BANDUNG BARAT, Bandungkita.id — Agustus selalu datang membawa keriuhan. Bendera merah putih berkibar di sepanjang jalan protokol hingga gang-gang sempit di pelosok kampung. Namun, di balik semarak menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, ada kepedihan yang diam-diam mengendap di dada warga Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Tahun ini, daerah berjuluk Bumi Parahyangan Barat itu genap menginjak usia 19 tahun—hampir dua dekade berdiri tegak sebagai daerah otonom sejak mekar dari Kabupaten Bandung pada 2007 lalu.

Di sebuah sudut warung kopi tak jauh dari kompleks Perkantoran Pemkab KBB di Ngamprah, Asep Suhardi merenung cukup dalam. Pria yang akrab disapa Mang Ado itu bukan orang asing dalam sejarah berdirinya KBB. Ia adalah salah satu petarung di barisan masyarakat sipil yang dulu bersuara paling lantang menuntut pemekaran.

Namun sore itu, tatapan mata Mang Ado menatap nanar deretan gedung megah pemerintahan yang berdiri anggun, tetapi terasa kian asing bagi rakyatnya sendiri.

“Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, dan hampir dua dekade KBB berdiri sendiri. Tapi jujur saja, rakyat di 14 kecamatan belum pernah benar-benar menghirup kebahagiaan yang kita janjikan 20 tahun lalu,” tutur Mang Ado, mengawali perbincangan dengan nada suara berat dan getir.

Mitos Kesejahteraan dan Bayang-Bayang Kabupaten Induk

Ingatan Mang Ado melayang ke tahun 2007. Kala itu, saat deklarasi pemekaran digelorakan, para tokoh meyakinkan publik bahwa berpisah dari Kabupaten Bandung adalah jalan pintas menuju kemakmuran. Pelayanan kesehatan akan lebih dekat, sekolah-sekolah akan berdiri megah, jalan-jalan desa akan mulus, dan kesejahteraan rakyat akan melesat cepat melebihi kabupaten induk.

Namun, prasangka indah itu pecah dihantam kenyataan.

“Apa yang terjadi hari ini? KBB justru makin tertinggal jauh, babak belur jika dibandingkan dengan kabupaten induknya. Ini bukan sekadar ketertinggalan biasa, ini adalah pengkhianatan terhadap komitmen moral pemekaran,” cetusnya tajam.

Ironi ‘Sirkus’ Birokrasi: Ketika Anggaran Rakyat Dibawa Lari

Mengapa daerah yang kaya bentang alam dan berada di koridor emas Bandung Raya ini sulit melangkah maju?

Jawabannya, menurut analitis tajam Mang Ado, tersimpan dalam karut-marut tata kelola birokrasi di dalam Gedung Putih Ngamprah. Kebijakan rotasi dan mutasi pejabat yang berulang kali disorot redaksi Bandungkita.id bukan lagi sekadar penyegaran organisasi, melainkan telah menjelma menjadi ‘sirkus’ politik pragmatis.

Praktik bongkar-pasang jabatan yang mengabaikan merit system ini melahirkan fenomena tragis: infiltrasi pejabat impor dan perampokan halus atas APBD KBB.

• Posi Strategis yang Diimpor: Pengisian jabatan kunci—mulai dari Eselon II, III, IV, hingga formasi PPPK—didominasi oleh figur-figur dari luar KBB. Mereka datang membawa berkas jabatan, tetapi dinilai minim keterikatan emosional (sense of belonging) terhadap nasib tanah Parahyangan Barat. Gaji, tunjangan kinerja, dan fasilitas mewah yang dibayar dari keringat pajak warga KBB, pada akhirnya bermuara dan dibelanjakan di luar KBB.
• Proyek Pembangunan Dikuasai ‘Pemain’ Luar: Proyek-proyek fisik daerah, dari penunjukan langsung hingga lelang bernilai miliaran rupiah, konsisten dimenangkan oleh kontraktor luar. Pengusaha lokal gigit jari, buruh lokal hanya jadi penonton.

“Kesimpulannya sangat telanjang: Uang hasil pajak rakyat KBB beredarnya di luar KBB!“ seru Mang Ado sambil menepuk meja. “Saya menantang para mahasiswa, intelektual muda, dan jurnalis: kaji ini secara ilmiah! Bongkar kenapa KBB sengaja dibikin tidak berkembang!”

‘Hinterland’ Menderita: Cuma Jadi Tempat Sampah dan Bantal Empuk PSN

Dosa tata kelola tidak berhenti di ranah APBD. Di mata Mang Ado, Pemerintah KBB hari ini kehilangan taji dan bargaining position (daya tawar) di hadapan proyek-proyek raksasa nasional yang membelah wilayahnya.

KBB melintasi dan menampung berbagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Proyek Strategis Nasional (PSN), tetapi hanya mendapatkan “ampas” dan dampak destruktifnya:

1. Kereta Cepat (KCIC / Whoosh): Bentang relnya membelah daratan KBB, tanahnya dipakai, namun Pemkab KBB tumpul dalam menuntut kompensasi atau renegosiasi pajak dampak lingkungan dan tata ruang yang adil.
2. TPA Sarimukti: KBB dipaksa pasrah menjadi “tempat sampah” se-Bandung Raya. Warga mencium bau busuk dan menelan racun lindi tiap hari, sementara skema kompensasi dan pemulihan lingkungan amat sangat timpang.
3. PLTA Upper Cisokan & Saguling: Air dan rahim bumi KBB dikuras untuk menerangi Jawa-Bali, tetapi kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB tetap minimalis.

Semua ini diperparah oleh kekosongan visi pembangunan karakter daerah. KBB kehilangan arah kebudayaan dan jati diri, menjelma sekadar kawasan penunjang (hinterland) yang rapuh dan pasrah dieksploitasi di tengah pesatnya modernisasi.

“Jangan Frustrasi, Rebut Kembali Bandung Barat!”

Matahari mulai condong ke barat, memancarkan warna jingga di atas langit Ngamprah. Meski nada bicaranya dipenuhi kritik tajam tak bertepi, Mang Ado menolak untuk bersikap pesimistis.

Bagi sang tokoh pemekaran, derita KBB hari ini bukan alasan untuk angkat kaki atau menyerah pada keadaan. Kepada generasi muda KBB—terutama para ASN lokal yang masih memiliki integritas serta gerakan mahasiswa—ia menitipkan obor perlawanan.

“Kepada anak-anak muda, ASN muda, dan seluruh generasi penerus: jangan pernah frustrasi! Teruslah berbenah dan berjuang. Ingat, berdiri dan lahirnya Bandung Barat ini adalah untuk kesejahteraan rakyat Bandung Barat sendiri, bukan untuk dihadiahkan kepada para pemburu jabatan atau pengusaha luar!” tegas Mang Ado menutup pembicaraan.

Angin sore berhembus pelan. Di usia ke-19 tahun menjelang HUT RI ke-81, KBB memang sedang sakit. Namun di tangan generasi penerusnya yang menolak apatis, harapan untuk merebut kembali cita-cita pemekaran itu masih terus menyala.

“Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tetap melangkah, terus berjuang. Merdeka! Merdeka! Merdeka!”

(TimRed/BandungKita.id)

Feature oleh: Dhomz/Joe