BandungKita.id, KBB – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bandung Barat berencana untuk membuka layanan khusus para pelaku usaha menengah kecil mikro (UMKM) guna turut andil mengikuti pengadaan barang dan jasa. Hal itu sebagai upaya ULP KBB guna menggeliatkan ekonomi melalui UMKM.
Lebih dari 50 ribu UMKM hadir di KBB dengan berbagai produk yang ditawarkan mulai dari kuliner, aksesoris, hingga keterampilan. Hal itu pun mendorong ULP KBB untuk turut menyertakan para pelaku UMKM mengikuti pengadaan barang dan jasa terutama untuk kebutuhan disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
“kita akan ada layanan khusus untuk pengadaan barang dan jasa bagi para UMKM, baik itu melalui e-katalog lokal. Dan ini regulasinya sudah selesai dan sistemnya sedang kita susun, karena sistemnya ini kita harus masuk ke data yang ada di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik),” Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bandung Barat, Yoppie Indrawan.
Yoppie menuturkan, pengadaan barang dan jasa yang akan melibatkan UMKM seperti kebutuhan alat tulis kantor (ATK), belanja makan dan minum, atau pun jasa kebersihan serta pengamanan di setiap OPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Nantinya, setiap pelaku UMKM wajib membuat e-katalog untuk diikut sertakan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Melalui e-katalog tersebut, UMKM pun dituntut agar bisa melakukan invoasi mengemas produk yang akan ditawarkan agar bisa digunakan oleh setiap OPD di Pemkab Bandung Barat.
Baca Juga
Kenali Perfect, Buku Tamu Digital Inovasi Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Bandung Barat
Sosialisasi Pengadaan Barang Jasa, Upaya UKPBJ Jamin Pelaksanaan Pembangunan di Bandung Barat
“Itu bisa dilakukan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa dari e-katalog lokal itu,” sahutnya.
Nantinya, berbagai produk UMKM tersebut akan masuk ke data LPSE baik di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) atau pun sistem SiMobile yang merupakan inovasi gagasan ULP KBB.
“Kita melihat disitu, paket-paket yang prosesnya dilaksanakan oleh pihak UMKM,” sambung Yoppie.
Melalui sistem tersebut, lanjutnya, akan terlihat kemampuan dana dari para pelaku UMKM untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Hal itu pun menunjukkan transparansi agar tidak terjadi kelasahpahaman dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Kita melihat disitu, paket-paket yang prosesnya dilaksanakan oleh pihak UMKM. Dari sisi permodalan ini akan keliatan, misalnya dibawah Rp 200 juta dari sisi pengadaan langsung. Dari pengadaan langsung nanti bisa melalui e-katalog itu, jadi dari situ kita akan lihat,” bebernya.
Sementara itu, Yoppie pun mengaku akan melakukan pembinaan terhadap para pelaku UMKM di KBB terutama mengenai teknis pengadaan barang dan jasa. Hal itu agar para pelaku UMKM bisa memahani tahapan atau proses agar produknya memiliki kesempatan untuk digunakan dilingkungan Pemkab KBB.
“Dari sisi pembinaan, kedepan ini kita akan lakasanakan sosialisasi dengan para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bandung Barat terkait dengan kesempatan untuk mengikuti tender atau pengadaan barang dan jasa di sistem e-katalog lokal itu,” tandasnya. (Tim BandungKita)
Comment