Oleh Dhomz Hermawan
BANDUNG, BandungKita.id – Pernahkah Anda membayangkan berdiri di Lapang Gasibu dan menatap lurus ke arah Gedung Sate tanpa terhalang pagar besi, lalu pandangan Anda berlanjut jauh hingga ke puncak Gunung Tangkuban Parahu?
Visi besar Dedi Mulyadi (KDM) untuk menyulap kawasan Gedung Sate dan Gasibu menjadi satu hamparan hijau terbuka bukan sekadar urusan estetika taman. Di baliknya, tersimpan kerangka berpikir yang kuat: upaya mengembalikan “wibawa” ruang yang sempat terkoyak oleh modernisasi yang dianggap tak berjiwa.
Belajar dari “Sultan Ground” Yogyakarta
Langkah KDM ini seolah memiliki frekuensi yang sama dengan apa yang ditegakkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di sana, konsep Sultan Ground (SG) bukan hanya soal kepemilikan tanah oleh Keraton, melainkan instrumen untuk menjaga “Sumbu Filosofis”.
Di Jogja, garis lurus antara Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan adalah harga mati. Tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi atau menghalangi garis imajiner ini. SG menjadi benteng agar komersialisasi tidak “membunuh” ruh kebudayaan.
KDM nampaknya ingin membawa semangat serupa ke Bandung. Dengan menyatukan Gasibu dan Gedung Sate, ia sedang menciptakan “Sumbu Filosofis Jawa Barat”. Ia ingin memastikan bahwa pusat pemerintahan adalah milik rakyat, terbuka secara visual, dan memiliki orientasi yang jelas terhadap alam (Utara-Selatan).
Mengingat Kembali “Alarm” Acil Bimbo
Wacana penataan tanpa sekat ini juga membangkitkan ingatan kolektif kita pada drama pembangunan Hotel Pullman di era Gubernur Ahmad Heryawan (Aher). Kala itu, budayawan kharismatik Acil Bimbo bersama para aktivis lingkungan dan budaya melakukan perlawanan keras.
Kritik Acil saat itu lugas: pembangunan gedung tinggi di samping Gedung Sate akan “menenggelamkan” marwah bangunan bersejarah tersebut. Bagi para budayawan, Gedung Sate adalah puncak estetika Bandung. Jika ia dikelilingi oleh tembok-tembok beton yang lebih tinggi, maka secara filosofis, kekuasaan dan sejarah Jawa Barat sedang dierdilkan oleh kekuatan modal.
“Gedung Sate itu bukan sekadar bangunan, itu adalah jati diri Jabar. Jangan biarkan ia tertutup oleh syahwat pembangunan yang lupa pada akar sejarah,” begitulah kira-kira napas perjuangan para aktivis saat itu.
Menghapus Sekat, Mengembalikan Wibawa
Bisajadi rencana KDM untuk menghapus pembatas atau pagar dan menyatukan kawasan ini secara fisik adalah jawaban atas kegelisahan yang pernah disuarakan. Jika dulu para aktivis berjuang agar Gedung Sate tidak “tenggelam”, KDM kini mencoba “mengangkatnya” kembali melalui integrasi ruang.
Secara filosofis, korelasi dengan konsep Yogyakarta sangat kental:
- Demokratisasi Ruang: Seperti Alun-alun di atas tanah SG, Gasibu-Gedung Sate harus menjadi milik publik sepenuhnya.
- Perlindungan Lanskap: Menyatukan kawasan berarti menutup celah bagi pembangunan baru yang bisa merusak pandangan visual ke arah gunung.
- Marwah Pemerintahan: Pemimpin tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Pagar tinggi adalah simbol jarak; hamparan hijau adalah simbol kedekatan.
Tentu, menyatukan dua kawasan yang dipisahkan oleh jalan raya tersibuk di Bandung bukan perkara mudah. Dibutuhkan rekayasa lalu lintas yang jenius dan keberanian politik yang besar.
Namun, jika visi ini berhasil, Jawa Barat akan memiliki pusat peradaban yang setara dengan kota-kota besar dunia yang menghargai sejarahnya. Inilah “Gaya Membangun Martabat Jawa Barat” yang coba ditawarkan KDM, sebuah upaya menjaga agar marwah Jawa Barat tetap tegak, setegak tusuk sate yang membumbung ke langit, tanpa harus terhalang oleh gedung-gedung yang kehilangan orientasi budayanya.
Kini, pertanyaannya adalah: siapkah publik Bandung melihat pagarnya runtuh demi kembalinya martabat ruang?
Tim Redaksi BandungKita.id
Editor: Joe/Dhomz
Gambar: Ilustrasi
Comment