BANDUNG, BANDUNGKITA.ID – Bayang-bayang krisis air bersih kembali mengintai Kabupaten Bandung. Berdasarkan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem dan kemarau panjang tahun ini bukan lagi sekadar siklus tahunan, melainkan alarm keras krisis iklim yang menuntut mitigasi tanpa celah.
Merespons ancaman nyata tersebut, Bupati Bandung, Dadang Supriatna, langsung mengambil langkah taktis bersama isu penting lain dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus), Selasa (9/6/2026). Kang DS sapaan akrab Bupati menginstruksikan jajaran Perumda Air Minum Tirta Raharja untuk bergerak cepat memetakan wilayah rawan kekeringan di seluruh penjuru Kabupaten Bandung.
“PDAM diminta menyiapkan cadangan air di wilayah krisis. Pemetaan wilayah rawan kekeringan harus segera dilakukan,” tegas Kang DS.
Instruksi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah enggan kecolongan. Pemetaan yang presisi menjadi kunci agar distribusi bantuan air bersih di hilir tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh pemukiman warga yang paling menjerit akibat kekeringan.
Gebrakan Dua Sisi: Lawan Kekeringan, Pangkas Sampah Plastik
Namun, tantangan bagi Perumda Tirta Raharja kali ini berlipat ganda. Kang DS tidak hanya menuntut pengamanan pasokan air bersih domestik di hilir. Berangkat dari inisiasi DPRD Kabupaten Bandung, Bupati kini mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung untuk membawa botol minum sendiri (tumbler).
Sebuah langkah konkret untuk menekan laju produksi sampah plastik dari Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
Sebagai motor penggerak utama di sektor air, Perumda Tirta Raharja mendapatkan penugasan tambahan: membangun infrastruktur fasilitas air siap konsumsi (drinking water fountain) di area publik dan perkantoran Pemkab Bandung.
PDAM Tirta Raharja akan ditugaskan membuat fasilitas air minum?
Langkah progresif ini lahir dari sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif. Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu Fauzi, mengapresiasi sikap tanggap Bupati yang cepat menangkap esensi dari isu krusial terkait sampah plastik ini.
Renie menjelaskan bahwa gerakan membawa tumbler ini awalnya diinisiasi dan diterapkan secara ketat di lingkungan Sekretariat Dewan (Sekwan) serta dalam setiap agenda Kunjungan Kerja (Kunker) para anggota dewan.
Langkah keteladanan ini yang kemudian direspons positif oleh Bupati dan diperluas menjadi kebijakan bagi seluruh ASN.
“Ini adalah bukti nyata soliditas antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Upaya membangun kesadaran lingkungan yang besar harus diawali dari kami selaku pemberi regulasi dan perumus kebijakan. Kami harus memberikan contoh konkret terlebih dahulu sebelum meminta masyarakat luas melakukan hal yang sama,” tegas Renie dalam keterangannya.
Srikandi parlemen Kabupaten Bandung dari PKB ini juga memaparkan hitung-hitungan ekologis yang mengerikan jika konsumsi AMDK di lingkungan birokrasi tidak dikendalikan sejak dini.
“Jika satu orang ASN mengonsumsi dua botol plastik AMDK dalam sehari, bayangkan gunungan sampah plastik yang kita produksi dalam sebulan atau setahun hanya dari lingkungan pemerintahan saja. Estimasi sampah plastik ini akan menjadi bom waktu jika tidak dikendalikan dengan regulasi ketat dari sekarang,” jelasnya.
Terkait dengan instruksi Bupati kepada Perumda Tirta Raharja untuk membangun sarana air siap minum, Renie menilai hal tersebut sebagai konsekuensi logis dari sebuah perubahan budaya.
“Rencana pembangunan fasilitas air siap minum oleh Tirta Raharja itu otomatis menjadi sarana pendukung yang mutlak diperlukan. Ketika kita melakukan pengalihan budaya dari yang awalnya praktis membeli AMDK menjadi membawa tumbler, maka infrastruktur pengisian ulangnya wajib tersedia di lapangan agar program ini dapat berjalan berkelanjutan, bukan sekadar hangat-hangat kuku,” pungkas Renie.
Menakar Beban Riil: Antara Gunungan Sampah dan Peta Merah Kekeringan
Urgensi kebijakan ganda ini terlihat jelas jika dihadapkan pada data beban ekologis dan geografis yang dipikul Kabupaten Bandung setiap harinya.
Ironi Sampah Domestik: Estimasi kasar menunjukkan, jika ada sekitar 10.000 hingga 15.000 ASN dan pegawai non-ASN di lingkungan Pemkab Bandung mengeluarkan rata-rata dua botol plastik bekas per hari kerja, maka pusat pemerintahan berpotensi menyumbang sedikitnya 20.000 hingga 30.000 botol plastik bekas setiap harinya ke TPA jika tidak dikendalikan.
Peta Historis Kekeringan: Di sisi hilir, berdasarkan data BPBD Kabupaten Bandung, wilayah krisis air bersih merupakan “pelanggan tetap” yang terbagi dalam dua klaster krusial:
+------------------+---------------------------------------------------------+
| Klaster Wilayah | Wilayah Terdampak & Karakteristik Krisis |
+------------------+---------------------------------------------------------+
| Zona Padat | Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang |
| Pemukiman | (Krisis air bersih akibat penurunan debit sumur warga) |
+------------------+---------------------------------------------------------+
| Zona Kritis | Arjasari, Cimenyan, Kutawaringin |
| Geografis | (Sektor geografis tinggi, minim sumber air permukaan) |
+------------------+---------------------------------------------------------+
Peta Mitigasi: Di Bawah Komando Kebencanaan
Merespons tantangan berat tersebut, Perumda Tirta Raharja menyatakan kesiapannya. Perwakilan Perumda Tirta Raharja, Toni S. Rezanaser, mengungkapkan bahwa penanggulangan dampak kemarau sejatinya telah masuk dalam prosedur tetap (protap) tahunan perusahaan, di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ada beberapa hal yang sudah biasa dilakukan untuk kebencanaan. Pertama, pembentukan Tim Penanggulangan. Kedua, pengaliran diutamakan melalui jaringan perpipaan dengan melakukan rekayasa jaringan dan penjadwalan,” ujar Toni.
Selain mengoptimalkan pipa, Tirta Raharja juga menyiapkan skenario darurat untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan.
“Kami siapkan penanggulangan via armada tangki dan penyediaan toren komunal yang bekerja sama dengan masyarakat setempat. Pelayanan ini berlaku untuk masyarakat pelanggan maupun non-pelanggan atas koordinasi dengan BPBD,” tambahnya.
Teknology “Smart Sensor” Tirta Raharja: Siap Sedia Menunggu Komando
Ditanya mengenai penugasan penyediaan infrastruktur drinking water fountain guna mendukung gerakan Kurangi AMDK di lingkungan Pemda, Toni menegaskan bahwa secara kapasitas teknologi dan skema perencanaan, Tirta Raharja sudah mengantongi roadmap yang matang. Model fasilitas air siap minum ini bahkan sudah diuji coba dengan sukses di kawasan pendidikan sebuah hunian elite.
“Paling kita pakai model yang sama di Pemkab Bandung. Fasilitas ini menggunakan parameter Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) dan bisa diremot dari jarak jauh,” jelas Toni.
Teknologi yang akan dipasang menggunakan sistem pintar yang mengutamakan keselamatan konsumen melalui proteksi otomatis.
“Jadi ada parameter yang dimasukkan ke alat, yang bisa mengetahui kalau air yang keluar dari alat tersebut sesuai dengan kualitas aman. Jika airnya tidak sesuai parameter, dia akan mati sendiri dengan alarm yang langsung terhubung pada sistem kita,” beber Toni.
Meski demikian, pihak Tirta Raharja menegaskan bahwa posisi mereka saat ini berada dalam koridor patuh birokrasi, yakni bersiap sedia sembari menunggu perintah resmi dari jajaran direksi tertinggi.
“Secara teknologi kami siap, namun untuk teknis di lapangan kami tentu menunggu perintah dan koordinasi lanjutan dari pimpinan serta Pemkab Bandung. Teknis detilnya nanti akan dimatangkan oleh Direktur Teknik agar tidak terjadi kekeliruan dalam eksekusi,” pungkas Toni secara diplomatis.
Langkah Pemkab Bandung membahas rencana mitigasi kekeringan dengan kampanye pengurangan sampah plastik patut diapresiasi sebagai upaya membangun kesadaran lingkungan yang progresif dari hulu ke hilir.
Publik kini menunggu seberapa cepat “senjata otomatis” fasilitas air siap minum milik Tirta Raharja ini bisa direalisasikan di area publik Pemkab Bandung. Jangan sampai, kebijakan membawa tumbler justru layu sebelum berkembang akibat minimnya fasilitas pengisian ulang air bersih yang aman di lapangan.
Sampai berita ini diturunkan, Perumda Air Minum Tirta Raharja telah berkordinasi dengan Bagian Umum Setda Kab Bandung dan Disperkimtan akan melakukan survey bersama di lingkungan Pemkab Bandung untuk penempatan model pelayanan air siap minum di perkantoran Pemkab Bandung, dengan pemanfaatan teknologi yang lebih simpel dan efesien. (Dhomz/BangKit)
Comment