Komisi III DPRD KBB Bongkar Ketimpangan Layanan Uji KIR: “Wilayah Selatan Terpinggirkan, KIR Bodong Harus Dihapus!”

KDM: “Saya akan buat peraturan agar KIR tidak lagi di Dishub, tapi di bengkel resmi. Supaya tidak ada lagi kendaraan yang lulus tanpa diperiksa,”

BANDUNGKITA.ID, BANDUNG BARAT — Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan inspeksi mendalam ke Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor (Uji KIR) milik Dinas Perhubungan KBB, Selasa (4/11/2025). Kunjungan ini bukan sekadar rutinitas pengawasan, melainkan pemetaan masalah struktural dalam layanan uji KIR yang dinilai timpang, tidak adaptif, dan rawan manipulasi.

Ketua Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys menyoroti absennya alat uji kendaraan listrik di fasilitas pengujian Dishub, padahal tren kendaraan listrik di wilayah KBB terus meningkat.

“Prasarana yang paling mendesak adalah alat uji kendaraan listrik yang belum ada. Ini menyangkut pelayanan publik yang harus mengikuti perkembangan zaman,” ujar Pither

Ia juga menekankan pentingnya integrasi sistem pengujian, peningkatan SDM bersertifikat,

VIDEO PILIHAN

Namun sorotan paling tajam datang dari anggota Komisi III DPRD KBB H. Agus Mahdar. Ia mengungkap bahwa capaian jumlah kendaraan yang mengikuti uji KIR sangat jauh dari potensi kendaraan yang ada di Bandung Barat.

“Banyak kendaraan yang sudah tidak layak, tapi tidak terjangkau layanan KIR. Wilayah selatan KBB praktis terpinggirkan. Saya minta segera diajukan pembangunan tempat uji KIR tambahan di sana,” tegas Agus.

VIDEO PILIHAN

Agus juga mengkritik praktik pemeriksaan dokumen kendaraan tanpa kehadiran fisik unit kendaraan yang masih terjadi di lapangan.

“Yang namanya uji KIR Biding di Bandung Barat itu tidak ada. Jangan sampai ada kesan bahwa kendaraan bisa lulus tanpa diperiksa. Ini soal keselamatan publik,” ujarnya.

Kritik ini sejalan dengan kebijakan baru Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengalihkan layanan uji KIR dari Dishub ke bengkel resmi milik produsen kendaraan mulai Januari 2026.

BACA JUGA

Polemik Terminal Cililin, Dishub KBB Dituding Serobot Lahan Milik Desa

Terapkan Non Tunai, Dishub KBB Gelar Bimtek Bagi Juru Parkir

Tarif Parkir Rp 150 Ribu di Farmhouse Lembang, Dishub KBB akan Bina Oknum Juru Parkir

“Saya akan buat peraturan agar KIR tidak lagi di Dishub, tapi di bengkel resmi. Supaya tidak ada lagi kendaraan yang lulus tanpa diperiksa,” ujar Dedi dalam rapat paripurna DPRD Jabar, seperti dilansir Kompas.com

Kepala Dinas Perhubungan KBB Mochamad Ridwan Evi mengakui keterbatasan personel dan menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

“Jumlah personel di sini ada 12, padahal idealnya 23 orang dan harus bersertifikat,” jelas Ridwan.

Komisi III DPRD KBB menegaskan akan mengawal peningkatan fasilitas, SDM, dan sistem pengujian agar layanan publik benar-benar aman, transparan, dan sesuai perkembangan teknologi transportasi. (DHOMZ/BANDUNGKITA.ID)

VIDEO PILIHAN

Comment