BANDUNGKITA.ID – Langkah Tentara Nasional Indonesia (TNI) melaporkan pegiat media sosial Ferry Irwandi ke kepolisian menuai sorotan publik. Dugaan pencemaran nama baik yang menjadi dasar pelaporan terganjal oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menyatakan bahwa institusi negara tidak memiliki legal standing sebagai pelapor dalam kasus semacam itu.
Meski demikian, TNI menyatakan telah menemukan dugaan pelanggaran lain yang lebih serius. Namun, sejumlah tokoh dan pengamat mempertanyakan urgensi dan proporsionalitas tindakan tersebut.
Pengamat militer Connie Rahakundini menilai langkah TNI sebagai bentuk pembesaran masalah terhadap individu yang seharusnya bisa diselesaikan secara dialogis. “TNI itu institusi besar, masa menghadapi satu warga negara dengan cara seperti ini? Seharusnya fokus pada ancaman yang lebih strategis,” ujarnya dalam tayangan Primetime News Metro TV.
Senada, mantan Kapuspen TNI Laksda (Purn) Iskandar Sitompul mengingatkan pentingnya pendekatan musyawarah. Ia mencontohkan kasus Natalius Pigai, yang pernah melontarkan kritik keras terhadap TNI namun akhirnya diselesaikan lewat dialog langsung dengan Panglima TNI. “Kami duduk bersama, berdiskusi, dan akhirnya berdamai. Itu nilai Pancasila,” kata Iskandar.
Respons Publik dan Legislator
Di media sosial, banyak warganet mempertanyakan motif TNI dan menyarankan agar proses hukum dilakukan secara transparan. Beberapa bahkan mengusulkan agar sidang Ferry Irwandi disiarkan langsung untuk menjamin akuntabilitas.
Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, turut angkat suara. Ia menilai pelaporan terhadap Ferry sebagai langkah yang tidak proporsional dan berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. “Ada banyak isu strategis yang lebih penting daripada mempidanakan influencer,” ujarnya.
Iskandar Sitompul menutup diskusi dengan seruan agar semua pihak mengedepankan “hati panas, kepala dingin.” Ia berharap TNI tidak terjebak dalam konflik yang justru bisa merusak citra institusi di mata publik.
Sementara itu, Connie mengingatkan agar TNI tidak terkesan memusuhi rakyat sendiri. “Kalau memang ada pelanggaran serius, buktikan dengan data. Jangan sampai TNI terlihat seperti mengejar-ngejar warga sipil,” tegasnya.
Kasus Ferry Irwandi menjadi cermin penting bagi institusi negara dalam menghadapi kritik publik. Di tengah era digital dan demokrasi terbuka, pendekatan represif justru bisa menjadi bumerang. Dialog, transparansi, dan kebesaran sikap adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat terhadap TNI sebagai garda terdepan bangsa.
Comment