Banyak Proyek Tak Penting Tetap Dipaksakan Berlanjut
BandungKita.id, KAB BANDUNG – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran (TA) 2020 ternyata jebol alias mengalami defisit anggaran yang luar biasa. Tak tanggung-tanggung, kas daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung jebol hingga Rp 1,3 triliun.
Jebolnya APBD Kabupaten Bandung ini dinilai akan sangat berpengaruh terhadap jalannya roda pemerintahan Pemkab Bandung di akhir masa jabatan Bupati Dadang Naser dan ke depannya. Roda pemerintahan Pemkab Bandung terancam bisa tidak berjalan bahkan “lumpuh” karena tak ada anggaran di kas daerah.
Dikutip BandungKita.id dari buku Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter (1993) karya ekonom Umar Basalim, secara umum defisit anggaran adalah kondisi keuangan di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan. Baik dalam lingkup suatu organisasi, perusahaan maupun dalam pemerintahan atau negara.
Tonton Juga:
Dalam peribahasa lama, kondisi defisit ini berarti besar pasak daripada tiang. Situs Investopedia menyebut angka defisit menunjukkan kesehatan keuangan suatu daerah atau suatu negara. Semakin besar angka defisitnya, berarti semakin tinggi pula utangnya.
Di Kabupaten Bandung yang terjadi adalah tidak ada uang cash mencukupi dalam kas daerah. Pembiayaan pembangunan dan program-program untuk masyarakat Kabupaten Bandung pun terancam tidak bisa dilaksanakan. Yang dirugikan tentu saja adalah 3,4 juta lebih rakyat Kabupaten Bandung.
Ironisnya, untuk mengantisipasi terjadinya kelumpuhan pemerintahan sekaligus menyelamatkan “wajah” Bupati Dadang Naser di akhir masa jabatannya, Pemkab Bandung memilih jalan instan dan pragmatis.
Menurut sumber terpercaya, Pemkab Bandung saat ini tengah menyiapkan proposal untuk mengajukan pinjaman tunai sebesar Rp 1,3 triliun ke Bank BJB demi menutupi angka defisit yang besarannya juga identik, yakni Rp 1,3 triliun.
Pemkab Bandung Bisa Lumpuh dan Bangkrut, Jika….
Pengamat anggaran dan pemerintahan yang juga Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyebut defisit anggaran itu ibarat penyakit darah tinggi atau hipertensi. Jika tidak ditangani dengan baik, efeknya bisa menjalar ke mana-mana seperti jantung, ginjal, otak serta bisa mengalami kelumpuhan bahkan kematian.
Artinya jika defisit anggaran ini tidak ditangani dengan benar dan serius, kata Uchok, Pemkab Bandung bisa kolaps atau lumpuh.
Bahkan jika Pemkab Bandung memaksakan mengajukan pinjaman sebesar Rp 1,3 triliun guna menutupi angka defisit tersebut, ia memprediksi dalam waktu dua tahun, jalannya Pemkab Bandung akan berakhir alias bangkrut.
“Kalau sekarang Bupati pinjam Rp 1,3 triliun, ini Pemkab Bandung kolaps sudah. Dalam dua tahun Kabupaten Bandung bisa bangkrut. Bupati jangan membawa Kabupaten Bandung menuju kebangkrutan karena enggak mungkin bisa bayar. Kabupaten Bandung bisa bubar. Saya enggak ngerti pikiran Bupatinya,” kata Uchok Sky Khadafi kepada BandungKita.id, Senin (8/6/2020).
Ia menyarankan Bupati Dadang Naser berpikir rasional dan tidak memaksakan untuk meneruskan rencana pinjaman dengan nilai fantastis tersebut. Sebab, kata dia, kondisi ekonomi ke depan pasca pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi. Menurutnya, Indonesia secara umum masih akan mengalami resesi (kelesuan) ekonomi.
“Itu (Rp 1,3 triliun) gede banget. Dari mana buat bayarnya, karena belum tentu penerimaan atau pemasukan daerah akan kembali normal seperti sebelumnya. Dan sudah pasti, pemerintahan selanjutnya akan terbebani utang ini. Saya katakan, bisa bangkrut ini Kabupaten Bandung jika pinjam Rp 1,3 triliun ke BJB,” tegas Uchok.
Berdasarkan pengamatannya dalam dua dekade terakhir, kata Uchok, hampir tidak ada pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang mengalami defisit anggaran hingga Rp 1,3 triliun. Uchok mengaku sangat terkejut hal itu justru terjadi di Kabupaten Bandung.
“Kalau pun tetap mau pinjam karena defisitnya terlalu gede, bisa lah paling tinggi di bawah Rp 500 miliar. Itu sudah cukup. Dengan catatan, anggarannya harus diefisiensi kembali dan dihitung ulang kebutuhannya,” ungkapnya.
BACA JUGA :
PDIP Siap Gandeng Sahrul Gunawan dan PKS Demi Runtuhkan Politik Dinasti di Kabupaten Bandung
Ia menyebut, sebelumnya Pemkab Bandung terbilang memiliki APBD yang cukup sehat. Uchok mensinyalir jebolnya APBD Pemkab Bandung disebabkan karena ketidakcermatan Bupati dan jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam memenej keuangan kas daerah.
Menurut Uchok, jebolnya APBD Kabupaten Bandung disebabkan terlalu jor-jorannya pengeluaran Pemkab Bandung. Sebagian besar dana APBD tersedot untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, pemasukan atau penerimaan ke kas daerah sangat minim. Berdasarkan informasi yang dihimpun BandungKita.id, pemasukan atau pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung turun drastis hingga 70 persen sehingga kas daerah benar-benar kempis.
Proyek Infrastruktur Tak Penting Bebani Keuangan Kas Daerah
Salah satu contoh proyek infrastruktur yang dinilai tidak penting dan cukup menguras keuangan daerah adalah pembangunan proyek Skywalk dan pembangunan beberapa gedung megah di depan Pemkab Bandung. Pembangunan gedung-gedung itu dinilai menguras keuangan Pemkab Bandung namun sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan masyarakat Kabupaten Bandung.
Anggaran yang digelontorkan Pemkab Bandung untuk pembangunan proyek Skywalk dan beberapa gedung di kompleks Gedong Budaya Sabilulungan diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan miliar.
Parahnya lagi, meski banyak dikritik karena pembangunannya dinilai tidak terlalu penting, tambah dia, Pemkab Bandung malah kembali mengalokasikan anggaran untuk proyek Skywalk tahap selanjutnya.
“Dalam kondisi seperti ini, yang harus dilakukan adalah efisiensi besar-besaran. Pembangunan infastruktur setop dulu. Bansos dan hibah cut semua. Yang dianggarkan hanya kebutuhan mendesak masyarakat. Tapi banyak program dan proyek yang sebetulnya tidak dibutuhkan tetap dipaksakan,” beber Uchok.
Motif Politik di Balik Jebolnya APBD
Pria yang juga mantan peneliti utama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menduga ada motif politik di balik keputusan Pemkab Bandung terus melanjutkan proyek-proyek infrastuktur dan penyaluran hibah dan bansos pada tahun 2020 ini. Terlebih, pada akhir tahun ini Kabupaten Bandung akan menggelar Pilkada atau pemilihan bupati (Pilbup).
“Dalam proyek-proyek infastruktur besar itu banyak kepala daerah mengejar untung. Karena ada fee-fee proyek di sana. Apalagi istri Bupati mau maju di Pilkada, clear ini ada motif politik,” kata aktivis anti korupsi itu.
“Harusnya dihitung ulang apa sih kebutuhan utama dan pengeluaran rutin Pemkab Bandung. Di luar itu, pangkas semua karena sebelumnya pemerintah pusat pun sudah mengingatkan agar semua proyek infrastruktur disetop karena Pusat tahu DAU dan penerimaan lainnya akan berkurang. Yang paling penting saat ini penanganan Covid-19,” tambah Uchok.
BACA JUGA :
Hal senada juga diungkapkan pengamat pemerintahan dan anggaran yang juga Ketua Kajian Hukum Monitorring Community Jawa Barat, Kandar Karnawan. Kandar menduga, jebolnya APBD Kabupaten Bandung sebesar ak Rp 1,3 triliun tak bisa dilepaskan dari besarnya libido politik Bupati Dadang Naser untuk memuluskan langkah istrinya maju di Pilkada Kabupaten Bandung.
Beberapa indikator dugaan kepentingan dinasti politik melalui alokasi dana APBD Kabupaten Bandung, lanjut Kandar, terlihat dari tidak dihapusnya alokasi dana hibah dan bansos yang nilainya mencapai 170 miliar lebih. Di samping itu, Pemkab Bandung juga tampak memaksakan melanjutkan proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.
“Apa sih manfaat pembangunan sky walk contohnya. Buat apa gedung-gedung mewah di depan Pemkab itu. Itu anggarannya mungkin ratusan miliar. Di tengah pandemi ini yang dibutuhkan masyarakat adalah butuh bantuan untuk makan besok. Karena dampak pandemi ini sangat luar biasa,” kata Kandar.
Pria yang akrab disapa Aan ini menilai pembangunan proyek sky walk maupun gedung-gedung mewah yang dibangun Pemkab Bandung sangat minim kebermanfaatannya bagi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bandung sebenarnya tidak terlalu membutuhkan bangunan-bangunan itu.
“Saya menilai gedung-gedung dan proyek infrastruktur itu manfaatnya lebih kepada kepentingan politik Bupati karena dia mau berakhir masa jabatannya sekaligus memberikan benefit politik buat istrinya yang mau maju jadi calon bupati. Bisa dibilang ini indikasi kepentingan dinasti politik Bupati. Tapi yang dipertaruhkan adalah APBD yang merupakan kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung,” tutur Kandar.
Pria yang akrab disapa Aan itu juga menyarankan agar Pemkab Bandung membatalkan rencana pinjaman Rp 1,3 triliun tersebut serta secepatnya melakukan rasionalisasi dan memangkas anggaran sebesar-besarnya. Sebab, ke depannya kas daerah Pemkab Bandung tidak akan sehat karena anggaran bakal tersedot untuk membayar utang.
“Kalau ingin menyelamatkan Kabupaten Bandung, maka Pemkab Bandung harus melakukan efisiensi anggaran besar-besaran. Kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, hilangkan semua. Apalagi yang berbau kepentingan politik. Jangan korbankan masyarakat untuk melanggengkan dinasti politik,” ungkap Aan.
Ketua DPRD : Tidak Benar Pimpinan DPRD Menyetujui Pinjaman
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto membantah jika Pemkab Bandung berencana mengajukan pinjaman demi menutupi defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Menurutnya, Pemkab masih menghitung berapa sebenarnya kebutuhan anggaran yang akan dipinjam.
“Tidak benar kalau (Pemkab Bandung) mau pinjam Rp 1,3 triliun. Belum (mengajukan). Kita masih merencanakan berapa sih kebutuhan yang akan kita pinjam,” kata Sugianto saat ditemui BandungKita.id di ruang kerjanya, akhir pekan lalu.
Kalau pun nantinya harus meminjam anggaran, kata dia, kemungkinan bukan Pemkab Bandung yang akan meminjam. Sebab, kata dia, pengajuan pinjaman daerah ini tidak mudah karena memiliki mekanisme atau aturan.
“Karena untuk melakukan pinjaman daerah ini ada aturannya. Apalagi Pak Bupati ini akan berakhir. Aturannya kan minimal 2 atau 3 tahun sebelum habis masa jabatan. Betul, ini (jika pinjam) akan membebani bupati selanjutnya,” kata dia.
Sugianto mengakui saat ini kas daerah Pemkab Bandung memang jebol alias mengalami defisit anggaran. Tak tanggung-tanggung, APBD Kabupaten Bandung di akhir masa jabatan Bupati Dadang Naser jebol hingga Rp 1,3 triliun.
“Bisa disebut defisit, oke lah bisa disebut defisit atau jebol. Kurang lebih Rp 1,3 triliun, ya segitu,” ungkap Sugianto ketika ditanya BandungKita.id berapa besaran defisit anggaran yang dialami Pemkab Bandung.
Namun demikian, kata dia, defisit anggaran sebesar Rp 1,3 triliun bukan berarti Pemkab Bandung juga akan mengajukan pinjaman sebesar itu. “Bukan berarti kita mau pinjam Rp 1,3 triliun. Karena kita juga sudah melakukan efisiensi di berbagai bidang,” ujarnya.
Ia membantah jebolnya kas daerah Pemkab Bandung itu karena salah kelola atau salah dalam perencanaan.
Jebolnya APBD Kabupaten Bandung ini menurut Sugianto, disebabkan karena transfer dari pemerintah pusat dikurangi, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik juga hilang dan bantuan gubernur nihil serta tersedot untuk membiayai penanganan Covid-19. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga turun drastis hingga 65-70 persen.
Langkah untuk Menutupi Defisit Anggaran
Guna menutupi defisit anggaran ini, kata politikus Partai Golkar ini, Pemkab Bandung melakukan trik-trik khusus berupa review atau meninjau ulang dan merealokasi beberapa kegiatan dan program. Menurutnya, beberapa kegiatan fisik yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat langsung dipotong 100 persen.
“Contoh rehab kantor, ini dihabisi 100 persen. Pembelian kendaraan dinas juga 100 persen dipotong. Di dewan juga kena. Bimtek, kursus-kursus juga, banyak pokoknya. Dan semua program yang sekiranya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat kita pangkas,” ujarnya.
Meski demikian, kata dia, program atau proyek-proyek infrastruktur di Pemkab Bandung tidak seluruhnya dipotong. Ia menyebut, kegiatan infrastruktur di Kabupaten Bandung hanya dipotong sekitar 50 persen dari total anggaran yang sudah dialokasikan. Namun ia tidak menyebut berapa besaran anggaran yang dipotong.
BACA JUGA :
Disebut Bupati Dadang Naser “Lieur” dan “Teu Ngarti”, Begini Reaksi Anggota DPRD Kabupaten Bandung
Padahal, ada surat edaran dari Kementerian Keuangan dan Menteri Dalam Negeri agar pemerintah daerah memangkas belanja-belanja kegiatan infrastruktur serta anggaran-anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk dialihkan untuk menangani Covid-19.
Pemerintah pusat menyatakan bahwa program atau kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan program yang tidak terlalu penting di daerah harus dipending dan dialihkan pada tahun depan. Terlebih, pemerintah pusat mengingatkan hal itu karena sudah pasti dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi ke kabupaten/kota akan menurun drastis.
Mengenai hal itu, Sugianto memiliki argumen.
“SKB Menteri Keuangan dan Mendagri memang infrastruktur sekurang-kurangnya 50 persen direfocusing, artinya masih tersimpan 50 persen. Karena ada kegiatan yang sudah direncanakan apalagi yang bersumber dari musrenbang. Usulan dari bawah. Ini kan harus dipenuhi. Ini perlu diperjuangkan,” ujarnya berargumen.
Ketua DPRD : Tidak Benar Pimpinan DPRD Setujui Pinjaman
Disinggung apakah Pemkab dan DPRD tidak khawatir dicap politis dengan tetap menyalurkan bantuan hibah atau usulan musrenbang, walau APBD Kabupaten Bandung sedang “berdarah-darah”, Sugianto berkelit.
“Pertama enggak ada pinjaman. Kan enggak boleh atuh. Nanti akan dicari langkah-langkah yang lebih efektif untuk menutupi kekurangan dari usulan-usulan pembangunan yang sudah direncanakan. Kuncinya ada di APBD Perubahan. Nanti Juni-Juli sudah masuk tahapan APBD Perubahan,” tuturnya.
Sugianto juga membantah narasi yang berkembang bahwa pimpinan DPRD Kabupaten Bandung sudah menyetujui rencana pinjaman Pemkab Bandung ke Bank BJB guna menutupi defisit anggaran ini.
“Tidak ada disetujui di pimpinan dewan. hehe. Saya katakan itu berita tidak benar. Berita palsu, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya mengetahui betul posisinya. Kalau pun nanti ada kebutuhan (pinjaman) tidak akan mungkin sebesar itu. Kita akan mengukur sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung,” kata Sugianto.
Kalau pun akhirnya harus mengajukan pinjaman guna menutupi jebolnya anggaran, lanjut dia, yang pinjam kemungkinan tidak akan Pemkab Bandung karena terbentur masa jabatan bupati. Ia menyebut ada teknik-teknik yang sedang disiapkan eksekutif. Selain itu nilai pinjaman pun tidak akan mencapai Rp 1,3 triliun.
Lalu berapa sih idealnya nilai pinjaman yang diperlukan?
Sambil menunggu hasil realokasi atau rasionalisasi anggaran, ia menyebut berdasarkan hasil perhitungan sementara, dana yang dibutuhkan saat ini adalah sekitar Rp 50 miliar.
“Makanya saya tidak pernah berpikir apalagi disebutkan pimpinan DPRD menyetujui pinjaman. Tidak. Rp 50 miliar ini saya pikir ini tidak besar. Angka ini sangat rasional. Bisa menutupi kegiatan-kegiatan yang tadinya diusulkan dari bawah atau bottom up,” ungkap dia.
Sementara itu, hingga kini belum ada penjelasan atau pun respon dari Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bandung yang juga Sekda Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana mengenai rencana pinjaman maupun jebolnya anggaran Pemkab Bandung sebesar Rp 1,3 triliun tersebut.
BandungKita.id beberapa kali mendatangi Teddy di kantornya. Namun menurut stafnya, Teddy sering berkantor di rumah dinasnya. BandungKita.id pun berusaha menemui Teddy di rumah dinasnya untuk meminta konfirmasi dari Sekda. Namun menurut stafnya, Teddy tidak bisa ditemui karena sedang beristirahat.
Tak hanya itu, BandungKita,.id pun berupaya menghubungi Teddy Kusdiana melalui telepon pribadinya, namun tidak mendapat respons. Sebelum menelepon, BandungKita.id juga sempat mengirim pesan singkat.
Meski ponsel dan aplikasi WhatsApp-nya aktif, namun upaya konfirmasi melalui pertanyaan yang dikirim BandungKita.id sama sekali tak direspon Teddy. Hingga Selasa (9/6/2020) pukul 12.30, Teddy juga masih belum merespon telepon maupun pesan singkat yang dikirim BandungKita.id untuk meminta konfirmasi. (M Zezen Zainal M/ BandungKita.id)
Editor : M Zezen Zainal M
Tonton Juga:
Comment