NGAMPRAH, bandungkita.id — Polemik kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali memanas. Setelah enam bulan publik diberi “angin surga” terkait rotasi dan mutasi, kenyataan pahit justru terungkap ke permukaan. Janji Bupati yang menyebut pengisian jabatan sebagai prioritas, kini dituding tak lebih dari sekadar retorika belaka.
Kritik pedas muncul dari salah satu tokoh masyarakat KBB, Djamu Kertabudi yang mencium adanya aroma ketidakharmonisan di dalam “Gedung Putih” Ngamprah.
Sumber tersebut mengungkapkan keheranannya mengapa izin pengisian jabatan baru diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada sore kemarin, padahal janji pelantikan sudah digaungkan sejak setengah tahun silam.
Satu Kapten, Dua Komando?
Isu paling krusial yang dilemparkan ke publik adalah dugaan adanya “dua sistem kerja” yang berjalan masing-masing di tubuh Pemkab KBB. Sistem pertama adalah jalur birokrasi murni yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda), sementara sistem kedua adalah lingkaran Bupati dan Wakil Bupati.
Celakanya, kedua sistem ini diduga tidak terhubung secara langsung. Muncul sosok “orang ketiga” yang disebut-sebut menjadi jembatan penghubung antara kebijakan politik pimpinan dengan teknis administratif birokrasi.
“Sepertinya di Pemda KBB ada dua sistem kerja yang berbeda. Sistem kerja ASN yang dipimpin Sekda, dan sistem kerja Bupati/Wabup. Yang menghubungkan dua sistem ini justru orang ketiga,” ujar tokoh masyarakat tersebut dalam sebuah diskusi di media sosial yang viral.
Kondisi ini dianggap janggal. Sebagai satu kesatuan sistem pemerintahan, Bupati seharusnya memegang kendali penuh tanpa perlu adanya intervensi pihak luar yang bisa memperkeruh jalur birokrasi.
Keterlambatan pengajuan izin ke BKN ini memicu pertanyaan besar:
Ada apa dengan manajemen kepegawaian KBB? Jika benar berkas baru masuk “kemarin sore”, maka pernyataan Bupati di berbagai media selama enam bulan terakhir yang mengklaim pelantikan akan segera dilaksanakan, patut dipertanyakan validitasnya.
Dampaknya tidak main-main. Beberapa posisi jabatan strategis yang dibiarkan kosong atau hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu lama, dipastikan membuat roda pemerintahan tidak berlari kencang. Pengambilan kebijakan strategis menjadi tumpul, sementara ASN di bawah terjebak dalam ketidakpastian karier.
Satire “Kuring Nu Salah”
Ungkapan penutup dari tokoh masyarakat tersebut, “Kuring nu salah jigana nempo kieu mah” (Mungkin saya yang salah melihat hal ini), menjadi satire paling menohok bagi kepemimpinan di KBB saat ini. Hal ini mencerminkan skeptisisme publik yang sudah di titik nadir terhadap sinkronisasi antara janji politik dan eksekusi administratif.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih mencoba menghubungi pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Sekretaris Daerah KBB untuk mengonfirmasi sejauh mana progres berkas di BKN dan menepis isu adanya “dua matahari” di Pemkab Bandung Barat.
Publik kini menunggu: Apakah pelantikan benar-benar akan terjadi dalam waktu dekat, ataukah ini hanya akan menjadi jilid baru dari drama “PHP” birokrasi di KBB? (Redaksi/BandungKita)
Comment