“Harusnya bisa dipidanakan,”
BANDUNGKITA.ID, BANDUNG — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya penerapan konsep pentahelix secara komprehensif untuk mengatasi persoalan pencemaran lingkungan yang kian krusial di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Bandung Raya dan Jawa Barat pada umumnya.
Artikel Pilihan
Mantan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Kang Aher tersebut menilai, krisis pencemaran udara dan sungai tidak akan pernah tuntas jika setiap pemangku kepentingan masih berjalan sendiri-sendiri tanpa komitmen bersama dari hulu hingga hilir.
“Semua pihak harus bersama-sama berkomitmen untuk menjaganya. terutama persoalan sungai, di hulu tidak ada yang membuang limbah ternak, di tengah tidak ada limbah industri, dan di hilir tidak ada limbah rumah tangga termasuk limbah pasar,” ujar Aher dalam wawancara eksklusif bersama Bandungkita.id, Senin (10/8/2026).
Artikel Pilihan
Aher menekankan bahwa formula utama penyelamatan ekosistem perairan di Jawa Barat sebenarnya sederhana, yakni menghentikan segala bentuk pembuangan limbah ke aliran sungai tanpa toleransi.
“Singkatnya, tidak ada buang apa pun ke sungai dan biarkan sungai tetap bersih dari hulu sampai ke hilir,” tegasnya.
Mengingat Kembali Sindiran Aher Saat Bos Pabrik Absen dalam ‘Citarum Bestari’
Komitmen tegas Aher terhadap keterlibatan sektor industri sebenarnya bukan hal baru. Publik tentu ingat peristiwa pada Agustus 2016 silam, saat Aher masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dalam acara sosialisasi percepatan program Gerakan Citarum Bestari di Graha Tirta Kodam III/Siliwangi, Aher melontarkan sindiran pedas akibat para direktur utama (Dirut) pabrik pencemar Citarum hanya mengutus perwakilannya.
“Sampaikan salam saya kepada Dirut Anda, kenapa tidak hadir dalam acara Citarum Bestari ini,” ujar Aher saat itu dengan nada kecewa.
Dalam kesempatan tersebut, Aher secara eksplisit mengkritik perilaku korporasi yang mengejar profit namun merusak ekosistem.
Video Pilihan
“Boleh mau cari nafkah, rezeki, kekayaan, silakan. Tapi jangan merugikan orang lain dong. Ini yang menjadi pelanggaran kemanusiaannya adalah melakukan tindakan ekonomi sambil merusak lingkungan,” tegas Aher merujuk pada ketegasan pemerintah membina pelaku industri pencemar.
Kunker BAM DPR RI: Konsistensi Serap Aspirasi Sungai
Sikap tidak kompromi terhadap pengrusakan lingkungan tersebut kini ia bawa dalam kapasitasnya sebagai pimpinan BAM DPR RI.
Video Pilihan
Baru-baru ini, Aher secara langsung memimpin kunjungan kerja spesifik BAM DPR RI dalam rangka menyerap aspirasi warga terkait tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Jawa Barat.
Dalam dokumen laporan resmi BAM DPR RI, Aher berdialog langsung dengan elemen warga dan tokoh lokal untuk memetakan akar masalah pencemaran dari hulu hingga hilir. Ia menegaskan bahwa selain kesadaran warga, fasilitas penunjang pengolahan limbah dan sampah mutlak disediakan oleh pemerintah.
“Selain problem lahan kritis, ada juga problem limbah rumah tangga, limbah ternak, limbah industri, dan sampah yang dibuang sembarangan. Ketika masyarakat diminta untuk tidak membuang limbah sembarangan, pada saat yang sama harus ada tempat pengolahan sampah yang memadai,” kata Aher saat memimpin rombongan BAM DPR RI.
Artikel Pilihan
Mengakselerasi Tata Kelola Berbasis Pentahelix
Menurut Politisi Senior PKS ini, pendekatan pentahelix menuntut pembagian peran yang jelas dan terintegrasi antar-sektor.
Pemerintah harus berdiri sebagai komando utama yang menetapkan regulasi dan penegakan hukum secara konsisten, sementara elemen masyarakat, akademisi, media, dan pelaku usaha aktif menjalankan fungsi tanggung jawab lingkungan.
“Semua pihak itu meliputi pemerintah yang mengomando, warga masyarakat, pelaku industri, insan peternakan, para petani, dan seluruh elemen terkait,” pungkas Aher.
Persoalan pencemaran sungai di Jawa Barat, khususnya yang melintasi wilayah Bandung Barat, sejauh ini masih menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan daya dukung lingkungan serta kesehatan masyarakat.
Penegakan tata kelola berbasis kolaborasi pentahelix dan tindak lanjut aspirasi lapangan oleh DPR RI diharapkan menjadi kunci krusial agar sungai tidak terus-menerus dijadikan tempat pembuangan akhir kolektif.
Sebelumnya diberitakan mqntan Gubernur Jabar dua periode tersebut menumpahkan kekecewaannya saat melihat praktik licik pembuangan limbah oleh sebuah perusahaan di KBB yang terkesan kebal hukum meski mengantongi dokumen perizinan.
Artikel Pilihan
“Aneh, izin lolos tapi air limbah tetap saja dibuang sembarangan,” tegas pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut saat dihubungi Bandungkita.id, Senin 10 agustus 2026.
Aher menilai, kelonggaran pengawasan dan pembiaran terhadap perusakan lingkungan tidak bisa lagi ditoleransi. Regulasi harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi keselamatan warga.
“Harusnya bisa dipidanakan,” tambah Aher singkat namun menohok (Dhomz/Joe/BandungKita.id)
Artikel Exlusif
Comment