Bandungkita.id, KBB – Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat capaian signifikan sebagai salah satu daerah tercepat di Jawa Barat dalam menuntaskan legalitas koperasi desa (Kopdes). Seluruh desa di wilayah tersebut kini telah memiliki Koperasi Merah Putih yang berjumlah 165 unit dan telah berbadan hukum.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) KBB, Sri Dustirawati, menegaskan bahwa penyelesaian aspek legal baru merupakan langkah awal. Setelah legalitas terpenuhi, fokus kini bergeser pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) koperasi, terutama para pengurus dan pengawas.
“Sebesar apa pun potensi desa, kalau pengurus koperasinya tidak punya kompetensi, hasilnya tidak akan maksimal. Maka kami akan fokus pada pelatihan terlebih dulu,” ujar Sri saat ditemui, Senin (22/7).
Sri menjelaskan, sebagai bagian dari strategi penguatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat telah menjalin kerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pos Indonesia untuk mendukung sektor logistik dan PT Pupuk Indonesia yang berperan dalam pengembangan koperasi berbasis pertanian.
Melalui sinergi tersebut, kehadiran koperasi desa diharapkan mampu memperkuat rantai distribusi kebutuhan pokok seperti sembako dan LPG.
“Dengan pasokan langsung dari produsen tanpa perantara, harga jual ke masyarakat diproyeksikan lebih terjangkau,” katanya.
Sri menambahkan, koperasi desa tidak hanya berfungsi bagi pemerintah desa, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Para pelaku usaha lokal didorong untuk bergabung agar dapat memperluas akses permodalan dan pasar.
“Beberapa UMKM sudah bergabung, dan kita akan dorong lebih banyak lagi untuk masuk koperasi agar akses permodalan dan pasar mereka makin luas,” ujarnya.
Dengan legalitas yang lengkap serta dukungan pembinaan dan kerja sama lintas sektor, Pemkab Bandung Barat menegaskan komitmennya menjadikan koperasi sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi desa yang inklusif.
Comment