BandungKita.id, NASIONAL – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memutuskan untuk memecat 7 kadernya atas gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) atau kudeta Pimpinan Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal ini dilakukan atas desakan yang kuat dari para kader Partai Demokrat, yang disampaikan oleh para Ketua (Dewan Pimpinan Daerah) DPD dan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) untuk memecat para pelaku GPK-PD secara inkonstitusional.
DPP Partai Demokrat memutuskan untuk memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat terhadap tujuh orang Kadernya yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Marzuki Alie, dan Ahmad Yahya.
Keputusan dan juga serta rekomendasi DK PD itu didasarkan atas laporan kesaksian dan juga serta bukti-bukti serta data dan juga serta fakta yg ada, dilengkapi kabar Acara Pemeriksaan (BAP). Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yg bertentangan dengan Anggaran Dasar dan juga serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan juga serta Kode Etik Partai Demokrat.
BACA JUGA :
“Hal ini telah merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan. Tindakan pengkhianatan GPK-PD terhadap partai ini jelas-jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar Herzaky
Selanjutnya, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoks dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partia Demokrat di tingkat pusat dan daerah. Baik secara langsung maupun tidak langsung, bahwa Partai Demokrat dinilai gagal.
Berdasarkan keterangan tersebut, mereka disebutkan menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara ilegal dan inkonstitusional dengan melibatkan pihak eksternal.
“Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung Barat (KBB) Iwan Setiawan mengaku sangat setuju dengan langkah tegas yang diambil AHY. Pasalnya, kata dia, pemecatan Kader Partai Demokrat yang terlibat dalam GPK-PD adalah langkah yang tepat, mengingat ulah sejumlah Kader itu yang telah mencoreng nama Partai Demokrat.
“Pasca terpilihnya AHY menjadi Ketum Partai Demokrat, kami terus bekerja keras demi kembali meraih kepercayaan masyarakat lewat kerja-kerja politik. Maka sebagai Kader di daerah, kami tidak rela jika kerja keras ini di rusak oleh segelintir Kader, jadi kami sangat setuju dengan langkah yang diambil oleh AHY,” kata Iwan via telpon kepada BandungKita.id, Sabtu (26/2/2021).
Hal senada disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, Endang yang menyebut para pelaku GPK-PD sebagai kader dengan perilaku yang tercela. Sebab, kata dia, marwah partai adalah solidaritas dan itegritas.
“Para penggerak GPK-PD adalah kader-kader yang sudah lama bermasalah, tindakan mereka sangat merugikan Partai Demokrat ketika elektabilitasnya sedang naik, Kader seperti itu memang sudah sebaiknya dikeluarkan!,” tegas Endang.
BACA JUGA :
Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Hingga Sri Mulyani : Ini 15 Kandidat Kuat Calon Presiden 2024
PKS Klaim Gun Gun-Dina Lorenza, Demokrat : Kami Tetap Usung DS-Sahrul Gunawan
Sama halnya dengan yang disampaikan Endang, Wakil Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bandung Aan Andi Purnama pun menegaskan para pelaku GPK-PD sebagai benalu di tubuh Partai Demokrat. Selain tidak berkontribusi apa-apa selama kiprahnya di Partai, mereka juga mencoba merekrut Kader-Kader di daerah untuk ikut mengkhianati Partai Demokrat.
“Agar mau bergabung dengan GPK-PD, mereka merekrut Kader Partai Demokrat di daerah dengan cara menawarkan sejumlah rupiah. Walaupun upaya tersebut tidak berhasil karena solidnya Kader-Kader Partai Demokrat terhadap kepemimpinan AHY, tetap saja perbuatan itu sangat hina karena menghalalkan segala cara, tutur Aan yang juga menjabat di organisasi sayap kanan Partai Demokrat sebagai Ketua Bina Muda Indonesia (BMI) Kota Bandung itu.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Agung Budi Santoso enggan menanggapi lebih lanjut permasalahan ini. Ia beralasan, apapun yang diperintahkan Partai maka anggotanya harus taat dan patuh.
“Saya kira tidak perlu lagi menanggapi hal yang sudah disampaikan DPP Partai Demookrat, saya sebagai Kader Partai hanya harus taat, patuh, dan tegak lurus dengan keputusan AHY sebagai Ketum Partai Demokrat yang sah!,” tandasnya singkat. (Azmy Yanuar Muttaqien/BandungKita.id).
Editor : Azmy Yanuar Muttaqien
Comment