senin (24/2/2020).
Pemuda yang sudah dua tahun menjadi TKK di Dinas PUPR KBB itu mengakui dirinya belum pernah sekalipun menerima gaji dari Dinas PUPR. Menurut dia, pejabat Dinas PUPR menjanjikan gaji dia akan dibayarkan sekaligus alias dirapel.
Namun janji tinggal janji. Ia dan sejumlah TKK lainnya mengaku curiga bahwa Dinas PUPR KBB memang tidak memiliki alokasi anggaran untuk membayar gaji mereka.
BACA JUGA :
Waduh! Hampir 2 Tahun Bekerja, TKK Pemkab Bandung Barat ini Belum Pernah Terima Gaji
Polda Jabar Didesak Ungkap Aktor Intelektual Kasus Pungli TKK “Siluman” Pemkab Bandung Barat
“Kami temui Sekdis, Kasie dan Kepala UPT. Kami berupaya baik-baik secara prosedural dulu. Tapi ternyata Sekdis mengaku bukan orang yang bisa mengambil keputusan. Kadisnya tidak ada, katanya ada acara,” kata dia.
Hal senada juga diungkapkan TKK lainnya, sebut saja Dodi (bukan nama sebenarnya). Dodi mengaku terpaksa menemui atasan mereka demi mendapatkan kepastian mengenai gaji yang berhak mereka dapatkan.
Sebab, selain dirinya ternyata banyak TKK lain yang juga mengalami nasib serupa belum menerima gaji lebih dari delapan bulan.
“Kami hanya menuntut hak kami. Kalau enggak ada kejelasan kami akan mengambil langkah-langkah yang lebih serius (melapor ke aparat berwajib). Kami berupaya mediasi dulu seperti apa,” kata Dodi.
Menurut dia, upaya melapor ke aparat berwajib bukan hal mustahil untuk dilakukan karena mereka merasa menjadi korban penipuan. Terlebih, kata dia, selain para TKK di Dinas PUPR, ternyata banyak pula TKK di dinas lain yang mengalami nasib serupa dan juga belum memperoleh hak mereka berupa gaji.
“Kami juga koordinasi dengan SKPD lain, ternyata ada juga di SKPD lain yang juga nasibnya sama seperti kami (tidak digaji). Damkar dan beberapa dinas lain juga ada,” kata dia.
Dodi mengungkapkan kejanggalan memang sudah ia dapati ketika dirinya diterima bekerja di Dinas PUPR. Sebab, ia ditempatkan di Dinas PUPR tanpa adanya Surat Pengangakatan dan tidak diberikan tugas yang jelas.
“Kita enggak tahu (kerja) ngapain. Ketika masuk enggak ada pengarahan apa pun. Enggak ada pengenalan kerja apa pun,” beber Dodi.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas PUPR KBB mengenai keluhan dan aksi para TKK Dinas PUPR tersebut. BandungKita.id berusaha menemui Kepala Dinas PUPR KBB, Anugerah di ruang kerjanya. Namun yang bersangkutan belum bersedia menemui karena tengah menerima tamu. (M Zezen Zainal M/Dona Hermawan/ BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
Comment