Bag.2: Menakar Sisi Gelap Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bandung, Benarkah “Bedas” di Akar Rumput?
SOREANG, BANDUNGKITA.ID — Klaim kesuksesan pembangunan ekonomi kerap menjadi hidangan utama dalam panggung seremonial pemerintahan. Di panggung nasional, dalam program Head to Head CNBC Indonesia, Bupati Bandung Dadang Supriatna dengan percaya diri memamerkan torehan performa ekonomi makro Kabupaten Bandung. Indeks pertumbuhan disebut melesat ke angka 5,04%, disokong oleh lonjakan pariwisata yang diklaim menembus 7 juta wisatawan berkat efek berganda (multiplier effect) Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar.
Namun, jika radar jurnalistik digeser dari gemerlap studio televisi ke gang-gang sempit pemukiman warga di Baleendah, Majalaya, hingga ruko-ruko lesu di rute industri, narasi indah tersebut menemui benturan realitas yang kontras. Redaksi Bandungkita.id melakukan penelusuran dokumen dan menyandingkan data fluktuasi ekonomi riil dari media kredibel serta otoritas keuangan guna menguji klaim tersebut.
Catatan Kontraksi Ekonomi Riil dari Tahun ke Tahun
Melihat rekam jejak satu dekade ke belakang, perekonomian Kabupaten Bandung tidak berjalan linier ke atas. Ada fase di mana daya beli warga hancur, industri tekstil gulung tikar, dan pertumbuhan ekonomi daerah terjun bebas ke zona negatif.
- Tahun 2020 (Hantaman Pandemi): Berdasarkan basis data BPS Kabupaten Bandung, pertumbuhan ekonomi daerah terkontraksi tajam hingga minus 1,80%. Sektor industri pengolahan yang menjadi urat nadi wilayah ini rontok. Sektor perdagangan besar dan eceran anjlok dari Rp10,65 triliun (2019) menjadi Rp10,26 triliun (2020). Ribuan buruh di pabrik-pabrik tekstil dirumahkan tanpa kepastian, memicu deflasi internal akibat hilangnya daya beli.
- Tahun 2022–2023 (Ironi Tekstil dan PHK Massal): Meski secara makro disebut pulih, pemberitaan media mencatat kontraksi riil pada sektor padat karya. Kebijakan impor tekstil ilegal dan pelonggaran pasar domestik menghantam industri lokal. Pabrik tekstil legendaris di Majalaya dan pameungpeuk berturut-turut melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap ribuan pekerjanya. Kehilangan mata pencaharian ini memicu anomali: angka pertumbuhan ekonomi makro naik, namun kantong riil masyarakat justru mengalami kontraksi masif.
- Tahun 2026 (Ancaman Defisit APBD): Di tahun berjalan ini, ekonomi daerah kembali diuji oleh kontraksi fiskal. Pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) memaksa APBD Kabupaten Bandung menyusut dari target semula Rp7,3 triliun menjadi Rp6,2 triliun. Pemotongan anggaran hampir Rp1,1 triliun ini berdampak langsung pada mandeknya sejumlah proyek infrastruktur padat karya pedesaan yang menjadi gantungan hidup para kuli bangunan setempat.
Paradoks CNBC: Di Atas Kertas Tumbuh, Di Lapangan Terjerat “Bank Emok” dan Pinjol
Dalam paparannya di CNBC Indonesia, Kang DS kerap mengunggulkan program Pinjaman Dana Bergulir Tanpa Bunga dan Tanpa Jaminan senilai Rp70 miliar sebagai jurus jitu memberantas rentenir. Namun, potret data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) justru menunjukkan fenomena yang berbanding terbalik.
Jawa Barat tercatat secara konsisten menempati urutan pertama nasional dengan nilai nominal utang Pinjaman Online (Pinjol) dan tingkat kredit macet tertinggi. Per Agustus 2025, kontribusi kredit macet industri fintech P2P lending di Jawa Barat menembus angka fantastis Rp664,54 miliar dengan tren yang terus mendaki mendekati pertengahan 2026 akibat jeratan biaya hidup dan tahun ajaran baru sekolah.
Di level mikro Kabupaten Bandung, tingginya paparan masyarakat terhadap kebutuhan dana cepat melahirkan ketergantungan akut pada dua instrumen pemburu: Pinjol dan Bank Emok (rentenir berkedok koperasi simpan pinjam kelompok).
Rasio Paparan Kebutuhan Pinjaman di Akar Rumput
| Aspek Pembanding | Klaim Etalase Pemkab (CNBC) | Realitas Sosial di Lapangan |
|---|---|---|
| Aksesibilitas | Dana bergulir Rp70 miliar disalurkan lewat BPR Kerta Raharja dan Bank BJB. | Prosedur perbankan (meski tanpa jaminan) dinilai rumit secara administratif bagi masyarakat awam. Bank Emok dan Pinjol hadir di depan pintu rumah tanpa syarat dokumen berbelit. |
| Beban Riil | Bunga 0% (subsidi pemerintah) untuk memotong mata rantai rentenir. | Bank Emok mengenakan bunga mencekik berkisar 20% hingga 30%. Namun, masyarakat abai karena sistem pembayarannya diangsur harian/mingguan secara tanggung renteng. |
| Dampak Finansial | Menumbuhkan pelaku UMKM baru pascapandemi. | Memicu lingkaran setan kemiskinan (debt-trap). Kegagalan bayar satu lubang ditutup dengan membuka pinjaman di aplikasi pinjol lain, berujung pada tingginya angka perceraian dan konflik sosial di tingkat desa. |
| Penelitian sosiologi ekonomi di daerah kantong padat penduduk seperti Baleendah dan Solokanjeruk membeberkan fakta pahit: keberadaan dana bergulir pemerintah daerah belum mampu membendung laju penetrasi Bank Emok. Kecepatan likuiditas yang ditawarkan rentenir ilegal jauh lebih responsif terhadap kedaruratan ekonomi harian warga ketimbang skema birokrasi perbankan pelat merah. |
Catatan Kritis Redaksi
Redaksi Bandungkita.id menilai ada jurang pemisah yang lebar antara angka-angka statistik yang dipaparkan di media nasional dengan denyut nadi ekonomi di warung-warung kelontong Kabupaten Bandung. Pertumbuhan 5,04% tidak akan berarti apa-apa jika uangnya hanya berputar di sektor pariwisata yang dikuasai korporasi besar, sementara masyarakat bawah harus terus memperpanjang napas dengan cara menggadaikan masa depan ke aplikasi pinjol dan lingkaran Bank Emok.
Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berjalan harus berani memotret realitas kelam ini secara jujur. Jangan sampai instrumen sensus sepuluh tahunan ini hanya digunakan untuk melegitimasi kesuksesan semu di atas kertas, sementara kemiskinan struktural akibat jeratan utang tidak pernah benar-benar disembuhkan dari akarnya. SELESAI
(Tim/BangKit)
Comment